Pemerintah Provinsi Banten belum menerima surat keputusan pemberhentian Ratu Atut Chosiyah sebagai Gubernur Banten.https://news.okezone.com/read/2015/07/29/340/1187258/pemprov-banten-tunggu-surat-pemecatan-atutidhttps://news.okezone.com/read/2015/07/29/340/1187258/pemprov-banten-tunggu-surat-pemecatan-atuthttps://news.okezone.com/read/2015/07/29/340/1187258/pemprov-banten-tunggu-surat-pemecatan-atutRabu 29 Juli 2015 14:32 WIBRasyid Ridho Ratu Atut Chosiyah (foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2015/07/29/340/1187258/pemprov-banten-tunggu-surat-pemecatan-atut-voQPbTQpqI.jpg SERANG - Pemerintah Provinsi Banten belum menerima surat keputusan pemberhentian Ratu Atut Chosiyah sebagai Gubernur Banten. Status yang ditetapkan kepada Atut sendiri dalam kasus korupsi sudah inkrach atau berkekuatan hukum tetap. "Informasi lisan sudah dari semalam, tapi tertulisnya belum. Kita masih menunggu radiogram dikirim," kata Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Banten Siti Ma'ani Nina, Rabu (29/7/2015). Meski demikian, lanjut Nina, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan pihak Kemendagri terkait SK pemberhentian Atut dan pengangkatan Rano Karno sebagai gubernur definitif. "Ini surat pengangkatan dulu agar tidak ada kekosongan," jelasnya. Selain surat pengangkatan, terang Nina, radiogram dari Kemendagri juga berisi undangan mempersiapkan pelantikan Rano Karno yang akan memimpin Banten di sisa masa jabatannya. "Besok sekda, sekwan, kesbangpol, dan biro pemerintah diundang kemendagri membicarakan hal ini," ungkapnya. Sebagaimana diketahui, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sudah menyampaikan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 63/P Tahun 2015 tentang Pemberhentian Ratu Atut Chosiyah sebagai Gubernur Banten. SERANG - Pemerintah Provinsi Banten belum menerima surat keputusan pemberhentian Ratu Atut Chosiyah sebagai Gubernur Banten. Status yang ditetapkan kepada Atut sendiri dalam kasus korupsi sudah inkrach atau berkekuatan hukum tetap. "Informasi lisan sudah dari semalam, tapi tertulisnya belum. Kita masih menunggu radiogram dikirim," kata Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Banten Siti Ma'ani Nina, Rabu (29/7/2015). Meski demikian, lanjut Nina, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan pihak Kemendagri terkait SK pemberhentian Atut dan pengangkatan Rano Karno sebagai gubernur definitif. "Ini surat pengangkatan dulu agar tidak ada kekosongan," jelasnya. Selain surat pengangkatan, terang Nina, radiogram dari Kemendagri juga berisi undangan mempersiapkan pelantikan Rano Karno yang akan memimpin Banten di sisa masa jabatannya. "Besok sekda, sekwan, kesbangpol, dan biro pemerintah diundang kemendagri membicarakan hal ini," ungkapnya. Sebagaimana diketahui, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sudah menyampaikan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 63/P Tahun 2015 tentang Pemberhentian Ratu Atut Chosiyah sebagai Gubernur Banten.