Anggota Komisi III DPR RI, Wenny Warouw, mengatakan, jika Budi Waseso dicopot, maka Jaksa Agung juga harus diganti.https://news.okezone.com/read/2015/09/02/337/1207245/jika-buwas-dicopot-jaksa-agung-juga-harus-digantiidhttps://news.okezone.com/read/2015/09/02/337/1207245/jika-buwas-dicopot-jaksa-agung-juga-harus-digantihttps://news.okezone.com/read/2015/09/02/337/1207245/jika-buwas-dicopot-jaksa-agung-juga-harus-digantiRabu 02 September 2015 20:56 WIBRizka DiputraKabareskrim Polri Komjen Pol Budi Waseso (Foto: Dok. Okezone)https://img.okezone.com/content/2015/09/02/337/1207245/jika-buwas-dicopot-jaksa-agung-juga-harus-diganti-HpEwqqz14d.jpg JAKARTA – Santernya isu pencopotan Budi Waseso dari jabatan Kabareskrim Polri dikecam banyak pihak. Informasi yang beredar, jenderal bintang tiga itu dicopot lantaran kinerjanya dianggap mengganggu stabilitas ekonomi nasional. Anggota Komisi III DPR RI, Wenny Warouw, mengatakan, jika pencopotan mantan Kapolda Gorontalo itu karena alasan menganggu stabilitas ekonomi, mestinya hal ini berlaku juga bagi Jaksa Agung, HM Prasetyo. Kejaksaan Agung (Kejagung) diketahui saat ini tengah menangani kasus dugaan korupsi penjualan hak tagih atau cessie Badan Penyehatan Perbankan Negara (BPPN). Berbagai kalangan menilai, penyidikan kasus tersebut menyumbang krisis ekonomi Indonesia, lantaran bersentuhan langsung dengan perbankan. "Harusnya bila Buwas diperlakukan seperti itu, seharusnya dilakukan gelar perkara agar semua orang tahu, termasuk penanganan yang tengah dilakukan Jaksa Agung, karena mereka banyak menutup-nutupi maka menjadi pincang," kata Wenny di Jakarta, Rabu (2/9/2015). Menurutnya, jika sudah menyangkut kasus cessie BPPN maka sejatinya kasus itu dibongkar secara menyeluruh hingga tuntas termasuk kasus BLBI. Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon menegaskan, jika benar Budi Waseso dicopot sebagai Kabareskrim karena penggeledahan kantor PT Pelindo II dianggap mengganggu situasi ekonomi, maka hal yang sama juga seharusnya dilakukan terhadap Jaksa Agung. "Karena tindakan Kejaksaan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi investor dan dunia usaha di Indonesia. Logikanya, Jaksa Agung juga harus diganti," tegas politisi Partai Gerindra itu. <img src="http://i.okezone.tv/photos/2015/06/23/20070/125712_medium.jpg" alt="Jaksa Agung Umumkan Capim KPK"  width="100%" /> Presiden lanjutnya, juga harus konsisten mengambil keputusan, terlebih untuk jabatan strategis di kabinet. Apalagi jabatan itu terkait penegakan hukum, di mana Presiden harusnya mencari orang-orang profesional yang tidak punya beban atau utang politik. "Di sini Presiden tidak konsisten. Hukum akhirnya bisa dijadikan alat politik dan alat kekuasaan," sindirnya. JAKARTA – Santernya isu pencopotan Budi Waseso dari jabatan Kabareskrim Polri dikecam banyak pihak. Informasi yang beredar, jenderal bintang tiga itu dicopot lantaran kinerjanya dianggap mengganggu stabilitas ekonomi nasional. Anggota Komisi III DPR RI, Wenny Warouw, mengatakan, jika pencopotan mantan Kapolda Gorontalo itu karena alasan menganggu stabilitas ekonomi, mestinya hal ini berlaku juga bagi Jaksa Agung, HM Prasetyo. Kejaksaan Agung (Kejagung) diketahui saat ini tengah menangani kasus dugaan korupsi penjualan hak tagih atau cessie Badan Penyehatan Perbankan Negara (BPPN). Berbagai kalangan menilai, penyidikan kasus tersebut menyumbang krisis ekonomi Indonesia, lantaran bersentuhan langsung dengan perbankan. "Harusnya bila Buwas diperlakukan seperti itu, seharusnya dilakukan gelar perkara agar semua orang tahu, termasuk penanganan yang tengah dilakukan Jaksa Agung, karena mereka banyak menutup-nutupi maka menjadi pincang," kata Wenny di Jakarta, Rabu (2/9/2015). Menurutnya, jika sudah menyangkut kasus cessie BPPN maka sejatinya kasus itu dibongkar secara menyeluruh hingga tuntas termasuk kasus BLBI. Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon menegaskan, jika benar Budi Waseso dicopot sebagai Kabareskrim karena penggeledahan kantor PT Pelindo II dianggap mengganggu situasi ekonomi, maka hal yang sama juga seharusnya dilakukan terhadap Jaksa Agung. "Karena tindakan Kejaksaan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi investor dan dunia usaha di Indonesia. Logikanya, Jaksa Agung juga harus diganti," tegas politisi Partai Gerindra itu. <img src="http://i.okezone.tv/photos/2015/06/23/20070/125712_medium.jpg" alt="Jaksa Agung Umumkan Capim KPK"  width="100%" /> Presiden lanjutnya, juga harus konsisten mengambil keputusan, terlebih untuk jabatan strategis di kabinet. Apalagi jabatan itu terkait penegakan hukum, di mana Presiden harusnya mencari orang-orang profesional yang tidak punya beban atau utang politik. "Di sini Presiden tidak konsisten. Hukum akhirnya bisa dijadikan alat politik dan alat kekuasaan," sindirnya.