Fadli Zon menganggap kandidat yang diajukan pemerintah banyak mengandung unsur politis karena kebanyakan berasal dari partai politik.https://news.okezone.com/read/2015/08/08/337/1192853/gerindra-sebut-pemilihan-dubes-ada-unsur-politisidhttps://news.okezone.com/read/2015/08/08/337/1192853/gerindra-sebut-pemilihan-dubes-ada-unsur-politishttps://news.okezone.com/read/2015/08/08/337/1192853/gerindra-sebut-pemilihan-dubes-ada-unsur-politisSabtu 08 Agustus 2015 19:38 WIBRegina Fiardinihttps://img.okezone.com/content/2015/08/08/337/1192853/gerindra-sebut-pemilihan-dubes-ada-unsur-politis-tNylLjjoID.jpg JAKARTA - Presiden Joko Widodo sudah mengajukan 33 nama calon duta besar Indonesia ke DPR. Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menganggap kandidat yang diajukan pemerintah banyak mengandung unsur politis karena kebanyakan berasal dari partai politik. "Kalau menurut saya, sepintas dari nama-nama itu terlalu banyak nama-nama dari parpol dan berafiliasi ke penguasa. Jadi ya ini seperti bagi-bagi kekuasaan," kata Fadli saat ditemui dalam diskusi polemik Sindo Radio, Cikini, Jakarta, Sabtu (8/8/2015). Ia mengakui, pengajuan nama calon duta besar memang hak Presiden. Namun ia berharap Jokowi bisa mengedepankan kemampuan dibanding kedekatan. "Harusnya yang dipilih jadi duta besar yang latar belakangnya diplomat, karena kalau dari diplomat karir pasti mumpuni," ujarnya. Meski demikian, ia berharap ke depan mereka tetap bisa bekerja secara profesional, lantaran nama-nama yang dicalonkan cukup kompeten menduduki jabatan sebagai duta besar. "Sudah bagus sih kandidat yang dicalonkan. Cuma kalau dari diplomat kan mereka paham politik luar negeri seperti apa. Apalagi Jokowi ingin menjadikan kedutaan jadi garda depan marketing kepentingan nasional kita," tutupnya. Sebagai informasi, DPR telah menerima nama-nama calon duta besar yang akan diusulkan untuk dibahas di DPR. Rencananya, 33 nama calon duta besar tersebut masuk dalam masa sidang DPR selanjutnya, yang akan dimulai pada 14 Agustus 2015. Berikut daftar lengkap nama calon yang diajukan ke DPR: 1. Hasan Bagis, S.E., M.Sc, untuk Uni Emirat Arab 2. Dra. Hj. Safira Machrusah, M.A. untuk Aljazair 3. Drs. Bambang Antarikso, M.A., untuk Irak 4. Drs. H. Husnan Bey Fananie, M.A, untuk Azerbaijan 5. Drs. Ahmad Rusdi, untuk Kerajaan Thailand 6. Drs. Yuri Octavian Thamrin, untuk Kerajaan Belgia dan merangkap Keharyapatihan Luksemburg dan Uni Eropa 7. Drs. Helmy Fauzi, untuk Republik Mesir 8. Mayjen TNI (Purn) Mochammad Luthfie Wittoeng, untuk Republik Bolivarian Venezuela 9. Mansyur Pangeran, S.H. untuk Republik Senegal 10. Drs. I Gusti Agung Wesaka Puja, M.A., untuk Kerajaan Belanda merangkap OPCW 11. Marsekal Madya TNI (Purn) Muhammad Basri Sidehab, S.IP., untuk Qatar 12. Ibnu Hadi, S.E, M.Ec, untuk Republik Sosialis Vietnam 13. Alfred Tanduk Palembangan, S.H., untuk Republik Kuba 14. Wiwiek Setyawati Firman, S.H., untuk Republik Finlandia 15. Drs. Iwan Suyudhie Amri, untuk Republik Islam Pakistan 16. Muhammad Ibnu Said, S.H., untuk Kerajaan Denmark 17. Dr. Rizal Sukma, untuk Kerajaan Inggris merangkap Republik Irlandia 18. Drs. Tito Dos Santos Baptista, untuk Republik Mozambique 19. Drs. Mohammad Wahid Supriyadi, untuk Federasi Rusia 20. Musthofa Taufik Abdul Latif, B.A., M.A., untuk Kesultanan Oman 21. Drs. R Soehardjono Sastromihardjo, M.A., untuk Republik Kenya 22. Marsekal Madya TNI (Purn) Budhy Santoso, S.E., untuk Republik Panama 23. Dian Triansyah Djani, S.E., M.A., Perutusan Tetap PBB 24. Dra. Diennaryati Tjokrisuprihatono, M.Psi., untuk Republik Ekuador 25. Drs. H. Agus Maftuh Abegebriel, M.A., untuk Kerajaan Arab Saudi 26. Amelia Achmad Yani, untuk Bosnia-Herzegovina 27. I Gede Ngurah Swajaya, S.H., M.A., untuk Republik Singapura 28. Sri Astari Rasjid, untuk Republik Bulgaria 29. R Bagas Hapsoro, S.H., M..A., untuk Kerajaan Swedia 30. Octavino Alimudin, S.H., LL.M., untuk Republik Islam Iran 31. Drs. Antonius Agus Sriyono, untuk Tahta Suci Vatican 32. Drs. Eddy Basuki, untuk Republik Namibia 33. Alexander Litaay untuk Republik Kroasia JAKARTA - Presiden Joko Widodo sudah mengajukan 33 nama calon duta besar Indonesia ke DPR. Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menganggap kandidat yang diajukan pemerintah banyak mengandung unsur politis karena kebanyakan berasal dari partai politik. "Kalau menurut saya, sepintas dari nama-nama itu terlalu banyak nama-nama dari parpol dan berafiliasi ke penguasa. Jadi ya ini seperti bagi-bagi kekuasaan," kata Fadli saat ditemui dalam diskusi polemik Sindo Radio, Cikini, Jakarta, Sabtu (8/8/2015). Ia mengakui, pengajuan nama calon duta besar memang hak Presiden. Namun ia berharap Jokowi bisa mengedepankan kemampuan dibanding kedekatan. "Harusnya yang dipilih jadi duta besar yang latar belakangnya diplomat, karena kalau dari diplomat karir pasti mumpuni," ujarnya. Meski demikian, ia berharap ke depan mereka tetap bisa bekerja secara profesional, lantaran nama-nama yang dicalonkan cukup kompeten menduduki jabatan sebagai duta besar. "Sudah bagus sih kandidat yang dicalonkan. Cuma kalau dari diplomat kan mereka paham politik luar negeri seperti apa. Apalagi Jokowi ingin menjadikan kedutaan jadi garda depan marketing kepentingan nasional kita," tutupnya. Sebagai informasi, DPR telah menerima nama-nama calon duta besar yang akan diusulkan untuk dibahas di DPR. Rencananya, 33 nama calon duta besar tersebut masuk dalam masa sidang DPR selanjutnya, yang akan dimulai pada 14 Agustus 2015. Berikut daftar lengkap nama calon yang diajukan ke DPR: 1. Hasan Bagis, S.E., M.Sc, untuk Uni Emirat Arab 2. Dra. Hj. Safira Machrusah, M.A. untuk Aljazair 3. Drs. Bambang Antarikso, M.A., untuk Irak 4. Drs. H. Husnan Bey Fananie, M.A, untuk Azerbaijan 5. Drs. Ahmad Rusdi, untuk Kerajaan Thailand 6. Drs. Yuri Octavian Thamrin, untuk Kerajaan Belgia dan merangkap Keharyapatihan Luksemburg dan Uni Eropa 7. Drs. Helmy Fauzi, untuk Republik Mesir 8. Mayjen TNI (Purn) Mochammad Luthfie Wittoeng, untuk Republik Bolivarian Venezuela 9. Mansyur Pangeran, S.H. untuk Republik Senegal 10. Drs. I Gusti Agung Wesaka Puja, M.A., untuk Kerajaan Belanda merangkap OPCW 11. Marsekal Madya TNI (Purn) Muhammad Basri Sidehab, S.IP., untuk Qatar 12. Ibnu Hadi, S.E, M.Ec, untuk Republik Sosialis Vietnam 13. Alfred Tanduk Palembangan, S.H., untuk Republik Kuba 14. Wiwiek Setyawati Firman, S.H., untuk Republik Finlandia 15. Drs. Iwan Suyudhie Amri, untuk Republik Islam Pakistan 16. Muhammad Ibnu Said, S.H., untuk Kerajaan Denmark 17. Dr. Rizal Sukma, untuk Kerajaan Inggris merangkap Republik Irlandia 18. Drs. Tito Dos Santos Baptista, untuk Republik Mozambique 19. Drs. Mohammad Wahid Supriyadi, untuk Federasi Rusia 20. Musthofa Taufik Abdul Latif, B.A., M.A., untuk Kesultanan Oman 21. Drs. R Soehardjono Sastromihardjo, M.A., untuk Republik Kenya 22. Marsekal Madya TNI (Purn) Budhy Santoso, S.E., untuk Republik Panama 23. Dian Triansyah Djani, S.E., M.A., Perutusan Tetap PBB 24. Dra. Diennaryati Tjokrisuprihatono, M.Psi., untuk Republik Ekuador 25. Drs. H. Agus Maftuh Abegebriel, M.A., untuk Kerajaan Arab Saudi 26. Amelia Achmad Yani, untuk Bosnia-Herzegovina 27. I Gede Ngurah Swajaya, S.H., M.A., untuk Republik Singapura 28. Sri Astari Rasjid, untuk Republik Bulgaria 29. R Bagas Hapsoro, S.H., M..A., untuk Kerajaan Swedia 30. Octavino Alimudin, S.H., LL.M., untuk Republik Islam Iran 31. Drs. Antonius Agus Sriyono, untuk Tahta Suci Vatican 32. Drs. Eddy Basuki, untuk Republik Namibia 33. Alexander Litaay untuk Republik Kroasia