Revisi Undang Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menuai kecaman dari sejumlah kalangan.https://news.okezone.com/read/2015/10/08/337/1228142/revisi-uu-upaya-pembubaran-kpkidhttps://news.okezone.com/read/2015/10/08/337/1228142/revisi-uu-upaya-pembubaran-kpkhttps://news.okezone.com/read/2015/10/08/337/1228142/revisi-uu-upaya-pembubaran-kpkKamis 08 Oktober 2015 04:34 WIBFahmi Firdaus Foto: dok Okezonehttps://img.okezone.com/content/2015/10/08/337/1228142/revisi-uu-upaya-pembubaran-kpk-gWQWJgLt1M.jpg JAKARTA - Revisi Undang Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menuai kecaman dari sejumlah kalangan. Direktur Eksekutif Indonesia Struggle Institute, Ichie Siregar, mengatakan, seharusnya revisi UU KPK digunakan untuk penguatan lembaga yang dipimpin Taufiqurahman Ruqi tersebut. "Hentikan pelemahan KPK. KPK itu harus dijadikan lembaga yang kuat dan permanen dan harus dimasukkan di kontitusi (UUD 1945)," ujar Ichie di Jakarta, Rabu (7/10/2015). Oleh karena itu dia berharap, DPR tidak main-main dalam pemberantasan korupsi. Karena revisi UU KPK sama halnya dengan pembubaran lembaga anti-rasuah tersebut. "Jangan karena pimpinan atau pegawai KPK yang berbuat kesalahan, justru KPK yang mau dilemahkan, dipreteli kewenangannya, dibatasi masa keberadaannya," terangnya. Menurutnya, tanpa keberadaan KPK, maka korupsi terus bertambah di Indonesia dalam segala bidang. "KPK juga harus mengkoreksi diri dan terus meningkatkan kualitas dan menjaga keindependenan dirinya. Jangan main-main juga dengan pemberantasan korupsi,"pungkasnya. JAKARTA - Revisi Undang Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menuai kecaman dari sejumlah kalangan. Direktur Eksekutif Indonesia Struggle Institute, Ichie Siregar, mengatakan, seharusnya revisi UU KPK digunakan untuk penguatan lembaga yang dipimpin Taufiqurahman Ruqi tersebut. "Hentikan pelemahan KPK. KPK itu harus dijadikan lembaga yang kuat dan permanen dan harus dimasukkan di kontitusi (UUD 1945)," ujar Ichie di Jakarta, Rabu (7/10/2015). Oleh karena itu dia berharap, DPR tidak main-main dalam pemberantasan korupsi. Karena revisi UU KPK sama halnya dengan pembubaran lembaga anti-rasuah tersebut. "Jangan karena pimpinan atau pegawai KPK yang berbuat kesalahan, justru KPK yang mau dilemahkan, dipreteli kewenangannya, dibatasi masa keberadaannya," terangnya. Menurutnya, tanpa keberadaan KPK, maka korupsi terus bertambah di Indonesia dalam segala bidang. "KPK juga harus mengkoreksi diri dan terus meningkatkan kualitas dan menjaga keindependenan dirinya. Jangan main-main juga dengan pemberantasan korupsi,"pungkasnya.