Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Mohammad Sanusi mengatakan telah melayangkan surat undangan ke anggota DPRD Bekasi.https://news.okezone.com/read/2015/10/30/338/1240556/hari-ini-dprd-dki-panggil-dprd-bekasi-soal-bantargebangidhttps://news.okezone.com/read/2015/10/30/338/1240556/hari-ini-dprd-dki-panggil-dprd-bekasi-soal-bantargebanghttps://news.okezone.com/read/2015/10/30/338/1240556/hari-ini-dprd-dki-panggil-dprd-bekasi-soal-bantargebangJum'at 30 Oktober 2015 04:25 WIBReni LestariFoto: Illustrasi Okezonehttps://img.okezone.com/content/2015/10/30/338/1240556/hari-ini-dprd-dki-panggil-dprd-bekasi-soal-bantargebang-F44swBmeIL.jpg JAKARTA - Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Mohammad Sanusi mengatakan telah melayangkan surat undangan ke anggota DPRD Bekasi untuk mendengar pendapat terkait polemik pengelolaan sampah di tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi. Sanusi menambahkan, walaupun persoalan yang melibatkan DPRD Bekasi hanya berkaitan dengan perseteruannya dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), jamuan DPRD DKI dirasa pelu untuk mengetahui duduk perkara agar persoalan menjadi terang-benderang. "Ini kan terkait pernyataan DPRD Bekasi tentang mau nutup segala macem kita mau panggil, apa sih persoalan sebenarnya," kata Sanusi di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (29/10/2015). "Memang kita panggil (DPRD) Bekasi tidak ada keterkaitannya, tetapi ini dalam rangka mengkoordinasikan, karena terkait polemik yang timbul di media, tentang perseteruan antara DPRD dan Pak Gubernur," lanjut dia. Pemanggilan ini dimaksudkan agar permasalahan antara DPRD Bekasi, dan Ahok berimplikasi pada persoalan yang melibatkan PT Godang Tua Jaya (GTJ) sebagai pengelola TPST dengan Dinas Kebersihan DKI Jakarta. "Kita mau tau apa sih masalahnya. supaya jangan sampai itu ada implikasi ke persoalan Godang Tua. Jangan sampai ada implikasi terhadap pembuangan sampah Jakarta ke Bantargebang, karena kan wilayah Bekasi," ungkapnya. Dengan demikian, kata Sanusi, DPRD DKI akan menerima DPRD Bekasi hari ini pukul 10.00 WIB. "Jumat pagi supaya ada way out pukul 10.00 WIB sebelum jumatan," tukas dia. Diketahui, Kamis 29 Oktober kemarin Komisi D DPRD DKI juga menggelar rapat dengar pendapat dengan PT GTJ, PT Navigat Organic Energy Indonesia (NOEI) sebagai perusahaan mitra dan Dinas Kebersihan DKI. DPRD DKI menyarankan kedua belah pihak untuk duduk bersama membicarakan persoalan ini. Pasalnya, kedua belah pihak sama-sama menyalahi kontrak kerjasama atau wanprestasi. Dinas Kebersihan DKI kelebihan muatan sampah, sementara PT GTJ dan NOEI wanprestasi dalam pengelolaan sampah. "Karena itu juga saya rekomendasikan agar mereka duduk berdua," kata Sanusi. JAKARTA - Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Mohammad Sanusi mengatakan telah melayangkan surat undangan ke anggota DPRD Bekasi untuk mendengar pendapat terkait polemik pengelolaan sampah di tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi. Sanusi menambahkan, walaupun persoalan yang melibatkan DPRD Bekasi hanya berkaitan dengan perseteruannya dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), jamuan DPRD DKI dirasa pelu untuk mengetahui duduk perkara agar persoalan menjadi terang-benderang. "Ini kan terkait pernyataan DPRD Bekasi tentang mau nutup segala macem kita mau panggil, apa sih persoalan sebenarnya," kata Sanusi di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (29/10/2015). "Memang kita panggil (DPRD) Bekasi tidak ada keterkaitannya, tetapi ini dalam rangka mengkoordinasikan, karena terkait polemik yang timbul di media, tentang perseteruan antara DPRD dan Pak Gubernur," lanjut dia. Pemanggilan ini dimaksudkan agar permasalahan antara DPRD Bekasi, dan Ahok berimplikasi pada persoalan yang melibatkan PT Godang Tua Jaya (GTJ) sebagai pengelola TPST dengan Dinas Kebersihan DKI Jakarta. "Kita mau tau apa sih masalahnya. supaya jangan sampai itu ada implikasi ke persoalan Godang Tua. Jangan sampai ada implikasi terhadap pembuangan sampah Jakarta ke Bantargebang, karena kan wilayah Bekasi," ungkapnya. Dengan demikian, kata Sanusi, DPRD DKI akan menerima DPRD Bekasi hari ini pukul 10.00 WIB. "Jumat pagi supaya ada way out pukul 10.00 WIB sebelum jumatan," tukas dia. Diketahui, Kamis 29 Oktober kemarin Komisi D DPRD DKI juga menggelar rapat dengar pendapat dengan PT GTJ, PT Navigat Organic Energy Indonesia (NOEI) sebagai perusahaan mitra dan Dinas Kebersihan DKI. DPRD DKI menyarankan kedua belah pihak untuk duduk bersama membicarakan persoalan ini. Pasalnya, kedua belah pihak sama-sama menyalahi kontrak kerjasama atau wanprestasi. Dinas Kebersihan DKI kelebihan muatan sampah, sementara PT GTJ dan NOEI wanprestasi dalam pengelolaan sampah. "Karena itu juga saya rekomendasikan agar mereka duduk berdua," kata Sanusi.