Kedutaan Besar RI di Washington membantah isu penggunaan jasa makelar.https://news.okezone.com/read/2015/11/07/18/1245407/kbri-di-washington-bantah-isu-penggunaan-jasa-makelaridhttps://news.okezone.com/read/2015/11/07/18/1245407/kbri-di-washington-bantah-isu-penggunaan-jasa-makelarhttps://news.okezone.com/read/2015/11/07/18/1245407/kbri-di-washington-bantah-isu-penggunaan-jasa-makelarSabtu 07 November 2015 16:05 WIBEmirald JulioGedung KBRI di Washington (Foto: Embassy of Indonesia)https://img.okezone.com/content/2015/11/07/18/1245407/kbri-di-washington-bantah-isu-penggunaan-jasa-makelar-hUZPfa9hOg.jpgJAKARTA – Isu penggunaan jasa makelar oleh Pemerintah Indonesia mendadak memanas di dalam negeri. Isu ini menyerang pihak Presiden Joko Widodo (Jokowi) serta tim dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Washington DC. KBRI di Washington pun telah memberikan respons dan membantah keras isu ini dengan mengatakannya tidak benar sama sekali. Isu ini menyampaikan bahwa perusahaan konsultan di Singapura membayar sebuah tim dari Las Vegas senilai USD80 ribu untuk membantu Presiden Jokowi mendapatkan akses ke Gedung Putih. KBRI di Washington sendiri membantah dan mengatakan isu itu hanya spekulasi yang tidak berdasar. Pada pernyataannya, pihak KBRI di Washington merilis beberapa hal terkait isu tersebut, yaitu: 1. Adanya spekulasi yang menyatakan bahwa pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Presiden Obama difasilitasi oleh Lobbyist sangat tidak berdasar. Sejak pertemuan pertama Presiden Jokowi dan Presiden Obama di Beijing di sela-sela pertemuan APEC pada November 2014, Presiden Obama telah mengundang Presiden Joko Widodo ke Amerika Serikat. Selain itu, Presiden Obama melalui suratnya tanggal 16 Maret 2015 telah secara resmi menulis surat kepada Presiden Joko Widodo dan mengundang secara resmi untuk berkunjung ke Amerika Serikat. Presiden Joko Widodo pada 19 Juni 2015 membalas undangan Presiden Obama dan menyatakan akan berkunjung ke Washington DC pada 26 Oktober 2015 setelah kedua negara menyepakati waktu yang sesuai bagi kedua kepala negara. 2. Terkait anggapan bahwa KBRI tidak mampu menyukseskan kunjungan Presiden RI sangat tidak merefleksikan fakta yang sesungguhnya. Sejak November 2014, sesuai instruksi Menlu RI, KBRI di Washington telah mempersiapkan kunjungan Presiden RI ke Amerika Serikat, baik menyusun program maupun memastikan hasil yang konkret dari kunjungan. Untuk menciptakan momentum Presiden RI, KBRI memfasilitasi berbagai kunjungan pejabat Indonesia ke Amerika Serikat maupun pejabat AS ke Indonesia, termasuk kunjungan tujuh anggota Kongres AS dan empat senator senior AS. KBRI memfasilitasi tidak kurang dari enam kunjungan bisnis dari berbagai perusahaan besar di Amerika Serikat ke Indonesia. Duta Besar telah bertemu setidaknya dengan hampir 100 anggota Kongres dan Senator AS untuk menjelaskan arti penting kunjungan dan meminta dukungan suksesnya kunjungan Presiden RI. 3. Untuk memastikan hasil konkret kunjungan Presiden RI, KBRI sejak awal telah membahas berbagai hasil kunjungan yang bersifat strategis dengan pihak Amerika. Kesepakatan di bidang pertahanan, maritim, dan energi merupakan hasil konkret yang bersifat strategis. Kesepakatan bisnis yang lebih dari 20 miliar dolar bukanlah sebuah kebetulan. Kesepakatan tersebut sejak November 2014 terus diupayakan oleh pihak Indonesia maupun Amerika Serikat. Berbagai upaya dilakukan KBRI dan berbagai pihak di Tanah Air agar kesepakatan bisnis dan komitmen ekspansi investasi dapat disampaikan Perusahaan AS. KBRI dengan terukur dan terencana terus memastikan adanya penyelesaian bagi hambatan investasi atau bisnis yang sudah terbengkalai cukup lama, penyelesaian berbagai kendala dan masalah hukum yang ada sehingga menghalangi investasi yang akan dilakukan, dan memfasilitasi komunikasi dengan berbagai pihak di Indonesia sehingga memberikan keyakinan bagi calon investor untuk memutuskan komitmen Investasi dan bisnis sebesar lebih dari 20 miliar dolar saat kunjungan Presiden RI. 4. Dalam mempersiapkan kunjungan, Duta Besar selalu melakukan konsultasi dengan Menteri Luar Negeri dan Kepala Staf Kepresidenan yang kemudian menjadi Menko Polhukam agar kunjungan Presiden RI dapat menghasilkan hal-hal konkret baik yang bersifat strategis maupun komitmen bisnis sesuai kepentingan nasional Indonesia. Kunjungan Kepala Staf