Para bidan desa juga menuntut hak cuti yang selama ini hanya bisa mereka dapatkan selama 40 hari pasca-melahirkan.https://news.okezone.com/read/2015/09/28/338/1222147/hak-cuti-bidan-cuma-40-hari-pasca-melahirkanidhttps://news.okezone.com/read/2015/09/28/338/1222147/hak-cuti-bidan-cuma-40-hari-pasca-melahirkanhttps://news.okezone.com/read/2015/09/28/338/1222147/hak-cuti-bidan-cuma-40-hari-pasca-melahirkanSenin 28 September 2015 15:52 WIBAchmad Fardiansyah Bidan desa berunjuk rasa (Foto: Achmad Fardiansyah/Okezone)https://img.okezone.com/content/2015/09/28/338/1222147/hak-cuti-bidan-cuma-40-hari-pasca-melahirkan-ChiF8IOejT.jpg JAKARTA - Selain meminta pengangkatan status kepegawaiannya menjadi pegawai tetap negara (PNS), para bidan desa juga mengeluh adanya pemotongan hak cuti melahirkan. Salah satu orator mengatakan, selain dirinya mendesak pemerintah agar menghentikan pengangkatan bidan desa sebagai Pegawai Tidak Tetap, pemerintah juga harus menghentikan jumlah hak cuti melahirkan para bidan. "Kami juga meminta agar pemerintah lebih memperhatikan hak-hak lain, seperti hak cuti melahirkan," teriak orator. Para bidan mengklaim, bahwa cuti melahorkan yang diberikan hanya 40 hari setelah melahirkan. Sebagaimana diketahui, para bidan setidaknya mengajukan lima tuntutan untuk pemerintah, yang salah satunya, mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera menerbitkan Keputusan Presiden, terkait pengangkatan bidan desa, menjadi pegawai tetap negara Berikut lima tuntutan para bidan: 1. Presiden Jokowi (ini bidan desamu) selamatkan desa PTT sebagai pegawai tetap bidan desa PTT. 2. Terbitkan Kepres pengangkatan bidan desa PTT sebagai pegawai tetap negara. 3. Stop pengangkatan bidan desa status pegawai tidak tetap (PTT). 4. Negara harus menjamin kesejahteraan & melindungi bidan desa! Karena rakyat butuh bidan desa. 5. APBN 2016 pastikan anggaran bagi kebutuhan pengangkatan bidan desa PTT sebagai pegawai tetap negara (PNS). JAKARTA - Selain meminta pengangkatan status kepegawaiannya menjadi pegawai tetap negara (PNS), para bidan desa juga mengeluh adanya pemotongan hak cuti melahirkan. Salah satu orator mengatakan, selain dirinya mendesak pemerintah agar menghentikan pengangkatan bidan desa sebagai Pegawai Tidak Tetap, pemerintah juga harus menghentikan jumlah hak cuti melahirkan para bidan. "Kami juga meminta agar pemerintah lebih memperhatikan hak-hak lain, seperti hak cuti melahirkan," teriak orator. Para bidan mengklaim, bahwa cuti melahorkan yang diberikan hanya 40 hari setelah melahirkan. Sebagaimana diketahui, para bidan setidaknya mengajukan lima tuntutan untuk pemerintah, yang salah satunya, mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera menerbitkan Keputusan Presiden, terkait pengangkatan bidan desa, menjadi pegawai tetap negara Berikut lima tuntutan para bidan: 1. Presiden Jokowi (ini bidan desamu) selamatkan desa PTT sebagai pegawai tetap bidan desa PTT. 2. Terbitkan Kepres pengangkatan bidan desa PTT sebagai pegawai tetap negara. 3. Stop pengangkatan bidan desa status pegawai tidak tetap (PTT). 4. Negara harus menjamin kesejahteraan & melindungi bidan desa! Karena rakyat butuh bidan desa. 5. APBN 2016 pastikan anggaran bagi kebutuhan pengangkatan bidan desa PTT sebagai pegawai tetap negara (PNS).