Petinggi KIH berkumpul di kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan yang juga mantan Presiden Megawati Soekarnoputri, namun PAN tak ikutan.https://news.okezone.com/read/2015/11/03/337/1243104/petinggi-kih-berkumpul-kemana-panidhttps://news.okezone.com/read/2015/11/03/337/1243104/petinggi-kih-berkumpul-kemana-panhttps://news.okezone.com/read/2015/11/03/337/1243104/petinggi-kih-berkumpul-kemana-panSelasa 03 November 2015 20:16 WIBBayu SeptiantoIlustrasi PAN (foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2015/11/03/337/1243104/petinggi-kih-berkumpul-kemana-pan-EWq9csRPZ2.jpgJAKARTA - Sejumlah petinggi partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) berkumpul di kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan yang juga mantan Presiden Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar No 27 A, Jakarta Pusat, Selasa (3/11/2015). Pertemuan yang dilaksanakan sejak siang pukul 14.00 WIB dihadiri beberapa petinggi di antaranya Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, Ketua Umum Partai Hanura Wiranto, Ketua Umum PPP hasil Muktamar Surabaya, M Romahurmuziy, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketua DPP Partai Nasdem Victor Laiskodat. Namun dalam pertemuan itu, tak disebutkan oleh Hasto Kristianto adanya perwakilan Partai Amanat Nasional (PAN) yang baru bergabung dalam KIH. Kemanakah dan mengapa PAN tak bergabung dalam pertemuan itu? Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengakui tak mengundang PAN karena adanya kesibukan yang dijalani Ketum PAN Zulkifli Hasan yang juga menjabat sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Meski begitu, KIH menghormati keputusan PAN yang bergabung ke KIH untuk mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. "Kita agenda sekaligus makan siang tadi, kami menghormati pernyataan Bapak Zulkifli Hasan memberi dukungan ke pemerintah sehingga bertemu dengan Bapak Presiden sebagai sesama partai-partai ke pemerintah tentu disitu PAN bergabung. Jadi tidak ada perbedaan dengan yang lain," ungkap Hasto.Hasto membantah bergabungnya PAN dengan KIH dapat mempengaruhi partai pendukung yang telah bergabung sebelumnya. Menurut Hasto bergabungnya PAN semata karena kepentingan bangsa dan negara. "PAN ini kan untuk kepentingan bangsa dan negara. Koalisi koalisi setelah presiden dilantik kan tidak lagi relevan kembali. Yang relevan adalah partai mana yang mendukung pemerintah dan partai mana yang berada di luar pemerintah. Jadi itu pembeda yg wajar dan itu diperlukan dalam demokrasi yang membutuhkan check and balance," pungkas Hasto.JAKARTA - Sejumlah petinggi partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) berkumpul di kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan yang juga mantan Presiden Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar No 27 A, Jakarta Pusat, Selasa (3/11/2015). Pertemuan yang dilaksanakan sejak siang pukul 14.00 WIB dihadiri beberapa petinggi di antaranya Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, Ketua Umum Partai Hanura Wiranto, Ketua Umum PPP hasil Muktamar Surabaya, M Romahurmuziy, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketua DPP Partai Nasdem Victor Laiskodat. Namun dalam pertemuan itu, tak disebutkan oleh Hasto Kristianto adanya perwakilan Partai Amanat Nasional (PAN) yang baru bergabung dalam KIH. Kemanakah dan mengapa PAN tak bergabung dalam pertemuan itu? Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengakui tak mengundang PAN karena adanya kesibukan yang dijalani Ketum PAN Zulkifli Hasan yang juga menjabat sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Meski begitu, KIH menghormati keputusan PAN yang bergabung ke KIH untuk mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. "Kita agenda sekaligus makan siang tadi, kami menghormati pernyataan Bapak Zulkifli Hasan memberi dukungan ke pemerintah sehingga bertemu dengan Bapak Presiden sebagai sesama partai-partai ke pemerintah tentu disitu PAN bergabung. Jadi tidak ada perbedaan dengan yang lain," ungkap Hasto.Hasto membantah bergabungnya PAN dengan KIH dapat mempengaruhi partai pendukung yang telah bergabung sebelumnya. Menurut Hasto bergabungnya PAN semata karena kepentingan bangsa dan negara. "PAN ini kan untuk kepentingan bangsa dan negara. Koalisi koalisi setelah presiden dilantik kan tidak lagi relevan kembali. Yang relevan adalah partai mana yang mendukung pemerintah dan partai mana yang berada di luar pemerintah. Jadi itu pembeda yg wajar dan itu diperlukan dalam demokrasi yang membutuhkan check and balance," pungkas Hasto.