Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan kepada BIN dan Polri mengantisipasi konflik pilkada.https://news.okezone.com/read/2015/11/02/337/1242455/jokowi-perintahkan-bin-dan-polri-antisipasi-konflik-pilkadaidhttps://news.okezone.com/read/2015/11/02/337/1242455/jokowi-perintahkan-bin-dan-polri-antisipasi-konflik-pilkadahttps://news.okezone.com/read/2015/11/02/337/1242455/jokowi-perintahkan-bin-dan-polri-antisipasi-konflik-pilkadaSenin 02 November 2015 20:10 WIBAngkasa YudhistiraMendagri Tjahjo Kumolo (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2015/11/02/337/1242455/jokowi-perintahkan-bin-dan-polri-antisipasi-konflik-pilkada-1voPsfbTaX.jpgJAKARTA - Pada rapat terbatas yang digelar di Kantor Presiden, Jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan kepada Badan Intelijen Negara (BIN) dan Kepolisian RI (Polri) agar bisa mengantisipasi dini terhadap daerah-daerah yang berpotensi rawan konflik. "Pak Presiden tadi perintahkan kepada kita semua, terutama BIN dan Kapolri serta Kemendagri untuk melakukan deteksi dini di sejumlah daerah atau wilayah yang kemungkinan mulai dari tahapan-tahapan kemarin, justru di luar dugaan timbul konflik," kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (2/11/2015). Tjahjo mengatakan, perintah tersebut guna mengantisipasi terhadap wilayah-wilayah yang rawan konflik. Sebab, politikus PDI Perjuangan itu mengatakan, dalam gelaran pilkada serentak di sejumlah wilayah justru terlihat tenang-tenang saja. Namun, bukan tidak mungkin daerah tersebut justru memiliki kerawanan. "Dicermati karena pilkada ini yang tinggal satu bulan ini suasananya adem-adem saja, tidak seperti pilkada pada lima tahun yang lalu," tegasnya. Tjahjo menjelaskan, pilkada serentak yang bakal digelar pada 9 Desember 2015 ini diikuti sembilan provinsi, 224 kabupaten dan 36 kota. Total keseluruhannya mencapai 269 wilayah. "Anggarannya sudah tercukupi semua, cuma masih ada beberapa pertimbangan lain antara DPRD dengan Bawaslu, mengingat ada sejumlah daerah yang APBD-nya tergolong defisit, tapi masih bisa ditanggulangi oleh tingkat provinsi," jelas Tjahjo. Besaran anggaran Pilkada, sambungnya, dari APBD sebesar Rp7,1 triliun menurut Tjahjo, memang cukup mengejutkan. "Dari sisi efeisiensi dibanding pilkada seperti semula, dari perhitungan yang hanya Rp4,8 triliun ternyata pilkada serentak justru meninggat jadi Rp7,1 triliun," tandasnya.JAKARTA - Pada rapat terbatas yang digelar di Kantor Presiden, Jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan kepada Badan Intelijen Negara (BIN) dan Kepolisian RI (Polri) agar bisa mengantisipasi dini terhadap daerah-daerah yang berpotensi rawan konflik. "Pak Presiden tadi perintahkan kepada kita semua, terutama BIN dan Kapolri serta Kemendagri untuk melakukan deteksi dini di sejumlah daerah atau wilayah yang kemungkinan mulai dari tahapan-tahapan kemarin, justru di luar dugaan timbul konflik," kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (2/11/2015). Tjahjo mengatakan, perintah tersebut guna mengantisipasi terhadap wilayah-wilayah yang rawan konflik. Sebab, politikus PDI Perjuangan itu mengatakan, dalam gelaran pilkada serentak di sejumlah wilayah justru terlihat tenang-tenang saja. Namun, bukan tidak mungkin daerah tersebut justru memiliki kerawanan. "Dicermati karena pilkada ini yang tinggal satu bulan ini suasananya adem-adem saja, tidak seperti pilkada pada lima tahun yang lalu," tegasnya. Tjahjo menjelaskan, pilkada serentak yang bakal digelar pada 9 Desember 2015 ini diikuti sembilan provinsi, 224 kabupaten dan 36 kota. Total keseluruhannya mencapai 269 wilayah. "Anggarannya sudah tercukupi semua, cuma masih ada beberapa pertimbangan lain antara DPRD dengan Bawaslu, mengingat ada sejumlah daerah yang APBD-nya tergolong defisit, tapi masih bisa ditanggulangi oleh tingkat provinsi," jelas Tjahjo. Besaran anggaran Pilkada, sambungnya, dari APBD sebesar Rp7,1 triliun menurut Tjahjo, memang cukup mengejutkan. "Dari sisi efeisiensi dibanding pilkada seperti semula, dari perhitungan yang hanya Rp4,8 triliun ternyata pilkada serentak justru meninggat jadi Rp7,1 triliun," tandasnya.