Para buruh tak habis pikir, bagaimana pemerintah mengeluarkan serangkaian peraturan yang membatasi ruang demokrasi rakyatnya.https://news.okezone.com/read/2015/11/05/337/1244019/buruh-akan-terus-melawan-pemerintah-yang-represifidhttps://news.okezone.com/read/2015/11/05/337/1244019/buruh-akan-terus-melawan-pemerintah-yang-represifhttps://news.okezone.com/read/2015/11/05/337/1244019/buruh-akan-terus-melawan-pemerintah-yang-represifKamis 05 November 2015 10:01 WIBSilviana DharmaPembubaran Demo Buruh (foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2015/11/05/337/1244019/buruh-akan-terus-melawan-pemerintah-yang-represif-DMfNMO9bLA.jpgJAKARTA - Para buruh tak habis pikir, bagaimana bisa pemerintah mengeluarkan serangkaian peraturan yang merugikan dan membatasi ruang demokrasi rakyatnya sendiri. Lihat saja, kebijakan yang digelontorkan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) mulai PP Pengupahan Nomor 78 Tahun 2015 yang dinilai Sultoni, sekretaris sentral Gerakan Buruh Nasional (SGBN), semakin memiskinkan buruh. Ditambah lagi pengesahan Pergub DKI Jakarta Nomor 228 Tahun 2015 yang membatasi waktu, lokasi, dan suara pendemo. Hingga, surat edaran Kapolri tentang hate speech. "Saya kira ini kebijakan Jokowi-JK termasuk pemerintah sebelumnya. Kita memandang bahkan semua pemerintah yang lahir dari partai-partai borjuis enggak ada yang proburuh dan rakyat. Itu kebijakannya semua merugikan, termasuk Jokowi-JK ini, yang merepresentasikan kapitalisme-neolib," jelas Sultoni kepada Okezone saat dijumpai usai rapat konsolidasi tertutup 'Menentang Pergub DKI Jakarta Nomor 228 Tahun 2015' di LBH Jakarta, kemarin malam. Pernyataan aktivis buruh itu merujuk pada paket kebijakan ekonomi Kabinet Kerja Jilid IV yang dinilainya memangkas hak-hak finansial buruh. "Jokowi itu memiskinkan para buruh, karena upahnya dipatok murah tetapi harga-harga (kebutuhan pokok) enggak bisa dikendaliin. Itu kan sama saja memiskinkan," tambahnya.Menurut perwakilan buruh yang berambut gondrong ini, pemerintah sekarang antirakyat. Upah, demokratisasi, jaminan berserikat dan berorganisasi semua ingin dikekang. Jika pemerintah terus bersikap represif, ia memastikan buruh tidak akan segan-segan melancarkan aksi turun ke jalan yang lebih besar dari unjuk rasa pada 15, 28, dan 30 Oktober 2015. "Saya kira dengan tindakan represivitas, dengan bebalnya Jokowi, itu bukan malah membuat buruh dan rakyat semakin takut tetapi malah membuat kemarahan (massa) yang membesar," tegasnya. Aksi demo yang terus meningkat dan dikabarkan mengalami puncaknya pada Selasa 10 November, kata Sultoni, menandakan kaum buruh semakin siap dan memperbesar kekuatannya. "Kalau dia (Jokowi) semakin represif, ya kaum buruh akan lumpuhkan semua industri yang ada. Dan, bisa jadi pemblokadean sampai ke jalan tol, bisa jadi mogok total dan kemudian melakukan sweeping-sweeping begitu," ancamnya. "Saya kira (pemerintah) jangan coba-coba melakukan tindakan represif karena kaum buruh tidak menutup kemungkinan, jika mereka dilukai, ya mau tidak mau secara manusiawi kami akan bangkit melawan," lanjut Sultoni. Sementara mengenai pembatasan aksi unjuk rasa di muka umum, Sultoni menanggapi, "Buruh enggak peduli sama Pergub DKI, kami akan terus bergerak secara nasional," pungkasnya. <iframe width="100%" height="340" src="http://video.okezone.com/embed/MjAxNS8xMC8zMC8xLzY1NDU5" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>JAKARTA - Para buruh tak habis pikir, bagaimana bisa pemerintah mengeluarkan serangkaian peraturan yang merugikan dan membatasi ruang demokrasi rakyatnya sendiri. Lihat saja, kebijakan yang digelontorkan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) mulai PP Pengupahan Nomor 78 Tahun 2015 yang dinilai Sultoni, sekretaris sentral Gerakan Buruh Nasional (SGBN), semakin memiskinkan buruh. Ditambah lagi pengesahan Pergub DKI Jakarta Nomor 228 Tahun 2015 yang membatasi waktu, lokasi, dan suara pendemo. Hingga, surat edaran Kapolri tentang hate speech. "Saya kira ini kebijakan Jokowi-JK termasuk pemerintah sebelumnya. Kita memandang bahkan semua pemerintah yang lahir dari partai-partai borjuis enggak ada yang proburuh dan rakyat. Itu kebijakannya semua merugikan, termasuk Jokowi-JK ini, yang merepresentasikan kapitalisme-neolib," jelas Sultoni kepada Okezone saat dijumpai usai rapat konsolidasi tertutup 'Menentang Pergub DKI Jakarta Nomor 228 Tahun 2015' di LBH Jakarta, kemarin malam. Pernyataan aktivis buruh itu merujuk pada paket kebijakan ekonomi Kabinet Kerja Jilid IV yang dinilainya memangkas hak-hak finansial buruh. "Jokowi itu memiskinkan para buruh, karena upahnya dipatok murah tetapi harga-harga (kebutuhan pokok) enggak bisa dikendaliin. Itu kan sama saja memiskinkan," tambahnya.Menurut perwakilan buruh yang berambut gondrong ini, pemerintah sekarang antirakyat. Upah, demokratisasi, jaminan berserikat dan berorganisasi semua ingin dikekang. Jika pemerintah terus bersikap represif, ia memastikan buruh tidak akan segan-segan melancarkan aksi turun ke jalan yang lebih besar dari unjuk rasa pada 15, 28, dan 30 Oktober 2015. "Saya kira dengan tindakan represivitas, dengan bebalnya Jokowi, itu bukan malah membuat buruh dan rakyat semakin takut tetapi malah membuat kemarahan (massa) yang membesar," tegasnya. Aksi demo yang terus meningkat dan dikabarkan mengalami puncaknya pada Selasa 10 November, kata Sultoni, menandakan kaum buruh semakin siap dan memperbesar kekuatannya. "Kalau dia (Jokowi) semakin represif, ya kaum buruh akan lumpuhkan semua industri yang ada. Dan, bisa jadi pemblokadean sampai ke jalan tol, bisa jadi mogok total dan kemudian melakukan sweeping-sweeping begitu," ancamnya. "Saya kira (pemerintah) jangan coba-coba melakukan tindakan represif karena kaum buruh tidak menutup kemungkinan, jika mereka dilukai, ya mau tidak mau secara manusiawi kami akan bangkit melawan," lanjut Sultoni. Sementara mengenai pembatasan aksi unjuk rasa di muka umum, Sultoni menanggapi, "Buruh enggak peduli sama Pergub DKI, kami akan terus bergerak secara nasional," pungkasnya. <iframe width="100%" height="340" src="http://video.okezone.com/embed/MjAxNS8xMC8zMC8xLzY1NDU5" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>