<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title>Jokowi: Kalau Ada Krikil Kecil-Kecil Itu Biasa</title><description>Jokowi mengatakan kalau ada krikil kecil-kecil saat menjalani pemerintahan itu biasa.</description><link>https://news.okezone.com/read/2015/10/20/337/1234824/jokowi-kalau-ada-krikil-kecil-kecil-itu-biasa</link><language>id</language><atom:link type="application/rss+xml" rel="self" href="https://news.okezone.com/read/2015/10/20/337/1234824/jokowi-kalau-ada-krikil-kecil-kecil-itu-biasa"/><item><title>Jokowi: Kalau Ada Krikil Kecil-Kecil Itu Biasa</title><link>https://news.okezone.com/read/2015/10/20/337/1234824/jokowi-kalau-ada-krikil-kecil-kecil-itu-biasa</link><guid isPermaLink="false">https://news.okezone.com/read/2015/10/20/337/1234824/jokowi-kalau-ada-krikil-kecil-kecil-itu-biasa</guid><pubDate>Selasa 20 Oktober 2015 13:39 WIB</pubDate><dc:creator>Koran SINDO</dc:creator><media:content url="https://img.okezone.com/content/2015/10/20/337/1234824/jokowi-kalau-ada-krikil-kecil-kecil-itu-biasa-gmLQSN68pt.jpg" expression="full" type="image/jpeg">Foto: Okezone</media:content><images><thumb></thumb><image>https://img.okezone.com/content/2015/10/20/337/1234824/jokowi-kalau-ada-krikil-kecil-kecil-itu-biasa-gmLQSN68pt.jpg</image><title>Foto: Okezone</title></images><description>
JAKARTA - Hari ini genap pemerintahan Joko Widodo- Jusuf Kalla berusia satu tahun. Berbagai dinamika mewarnai perjalanan kepemimpinan mereka.
Banyak kontroversi dan hambatan yang muncul, sehingga kinerja pemerintahan Jokowi-JK belum optimal. Kepada MNC Media, termasuk KORAN SINDO, Presiden Jokowi memaparkan berbagai hambatan dan pencapaian selama satu tahun pemerintahan serta strategi ke depan. Berikut petikannya:
Hari ini tepat satu tahun pemerintahan Jokowi-JK. Hambatan apa saja yang Anda rasa cukup signifikan? 
Yang tersulit, tapi akan menjadi sesuatu yang terpenting, pada tahun pertama ini memang pengaruh faktor eksternal yang sangat mendominasi, terutama ekonomi. Perlambatan ekonomi dunia, isu kenaikan suku bunga The Fed, pelemahan mata uang yuan China, dan lainnya. Saya kira dampak dan pengaruh dari faktor-faktor eksternal seperti ini sering kali menjadi sebuah tantangan.
Dari faktor internal bagaimana? 
Kalau di internal, pada tahun pertama ini agenda konsolidasi manajemen di organisasi kabinet dan kementerian memang masih belum 100 persen. Jadi kemarin kami masih harus melaksanakan penyerapan anggaran. Masih terlambat. Lalu masalah nomenklatur juga masih menghambat. Pada semester kedua ini penyerapan anggaran kelihatan lebih cepat. Sudah ngebut. Kita harapkan pada akhir tahun nanti bisa mencapai 92-94 persen.
Apakah menurut Anda, saat ini sudah on the right track? 
Sesuai dengan rencana besar kami, prioritas dan fokus pada infrastruktur dan pangan. Infrastruktur sudah kita mulai. Dalam pembangunan tol trans Sumatera, Lampung sampai Aceh, pada tingkatan ini kami akan selesaikan ke Palembang dulu. Kemudian pelabuhan-pelabuhan.
