Rizal Ramli seharusnya menyadari kedudukannya sebagai "pembantu" presiden dan wakil presiden.https://news.okezone.com/read/2015/08/20/337/1199155/kisruh-jk-rizal-ramli-cermin-buruknya-pemerintahan-jokowiidhttps://news.okezone.com/read/2015/08/20/337/1199155/kisruh-jk-rizal-ramli-cermin-buruknya-pemerintahan-jokowihttps://news.okezone.com/read/2015/08/20/337/1199155/kisruh-jk-rizal-ramli-cermin-buruknya-pemerintahan-jokowiKamis 20 Agustus 2015 06:01 WIBArief Setyadi Menko Kemaritiman Rizal Ramli (Foto: Ilustrasi)https://img.okezone.com/content/2015/08/19/337/1199155/kisruh-jk-rizal-ramli-cermin-buruknya-pemerintahan-jokowi-SW5aYflrZU.jpg JAKARTA – ‘Perang’ dingin antara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menunjukkan adanya masalah komunikasi yang terputus di Kabinet Kerja. Khususnya mengenai kebijakan strategis yang akan diambil. “Menurut saya, bisa jadi memang ada problem komunikasi yang terputus di dalam kabinet, khususnya mengenai kebijakan strategis yang akan diambil. Bisa jadi pula ini terkait egosentrisme personal khususnya dalam menilai benar atau tidak atau layak atau tidaknya kebijakan,” ujar pengamat politik asal Universitas Padjajaran, Idil Akbar kepada Okezone, Kamis (20/8/2015). Terlepas hal itu, sebagai menteri, Rizal Ramli harusnya memahami kedudukannya sebagai pembantu Presiden dan Wakil Presiden. Mengingat, bila merujuk dari konteks struktur, seorang menteri memang harus patuh dengan pimpinan. “Yang jelas, kondisi ini sudah cukup memberi citra buruk buat pemerintahan sekarang. Setidaknya publik akan menilai ada ketidakberesan di dalam kabinet. Idil menambahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga harus tegas dalam mengatur para ‘pembantunya’ dan menginstruksikan agar persoalan tersebut cukup beredar di dalam kabinet saja. “Setidaknya tidak lagi membuat ketidaktenangan publik di tengah-tengah kondisi sosial dan ekonomi rakyat yang sudah susah dan terpuruk,” pungkasnya.  <iframe width="100%" height="340" src="http://video.okezone.com/embed/MjAxNS8wOC8xOS8yMi82MzU3OC80NDMxMjk3NjQ3MDAx" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> JAKARTA – ‘Perang’ dingin antara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menunjukkan adanya masalah komunikasi yang terputus di Kabinet Kerja. Khususnya mengenai kebijakan strategis yang akan diambil. “Menurut saya, bisa jadi memang ada problem komunikasi yang terputus di dalam kabinet, khususnya mengenai kebijakan strategis yang akan diambil. Bisa jadi pula ini terkait egosentrisme personal khususnya dalam menilai benar atau tidak atau layak atau tidaknya kebijakan,” ujar pengamat politik asal Universitas Padjajaran, Idil Akbar kepada Okezone, Kamis (20/8/2015). Terlepas hal itu, sebagai menteri, Rizal Ramli harusnya memahami kedudukannya sebagai pembantu Presiden dan Wakil Presiden. Mengingat, bila merujuk dari konteks struktur, seorang menteri memang harus patuh dengan pimpinan. “Yang jelas, kondisi ini sudah cukup memberi citra buruk buat pemerintahan sekarang. Setidaknya publik akan menilai ada ketidakberesan di dalam kabinet. Idil menambahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga harus tegas dalam mengatur para ‘pembantunya’ dan menginstruksikan agar persoalan tersebut cukup beredar di dalam kabinet saja. “Setidaknya tidak lagi membuat ketidaktenangan publik di tengah-tengah kondisi sosial dan ekonomi rakyat yang sudah susah dan terpuruk,” pungkasnya.  <iframe width="100%" height="340" src="http://video.okezone.com/embed/MjAxNS8wOC8xOS8yMi82MzU3OC80NDMxMjk3NjQ3MDAx" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>