Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta pihak berwenang tak hanya mengusut kasus BPPN, tapi juga mengusut semua kasus penjualan aset negara.https://news.okezone.com/read/2015/08/21/337/1200305/kasus-bppn-diangkat-fadli-zon-buka-kotak-pandoranyaidhttps://news.okezone.com/read/2015/08/21/337/1200305/kasus-bppn-diangkat-fadli-zon-buka-kotak-pandoranyahttps://news.okezone.com/read/2015/08/21/337/1200305/kasus-bppn-diangkat-fadli-zon-buka-kotak-pandoranyaJum'at 21 Agustus 2015 17:06 WIBQur'anul HidayatWakil Ketua DPR, Fadli Zon (kiri) (Foto: SINDO)https://img.okezone.com/content/2015/08/21/337/1200305/kasus-bppn-diangkat-fadli-zon-buka-kotak-pandoranya-qG76D5zDAr.jpg JAKARTA - Kasus obral aset negara oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang berlangsung dari era Presiden BJ Habibie hingga Megawati Soekarnoputri, kembali mencuat. Hal ini setelah Kejaksaan Agung menggeledah PT Victoria Securities beberapa waktu lalu. Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, mendukung pembongkaran kembali kasus ini. Hanya saja, dia meminta agar pihak yang berwajib juga mengusut kasus-kasus besar lainnya, seperti yang terjadi di skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). "Saya tadi bertanya ini kasus lama BPPN, kenapa diangkat sekarang? Kalau diangkat satu, kenapa enggak semua dibuka seperti buka pandora," kata Fadli usai pertemuan dengan Jaksa Agung HM Prasetyo di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (21/8/2015). Fadli lalu menekankan bahwa pemberantasan korupsi harus disesuaikan dengan data yang akurat. Cara itu diyakini untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power. Dikhawatirkan, tindakan hukum semena-mena akan membuat Indonesia dijauhi oleh para investor dan itu dapat berakibat pada efek penularan, seperti yang terjadi pada tahun 1998. "Dalam kondisi ini bisa efek penularan, 1998 juga ada efek begini, membuat orang berpikir ulang investasi di sini. Ini juga kan kasus puluhan tahun diangkat lagi," imbuhnya. Meski tak mau menyatakan bahwa pihak berwajib perlu memanggil Megawati yang diduga terlibat, Fadli mengatakan bahwa pengusutan harus dilakukan terhadap semua kasus masa lalu yang merugikan negara. "Itu saya sampaikan. Itu di zaman Bu Mega, banyak aset dijual dengan murah karena krisis. Kalau mau usut, jangan satu, usut semua. (Termasuk BLBI?) Buka saja semua," tegas Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu. JAKARTA - Kasus obral aset negara oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang berlangsung dari era Presiden BJ Habibie hingga Megawati Soekarnoputri, kembali mencuat. Hal ini setelah Kejaksaan Agung menggeledah PT Victoria Securities beberapa waktu lalu. Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, mendukung pembongkaran kembali kasus ini. Hanya saja, dia meminta agar pihak yang berwajib juga mengusut kasus-kasus besar lainnya, seperti yang terjadi di skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). "Saya tadi bertanya ini kasus lama BPPN, kenapa diangkat sekarang? Kalau diangkat satu, kenapa enggak semua dibuka seperti buka pandora," kata Fadli usai pertemuan dengan Jaksa Agung HM Prasetyo di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (21/8/2015). Fadli lalu menekankan bahwa pemberantasan korupsi harus disesuaikan dengan data yang akurat. Cara itu diyakini untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power. Dikhawatirkan, tindakan hukum semena-mena akan membuat Indonesia dijauhi oleh para investor dan itu dapat berakibat pada efek penularan, seperti yang terjadi pada tahun 1998. "Dalam kondisi ini bisa efek penularan, 1998 juga ada efek begini, membuat orang berpikir ulang investasi di sini. Ini juga kan kasus puluhan tahun diangkat lagi," imbuhnya. Meski tak mau menyatakan bahwa pihak berwajib perlu memanggil Megawati yang diduga terlibat, Fadli mengatakan bahwa pengusutan harus dilakukan terhadap semua kasus masa lalu yang merugikan negara. "Itu saya sampaikan. Itu di zaman Bu Mega, banyak aset dijual dengan murah karena krisis. Kalau mau usut, jangan satu, usut semua. (Termasuk BLBI?) Buka saja semua," tegas Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.