Di Kuala Tanjung, Sumatera Utara, kemudian di Makassar sudah dimulai. Bulan depan akan dimulai pembangunan di Sorong. Pada November mendatang akan dimulai pembangunan jalur kereta api di Sulawesi. Disusul tahun depan di Papua. Pembangunan infrastruktur ini akan terus kita kerjakan dengan harapan biaya logistik dan transportasi menjadi lebih murah.
Pada akhirnya, harga barang-barang akan ikut murah dan daya saing kita akan meningkat. Di bidang pangan, tahun ini sudah dibangun 13 waduk dari rencana 49 waduk. Selama lima tahun akan dibangun 49 waduk. Kenapa perlu dibangun waduk? Karena kita lihat di lapangan, 52 persen irigasi kita rusak semua.
Waduk yang ada mungkin sudah lebih dari 15 tahun tidak diperbaiki. Tidak ada juga pembangunan waduk-waduk baru. Padahal, kalau kita mau swasembada pangan, mau tidak mau harus ada air. Keberadaan waduk akan membuat air selalu tersedia untuk dialirkan ke sawah dan kebun. Lahan-lahan kering menjadi produktif. Goalnya nanti ke sana.
Bagaimana proyek pembangunan infrastruktur? 
Kalau untuk anggaran, kenaikannya memang hampir dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Tahun depan juga sama angka-angkanya. Subsidi BBM (bahan bakar minyak) semuanya lari ke infrastruktur dan pangan. Hasilnya nanti akan sama-sama kita rasakan pada tahun ketiga dan keempat, baik kereta api, pelabuhan, tol, dan infrastruktur lainnya.
Infrastruktur berbicara jangka panjang. Bagaimana dengan problem masyarakat yang di depan mata seperti kenaikan harga BBM dan penurunan daya beli?
Itu sudah kami antisipasi. Beban masyarakat sudah terkurangi karena kita punya Kartu Pintar untuk sekitar 21 juta murid. Siswa SMA/SMK Rp1 juta, SMP Rp750.000, dan SD Rp450.000. Lalu ada 88 juta Kartu Sehat. Ini akan mengurangi beban masyarakat untuk ke rumah sakit. Kita juga punya dana desa sebesar Rp21 triliun.
Itu akan menggerakkan ekonomi di desa. Artinya, nanti daya beli masyarakat desa akan meningkat karena infrastruktur desa dikerjakan sendiri oleh masyarakatnya. Saya kira ini yang bisa kita lakukan untuk masyarakat. Soal daya beli, saya akui memang agak turun pada semester pertama kemarin karena ada guncangan ekonomi dunia.
Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga rendah, tapi kami yakin stabilisasi akan terjadi pada semester kedua ini. Kita sebagai bangsa besar harus tetap bersyukur bahwa pertumbuhan ekonomi kita masih 5 persen. Kalau stabilitas ekonomi dunia nantinya lebih baik, saya kira kita bisa naik ke posisi yang lebih baik lagi. Tahun depan insya Allah kita akan lebih baik dari tahun ini.
Bagaimana ketahanan kalangan industri dalam situasi seperti ini? 
Saya kira dalam keadaan normal pun akan berat, apalagi sekarang ada perlambatan ekonomi. Yang paling penting, menurut saya, adalah menarik investasi untuk masuk ke Indonesia. Untuk apa? Untuk membuka lapangan pekerjaan. Kita fokus pada investasi padat karya berkaitan dengan tekstil, sepatu, dan lainnya.
Insentif akan diberikan ke arah sana. Misalnya diskon untuk pemakaian listrik di malam hari dan percepatan izini-zin. Kami merangsang industri agar mau masuk dan menanamkan modalnya di Indonesia. Dengan cara itu kita dapat membuka lebih banyak lapangan kerja.
Apakah ini bagian dari paket-paket kebijakan ekonomi? 
Ya, paket-paket kebijakan ekonomi akan keluar terus. Dengan deregulasi ini, diharapkan tercapai kemudahan berinvestasi sehingga merangsang kecepatan berinvestasi. Contohnya perizinan di BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) yang dulu bisa bulanan sekarang hanya tiga jam.
Izin-izin lainnya, pembuatan NPWP (nomor pokok wajib pajak), izin usaha, juga dipercepat. Kalau industrinya ada di kawasan industri bisa langsung beroperasi, izin lainnya boleh menyusul. Silakan. Kecepatan seperti ini juga diberlakukan negara-negara lain karena kompetisi sekarang bukan antardaerah, antarkota, atau antarprovinsi, tapi sudah antarnegara. Kalau kita tidak punya daya saing, tidak mempunyai pelayanan yang baik terhadap investor, lapangan kerja tidak akan terbuka lebar.
Apakah reshuffle cukup memberi perbaikan? 
Setiap reshuffle arahnya ke situ. Artinya, kabinet harus bisa produktif, responsif atas situasi yang menghambat, baik hambatan karena ekonomi global maupun hambatan internal.
Apakah kondisi politik saat ini cukup menghambat? 
Tidak ada masalah. Dari awal tidak ada masalah politik. Saya kira politik kita stabil. Terbukti pengajuan APBN-P lancar-lancar saja, juga pengajuan RAPBN 2016. Kerja sama kami dengan partai-partai tidak ada masalah. Dengan parlemen juga tidak ada masalah karena komunikasinya sangat baik. Permasalahan yang ada bisa kita selesaikan. Ya kalau ada kerikil kecil-kecil itu biasa.
Ada beberapa partai di luar pemerintah yang sedang bermasalah. Menurut Anda, apakah ini mengurangi daya kritik mereka ke pemerintah?
Kalau masalah di partai itu urusan internal. Saya tidak akan mencampuri. Tapi dari sisi manajemen kontrol sekarang cukup baik. Ada yang di dalam, ada yang di luar memberikan kontrol. Asal kontrolnya konstruktif, bukan destruktif.
Apakah ada usaha untuk merangkul semua partai? 
Dalam sebuah negara, alangkah baiknya ada kekuatan di pemerintahan dan ada yang di luar. Kita berbicara soal pengawasan, kontrol. Jadi kami tidak berupaya merangkul semua partai. Kalau mau bergabung silakan, tidak juga tidak apa-apa.
Kalau bergabung minta posisi menteri? 
Dari awal sudah saya sampaikan bahwa saya tidak ingin cara-cara seperti itu. Kalau mau bergabung silakan, tapi posisi menteri jangan jadi syarat.
Ada parpol pengusung Anda yang petingginya sedang bermasalah di Komisi Pemberantasan Korupsi. Apakah itu mengganggu? 
Tidak. Itu urusan partai sendiri. Ini kan pemerintahan. Jadi terpisah.
Ada tekanan dari parpol-parpol pendukung? 
Tekanan apa? Tidak pernah ada tekanan.
Apakah akan ada reshuffle lagi? 
Kita melihat kepentingan. Kalau diperlukan, negara memerlukan ya reshuffle. Orientasinya itu. Reshuffle tujuannya memperbaiki.
Mengenai politik luar negeri, Anda dalam waktu dekat akan ke AS. Agendanya untuk membahas perpanjangan kontrak karya Freeport? 
Tidak. Ini kan kunjungan kenegaraan. Jadi kami akan bicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi, perdagangan, juga yang berkaitan dengan politik dan keamanan. Karena kita ingin stabilitas kawasan baik. Halhal terkait terorisme pun dapat tertanggulangi dengan baik. Semuanya akan dibicarakan dengan negara mana pun.
Jadi tidak ada agenda soal Freeport? 
Di dalam Undang-Undang Nomor 4/2009 tentang Mineral dan Batubara jelas bahwa perpanjangan kontrak hanya bisa dilakukan dua tahun sebelum kontrak berakhir. Sudah ada panduannya kok. Kalau habis pada 2021 berarti perpanjangannya pada 2019. Kalausekarang menuju ke arah sana boleh saja kita bicara divestasi, royalti, pengembangan industri, smelter, dan pembangunan Papua.
Jadi kunjungan ke AS sama sekali tidak berhubungan dengan Freeport? 
Ini dalam rangka negara dengan negara.
Apakah sengketa di Laut China Selatan menjadi ancaman? 
Kita di luar sengketa karena di luar kawasan Laut China Selatan. Kepentingan kita menyampaikan ke semua negara bahwa stabilitas kawasan di Laut China Selatan penting sekali untuk pertumbuhan ekonomi ASEAN ke depan.
Saya selalu menyampaikan di berbagai forum bahwa persoalan ini harus diselesaikan dengan dialog antarnegara, dari elemen ke elemen. Kita harapkan ke depan stabilitas kawasan lebih baik. (bersambung)
</description><content:encoded>
JAKARTA - Hari ini genap pemerintahan Joko Widodo- Jusuf Kalla berusia satu tahun. Berbagai dinamika mewarnai perjalanan kepemimpinan mereka.
Banyak kontroversi dan hambatan yang muncul, sehingga kinerja pemerintahan Jokowi-JK belum optimal. Kepada MNC Media, termasuk KORAN SINDO, Presiden Jokowi memaparkan berbagai hambatan dan pencapaian selama satu tahun pemerintahan serta strategi ke depan. Berikut petikannya:
Hari ini tepat satu tahun pemerintahan Jokowi-JK. Hambatan apa saja yang Anda rasa cukup signifikan? 
Yang tersulit, tapi akan menjadi sesuatu yang terpenting, pada tahun pertama ini memang pengaruh faktor eksternal yang sangat mendominasi, terutama ekonomi. Perlambatan ekonomi dunia, isu kenaikan suku bunga The Fed, pelemahan mata uang yuan China, dan lainnya. Saya kira dampak dan pengaruh dari faktor-faktor eksternal seperti ini sering kali menjadi sebuah tantangan.
Dari faktor internal bagaimana? 
Kalau di internal, pada tahun pertama ini agenda konsolidasi manajemen di organisasi kabinet dan kementerian memang masih belum 100 persen. Jadi kemarin kami masih harus melaksanakan penyerapan anggaran. Masih terlambat. Lalu masalah nomenklatur juga masih menghambat. Pada semester kedua ini penyerapan anggaran kelihatan lebih cepat. Sudah ngebut. Kita harapkan pada akhir tahun nanti bisa mencapai 92-94 persen.
Apakah menurut Anda, saat ini sudah on the right track? 
Sesuai dengan rencana besar kami, prioritas dan fokus pada infrastruktur dan pangan. Infrastruktur sudah kita mulai. Dalam pembangunan tol trans Sumatera, Lampung sampai Aceh, pada tingkatan ini kami akan selesaikan ke Palembang dulu. Kemudian pelabuhan-pelabuhan.
Di Kuala Tanjung, Sumatera Utara, kemudian di Makassar sudah dimulai. Bulan depan akan dimulai pembangunan di Sorong. Pada November mendatang akan dimulai pembangunan jalur kereta api di Sulawesi. Disusul tahun depan di Papua. Pembangunan infrastruktur ini akan terus kita kerjakan dengan harapan biaya logistik dan transportasi menjadi lebih murah.
Pada akhirnya, harga barang-barang akan ikut murah dan daya saing kita akan meningkat. Di bidang pangan, tahun ini sudah dibangun 13 waduk dari rencana 49 waduk. Selama lima tahun akan dibangun 49 waduk. Kenapa perlu dibangun waduk? Karena kita lihat di lapangan, 52 persen irigasi kita rusak semua.
Waduk yang ada mungkin sudah lebih dari 15 tahun tidak diperbaiki. Tidak ada juga pembangunan waduk-waduk baru. Padahal, kalau kita mau swasembada pangan, mau tidak mau harus ada air. Keberadaan waduk akan membuat air selalu tersedia untuk dialirkan ke sawah dan kebun. Lahan-lahan kering menjadi produktif. Goalnya nanti ke sana.
Bagaimana proyek pembangunan infrastruktur? 
Kalau untuk anggaran, kenaikannya memang hampir dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Tahun depan juga sama angka-angkanya. Subsidi BBM (bahan bakar minyak) semuanya lari ke infrastruktur dan pangan. Hasilnya nanti akan sama-sama kita rasakan pada tahun ketiga dan keempat, baik kereta api, pelabuhan, tol, dan infrastruktur lainnya.
Infrastruktur berbicara jangka panjang. Bagaimana dengan problem masyarakat yang di depan mata seperti kenaikan harga BBM dan penurunan daya beli?
Itu sudah kami antisipasi. Beban masyarakat sudah terkurangi karena kita punya Kartu Pintar untuk sekitar 21 juta murid. Siswa SMA/SMK Rp1 juta, SMP Rp750.000, dan SD Rp450.000. Lalu ada 88 juta Kartu Sehat. Ini akan mengurangi beban masyarakat untuk ke rumah sakit. Kita juga punya dana desa sebesar Rp21 triliun.
Itu akan menggerakkan ekonomi di desa. Artinya, nanti daya beli masyarakat desa akan meningkat karena infrastruktur desa dikerjakan sendiri oleh masyarakatnya. Saya kira ini yang bisa kita lakukan untuk masyarakat. Soal daya beli, saya akui memang agak turun pada semester pertama kemarin karena ada guncangan ekonomi dunia.
Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga rendah, tapi kami yakin stabilisasi akan terjadi pada semester kedua ini. Kita sebagai bangsa besar harus tetap bersyukur bahwa pertumbuhan ekonomi kita masih 5 persen. Kalau stabilitas ekonomi dunia nantinya lebih baik, saya kira kita bisa naik ke posisi yang lebih baik lagi. Tahun depan insya Allah kita akan lebih baik dari tahun ini.
Bagaimana ketahanan kalangan industri dalam situasi seperti ini? 
Saya kira dalam keadaan normal pun akan berat, apalagi sekarang ada perlambatan ekonomi. Yang paling penting, menurut saya, adalah menarik investasi untuk masuk ke Indonesia. Untuk apa? Untuk membuka lapangan pekerjaan. Kita fokus pada investasi padat karya berkaitan dengan tekstil, sepatu, dan lainnya.
Insentif akan diberikan ke arah sana. Misalnya diskon untuk pemakaian listrik di malam hari dan percepatan izini-zin. Kami merangsang industri agar mau masuk dan menanamkan modalnya di Indonesia. Dengan cara itu kita dapat membuka lebih banyak lapangan kerja.
Apakah ini bagian dari paket-paket kebijakan ekonomi? 
Ya, paket-paket kebijakan ekonomi akan keluar terus. Dengan deregulasi ini, diharapkan tercapai kemudahan berinvestasi sehingga merangsang kecepatan berinvestasi. Contohnya perizinan di BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) yang dulu bisa bulanan sekarang hanya tiga jam.
Izin-izin lainnya, pembuatan NPWP (nomor pokok wajib pajak), izin usaha, juga dipercepat. Kalau industrinya ada di kawasan industri bisa langsung beroperasi, izin lainnya boleh menyusul. Silakan. Kecepatan seperti ini juga diberlakukan negara-negara lain karena kompetisi sekarang bukan antardaerah, antarkota, atau antarprovinsi, tapi sudah antarnegara. Kalau kita tidak punya daya saing, tidak mempunyai pelayanan yang baik terhadap investor, lapangan kerja tidak akan terbuka lebar.
Apakah reshuffle cukup memberi perbaikan? 
Setiap reshuffle arahnya ke situ. Artinya, kabinet harus bisa produktif, responsif atas situasi yang menghambat, baik hambatan karena ekonomi global maupun hambatan internal.
Apakah kondisi politik saat ini cukup menghambat? 
Tidak ada masalah. Dari awal tidak ada masalah politik. Saya kira politik kita stabil. Terbukti pengajuan APBN-P lancar-lancar saja, juga pengajuan RAPBN 2016. Kerja sama kami dengan partai-partai tidak ada masalah. Dengan parlemen juga tidak ada masalah karena komunikasinya sangat baik. Permasalahan yang ada bisa kita selesaikan. Ya kalau ada kerikil kecil-kecil itu biasa.
Ada beberapa partai di luar pemerintah yang sedang bermasalah. Menurut Anda, apakah ini mengurangi daya kritik mereka ke pemerintah?
Kalau masalah di partai itu urusan internal. Saya tidak akan mencampuri. Tapi dari sisi manajemen kontrol sekarang cukup baik. Ada yang di dalam, ada yang di luar memberikan kontrol. Asal kontrolnya konstruktif, bukan destruktif.
Apakah ada usaha untuk merangkul semua partai? 
Dalam sebuah negara, alangkah baiknya ada kekuatan di pemerintahan dan ada yang di luar. Kita berbicara soal pengawasan, kontrol. Jadi kami tidak berupaya merangkul semua partai. Kalau mau bergabung silakan, tidak juga tidak apa-apa.
Kalau bergabung minta posisi menteri? 
Dari awal sudah saya sampaikan bahwa saya tidak ingin cara-cara seperti itu. Kalau mau bergabung silakan, tapi posisi menteri jangan jadi syarat.
Ada parpol pengusung Anda yang petingginya sedang bermasalah di Komisi Pemberantasan Korupsi. Apakah itu mengganggu? 
Tidak. Itu urusan partai sendiri. Ini kan pemerintahan. Jadi terpisah.
Ada tekanan dari parpol-parpol pendukung? 
Tekanan apa? Tidak pernah ada tekanan.
Apakah akan ada reshuffle lagi? 
Kita melihat kepentingan. Kalau diperlukan, negara memerlukan ya reshuffle. Orientasinya itu. Reshuffle tujuannya memperbaiki.
Mengenai politik luar negeri, Anda dalam waktu dekat akan ke AS. Agendanya untuk membahas perpanjangan kontrak karya Freeport? 
Tidak. Ini kan kunjungan kenegaraan. Jadi kami akan bicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi, perdagangan, juga yang berkaitan dengan politik dan keamanan. Karena kita ingin stabilitas kawasan baik. Halhal terkait terorisme pun dapat tertanggulangi dengan baik. Semuanya akan dibicarakan dengan negara mana pun.
Jadi tidak ada agenda soal Freeport? 
Di dalam Undang-Undang Nomor 4/2009 tentang Mineral dan Batubara jelas bahwa perpanjangan kontrak hanya bisa dilakukan dua tahun sebelum kontrak berakhir. Sudah ada panduannya kok. Kalau habis pada 2021 berarti perpanjangannya pada 2019. Kalausekarang menuju ke arah sana boleh saja kita bicara divestasi, royalti, pengembangan industri, smelter, dan pembangunan Papua.
Jadi kunjungan ke AS sama sekali tidak berhubungan dengan Freeport? 
Ini dalam rangka negara dengan negara.
Apakah sengketa di Laut China Selatan menjadi ancaman? 
Kita di luar sengketa karena di luar kawasan Laut China Selatan. Kepentingan kita menyampaikan ke semua negara bahwa stabilitas kawasan di Laut China Selatan penting sekali untuk pertumbuhan ekonomi ASEAN ke depan.
Saya selalu menyampaikan di berbagai forum bahwa persoalan ini harus diselesaikan dengan dialog antarnegara, dari elemen ke elemen. Kita harapkan ke depan stabilitas kawasan lebih baik. (bersambung)
</content:encoded></item></channel></rss>
