Menurut Ahok, bila DPRD membentuk pansus dan akan melihat soal kesepakatan pembelian lahan RS Sumber Waras.https://news.okezone.com/read/2015/08/06/338/1191768/ahok-sindir-dprd-bentuk-pansus-polemik-rs-sumber-warasidhttps://news.okezone.com/read/2015/08/06/338/1191768/ahok-sindir-dprd-bentuk-pansus-polemik-rs-sumber-warashttps://news.okezone.com/read/2015/08/06/338/1191768/ahok-sindir-dprd-bentuk-pansus-polemik-rs-sumber-warasKamis 06 Agustus 2015 18:26 WIBFakhrizal Fakhri Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2015/08/06/338/1191768/ahok-sindir-dprd-bentuk-pansus-polemik-rs-sumber-waras-63pcfG21cp.jpg JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengomentari laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebut keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI wajar dengan pengecualian (WDP). Menurut Ahok, seharusnya DPRD DKI membentuk panitia khusus (pansus) terkait dengan pembelian lahan Rumah Sakit (RS) Sumber Waras yang menuai polemik. Nantinya, pansus akan mendapati temuan BPK terkait pembelian lahan RS Sumber Waras yang sebelumnya telah disepakati oleh Ketua DPRD DKI periode lalu, Ferrial Sofyan. "Justru harus dibentuk Pansus. Supaya DPRD mengerti bahwa ada nota kesepahaman antara gubernur dengan ketua DPRD DKI," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta, Kamis (6/8/2015). Suami Veronica Tan itu menilai, program kesehatan adalah hal utama yang tercantum dalam kebijakan umum anggaran plafon prioritas anggaran sementara (KUAPPAS) Perubahan 2014. Salah satu bentuk realisasinya, kata Ahok, ialah pembangunan rumah sakit spesialis jantung dan kanker yang akan dibangun di atas lahan yang dibeli Pemprov DKI. Ahok menambahkan, dirinya menekankan program di dalam KUAPPAS Perubahan 2014 tersebut sama sekali tak menjadikan program pendidikan sebagai prioritas utama dalam anggaran Pemprov DKI Jakarta. "Justru saya harap, pansus bisa membuktikan bahwa tidak ada prioritas pendidikan. Kok bisa beli UPS di situ (APBD Perubahan 2014), makanya langsung saya coret," ujar Ahok.  Perlu diketahui, sebelumnya BPK memberikan laporan mengenai adanya indikasi kerugian daerah dalam upaya pembelian lahan RS Sumber Waras yang mencapai Rp191 miliar. Hal itu diindikasikan BPK terjadi pada 2014, saat Dinas Kesehatan DKI Jakarta membeli lahan milik RS Sumber Waras di wilayah Grogol, Jakarta Barat, seluas 6,9 hektare dengan harga Rp1,5 triliun sesuai NJOP. Lahan tersebut akan digunakan untuk membangun rumah sakit yang dikhususkan guna melayani para pasien penderita penyakit jantung dan kanker. Adapun kualitas pelayanannya setara dengan yang dimiliki Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM). JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengomentari laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebut keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI wajar dengan pengecualian (WDP). Menurut Ahok, seharusnya DPRD DKI membentuk panitia khusus (pansus) terkait dengan pembelian lahan Rumah Sakit (RS) Sumber Waras yang menuai polemik. Nantinya, pansus akan mendapati temuan BPK terkait pembelian lahan RS Sumber Waras yang sebelumnya telah disepakati oleh Ketua DPRD DKI periode lalu, Ferrial Sofyan. "Justru harus dibentuk Pansus. Supaya DPRD mengerti bahwa ada nota kesepahaman antara gubernur dengan ketua DPRD DKI," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta, Kamis (6/8/2015). Suami Veronica Tan itu menilai, program kesehatan adalah hal utama yang tercantum dalam kebijakan umum anggaran plafon prioritas anggaran sementara (KUAPPAS) Perubahan 2014. Salah satu bentuk realisasinya, kata Ahok, ialah pembangunan rumah sakit spesialis jantung dan kanker yang akan dibangun di atas lahan yang dibeli Pemprov DKI. Ahok menambahkan, dirinya menekankan program di dalam KUAPPAS Perubahan 2014 tersebut sama sekali tak menjadikan program pendidikan sebagai prioritas utama dalam anggaran Pemprov DKI Jakarta. "Justru saya harap, pansus bisa membuktikan bahwa tidak ada prioritas pendidikan. Kok bisa beli UPS di situ (APBD Perubahan 2014), makanya langsung saya coret," ujar Ahok.  Perlu diketahui, sebelumnya BPK memberikan laporan mengenai adanya indikasi kerugian daerah dalam upaya pembelian lahan RS Sumber Waras yang mencapai Rp191 miliar. Hal itu diindikasikan BPK terjadi pada 2014, saat Dinas Kesehatan DKI Jakarta membeli lahan milik RS Sumber Waras di wilayah Grogol, Jakarta Barat, seluas 6,9 hektare dengan harga Rp1,5 triliun sesuai NJOP. Lahan tersebut akan digunakan untuk membangun rumah sakit yang dikhususkan guna melayani para pasien penderita penyakit jantung dan kanker. Adapun kualitas pelayanannya setara dengan yang dimiliki Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM).