Wakil Presiden Jusuf Kalla mengakui melakukan kesalahan dalam bencana kabut asap yang saat ini terjadi di berbagai daerah di Indonesia.https://news.okezone.com/read/2015/10/27/337/1238942/jk-akui-kesalahannya-soal-kebakaran-hutanidhttps://news.okezone.com/read/2015/10/27/337/1238942/jk-akui-kesalahannya-soal-kebakaran-hutanhttps://news.okezone.com/read/2015/10/27/337/1238942/jk-akui-kesalahannya-soal-kebakaran-hutanSelasa 27 Oktober 2015 16:42 WIBHendra KusumaWakil Presiden Jusuf Kallahttps://img.okezone.com/content/2015/10/27/337/1238942/jk-akui-kesalahannya-soal-kebakaran-hutan-3EuvnFA91w.jpgJAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengakui melakukan kesalahan dalam bencana kabut asap yang saat ini terjadi di berbagai daerah di Indonesia. JK mengakui kesalahannya terjadi saat masih menjabat di pemerintahan sejak periode sebelumnya. "Jadi, pemerintah sekarang dan masa lalu juga punya kesalahan besar. Saya juga tanggung jawab, karena saya pemerintah masa lalu juga. Karena terlalu banyak izin dipakai untuk hal-hal yang mestinya tidak. Tapi, mau apa lagi sudah terjadi," kata JK di Aryaduta Hotel, Jakarta, Selasa (27/10/2015). Menurut JK, kebakaran hutan yang menyebabkan asap di mana-mana karena tiga hal, kebakaran hutan atau sengaja dibakar, salah dalam penggunaan lahan gambut, dan salah dalam perizinan. Saat ini, sambungnya, pemerintah berusaha melakukan restorasi atau pemulihan lahan-lahan atau lingkungan yang terbakar. Untuk memulihkan, membutuhkan waktu sekira lima tahun. <img src="http://i.okezone.tv/photos/2015/10/26/21732/135817_medium.jpg" alt="Kabut Asap di Jakarta"  width="100%" /> Kabut Asap di Jakarta JK juga mengimbau kepada seluruh perusahaan sawit untuk bertanggung jawab jika terbukti melakukan kesahalan dengan membakar hutan demi kepentingan perkebunannya. Tanggung jawab tersebut mulai dari biaya hingga denda. "Jadi, hati-hati dari sekarang siapa pengusaha sawit yang salah urus sebelum diambil tindakan perbaiki dari sekarang wilayahnya. Kita akan keras itu, apa boleh buat daripada rakyat menderita kita harus kembalikan ke asalnya gambut itu, heterologinya," ujar dia. Dibutuhkan biaya puluhan triliun untuk membenahi dan memulihkan fungsi lahan gambut yang terbakar seperti awal. "Kita harus lakukan secara bersama-sama. Jadi kita tidak hanya memprotes, mengajukan, mari kita cari solusi dan jalankan bersama-sama. Pemerintah siap untuk itu secara bersama-sama," tutupnya.JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengakui melakukan kesalahan dalam bencana kabut asap yang saat ini terjadi di berbagai daerah di Indonesia. JK mengakui kesalahannya terjadi saat masih menjabat di pemerintahan sejak periode sebelumnya. "Jadi, pemerintah sekarang dan masa lalu juga punya kesalahan besar. Saya juga tanggung jawab, karena saya pemerintah masa lalu juga. Karena terlalu banyak izin dipakai untuk hal-hal yang mestinya tidak. Tapi, mau apa lagi sudah terjadi," kata JK di Aryaduta Hotel, Jakarta, Selasa (27/10/2015). Menurut JK, kebakaran hutan yang menyebabkan asap di mana-mana karena tiga hal, kebakaran hutan atau sengaja dibakar, salah dalam penggunaan lahan gambut, dan salah dalam perizinan. Saat ini, sambungnya, pemerintah berusaha melakukan restorasi atau pemulihan lahan-lahan atau lingkungan yang terbakar. Untuk memulihkan, membutuhkan waktu sekira lima tahun. <img src="http://i.okezone.tv/photos/2015/10/26/21732/135817_medium.jpg" alt="Kabut Asap di Jakarta"  width="100%" /> Kabut Asap di Jakarta JK juga mengimbau kepada seluruh perusahaan sawit untuk bertanggung jawab jika terbukti melakukan kesahalan dengan membakar hutan demi kepentingan perkebunannya. Tanggung jawab tersebut mulai dari biaya hingga denda. "Jadi, hati-hati dari sekarang siapa pengusaha sawit yang salah urus sebelum diambil tindakan perbaiki dari sekarang wilayahnya. Kita akan keras itu, apa boleh buat daripada rakyat menderita kita harus kembalikan ke asalnya gambut itu, heterologinya," ujar dia. Dibutuhkan biaya puluhan triliun untuk membenahi dan memulihkan fungsi lahan gambut yang terbakar seperti awal. "Kita harus lakukan secara bersama-sama. Jadi kita tidak hanya memprotes, mengajukan, mari kita cari solusi dan jalankan bersama-sama. Pemerintah siap untuk itu secara bersama-sama," tutupnya.