Wakil Ketua DPR, Fadli Zon menilai pernyataan Mega yang ingin bubarkan KPK, sebagai tantangan terhadap PDIP.https://news.okezone.com/read/2015/08/19/337/1198530/pernyataan-megawati-tantangan-bagi-jokowiidhttps://news.okezone.com/read/2015/08/19/337/1198530/pernyataan-megawati-tantangan-bagi-jokowihttps://news.okezone.com/read/2015/08/19/337/1198530/pernyataan-megawati-tantangan-bagi-jokowiRabu 19 Agustus 2015 06:10 WIBSyamsul Anwar KhoemaeniMega Minta KPK Dibubarkan, Tantangan Jokowi sebagai Petugas Partai https://img.okezone.com/content/2015/08/19/337/1198530/mega-minta-kpk-dibubarkan-tantangan-jokowi-sebagai-petugas-partai-xsFgOX7qif.jpg JAKARTA - Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar segera dibubarkan. Putri Presiden pertama itu beralasan, sebagai lembaga ad hoc, lembaga antirasuah itu dapat dibubarkan jika korupsi sudah tidak ada di Indonesia. Menanggapi pernyataan Mega tersebut, Wakil Ketua DPR, Fadli Zon menilai hal itu sebagai tantangan terhadap PDIP. Pasalnya, sebagai partai penguasa dan pemenang pemilu, partai berlambang banteng moncong putih itu memiliki kekuasaan untuk memuluskan keinginan ketua umumnya itu. "Tantangan bagi PDIP, juga Jokowi yang merupakan petugas partai," ujar Fadli kepada Okezone di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (18/8/2015) malam. Politikus Partai Gerindra itu mengamini pernyataan Megawati itu. Terlebih KPK, lanjut Fadli perlu dikoreksi dalam beberapa aspek. "Pendapat kan boleh, saya kita memang perlu mengoreksi KPK terhadap beberapa hal," imbuhnya. Fadli mencatat, kewenangan KPK yang perlu dikritisi salah satunya wewenang melakukan penyadapan. "Lalu tidak ada kewenangan SP3. Jadi penetapan tersangka sudah pasti bersalah, padahal belum tentu, belum lagi tidak ada pengawasan. Jadi rawan abuse of power," pungkasnya. JAKARTA - Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar segera dibubarkan. Putri Presiden pertama itu beralasan, sebagai lembaga ad hoc, lembaga antirasuah itu dapat dibubarkan jika korupsi sudah tidak ada di Indonesia. Menanggapi pernyataan Mega tersebut, Wakil Ketua DPR, Fadli Zon menilai hal itu sebagai tantangan terhadap PDIP. Pasalnya, sebagai partai penguasa dan pemenang pemilu, partai berlambang banteng moncong putih itu memiliki kekuasaan untuk memuluskan keinginan ketua umumnya itu. "Tantangan bagi PDIP, juga Jokowi yang merupakan petugas partai," ujar Fadli kepada Okezone di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (18/8/2015) malam. Politikus Partai Gerindra itu mengamini pernyataan Megawati itu. Terlebih KPK, lanjut Fadli perlu dikoreksi dalam beberapa aspek. "Pendapat kan boleh, saya kita memang perlu mengoreksi KPK terhadap beberapa hal," imbuhnya. Fadli mencatat, kewenangan KPK yang perlu dikritisi salah satunya wewenang melakukan penyadapan. "Lalu tidak ada kewenangan SP3. Jadi penetapan tersangka sudah pasti bersalah, padahal belum tentu, belum lagi tidak ada pengawasan. Jadi rawan abuse of power," pungkasnya.