Kepresidenan pada Maret 2015 merupakan bagian dari berbagai kunjungan Pejabat Indonesia ke AS untuk menciptakan momentum menuju kunjungan Presiden. Selain Kepala Staf Kepresidenan, terdapat kunjungan Menhan dan Panglima TNI untuk kerjasama pertahanan; Menteri ESDM untuk urusan kerjasama bidang energi, Ketua DPR untuk kerjasama antarparlemen dan Menlu RI. Secara khusus, satu bulan sebelum kunjungan Presiden RI, Menlu RI melakukan pertemuan dengan Menlu Kerry yang secara khusus membahas persiapan kunjungan termasuk hasil konkret kunjungan Bapak Presiden. Dalam pertemuan tersebut, Kedua Menlu mengumumkan secara resmi kunjungan Presiden RI ke Amerika Serikat pada 26 Oktober 2015. 5. Terkait pemberitaan penggunaan Lobbyist di Amerika Serikat, meskipun Lobbyist merupakan bagian dari kehidupan politik di Amerika Serikat, Pemerintah RI sejak dilantik pada Oktober 2014 tidak pernah menggunakan Lobbyist di Amerika Serikat.JAKARTA – Isu penggunaan jasa makelar oleh Pemerintah Indonesia mendadak memanas di dalam negeri. Isu ini menyerang pihak Presiden Joko Widodo (Jokowi) serta tim dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Washington DC. KBRI di Washington pun telah memberikan respons dan membantah keras isu ini dengan mengatakannya tidak benar sama sekali. Isu ini menyampaikan bahwa perusahaan konsultan di Singapura membayar sebuah tim dari Las Vegas senilai USD80 ribu untuk membantu Presiden Jokowi mendapatkan akses ke Gedung Putih. KBRI di Washington sendiri membantah dan mengatakan isu itu hanya spekulasi yang tidak berdasar. Pada pernyataannya, pihak KBRI di Washington merilis beberapa hal terkait isu tersebut, yaitu: 1. Adanya spekulasi yang menyatakan bahwa pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Presiden Obama difasilitasi oleh Lobbyist sangat tidak berdasar. Sejak pertemuan pertama Presiden Jokowi dan Presiden Obama di Beijing di sela-sela pertemuan APEC pada November 2014, Presiden Obama telah mengundang Presiden Joko Widodo ke Amerika Serikat. Selain itu, Presiden Obama melalui suratnya tanggal 16 Maret 2015 telah secara resmi menulis surat kepada Presiden Joko Widodo dan mengundang secara resmi untuk berkunjung ke Amerika Serikat. Presiden Joko Widodo pada 19 Juni 2015 membalas undangan Presiden Obama dan menyatakan akan berkunjung ke Washington DC pada 26 Oktober 2015 setelah kedua negara menyepakati waktu yang sesuai bagi kedua kepala negara. 2. Terkait anggapan bahwa KBRI tidak mampu menyukseskan kunjungan Presiden RI sangat tidak merefleksikan fakta yang sesungguhnya. Sejak November 2014, sesuai instruksi Menlu RI, KBRI di Washington telah mempersiapkan kunjungan Presiden RI ke Amerika Serikat, baik menyusun program maupun memastikan hasil yang konkret dari kunjungan. Untuk menciptakan momentum Presiden RI, KBRI memfasilitasi berbagai kunjungan pejabat Indonesia ke Amerika Serikat maupun pejabat AS ke Indonesia, termasuk kunjungan tujuh anggota Kongres AS dan empat senator senior AS. KBRI memfasilitasi tidak kurang dari enam kunjungan bisnis dari berbagai perusahaan besar di Amerika Serikat ke Indonesia. Duta Besar telah bertemu setidaknya dengan hampir 100 anggota Kongres dan Senator AS untuk menjelaskan arti penting kunjungan dan meminta dukungan suksesnya kunjungan Presiden RI. 3. Untuk memastikan hasil konkret kunjungan Presiden RI, KBRI sejak awal telah membahas berbagai hasil kunjungan yang bersifat strategis dengan pihak Amerika. Kesepakatan di bidang pertahanan, maritim, dan energi merupakan hasil konkret yang bersifat strategis. Kesepakatan bisnis yang lebih dari 20 miliar dolar bukanlah sebuah kebetulan. Kesepakatan tersebut sejak November 2014 terus diupayakan oleh pihak Indonesia maupun Amerika Serikat. Berbagai upaya dilakukan KBRI dan berbagai pihak di Tanah Air agar kesepakatan bisnis dan komitmen ekspansi investasi dapat disampaikan Perusahaan AS. KBRI dengan terukur dan terencana terus memastikan adanya penyelesaian bagi hambatan investasi atau bisnis yang sudah terbengkalai cukup lama, penyelesaian berbagai kendala dan masalah hukum yang ada sehingga menghalangi investasi yang akan dilakukan, dan memfasilitasi komunikasi dengan berbagai pihak di Indonesia sehingga memberikan keyakinan bagi calon investor untuk memutuskan komitmen Investasi dan bisnis sebesar lebih dari 20 miliar dolar saat kunjungan Presiden RI. 4. Dalam mempersiapkan kunjungan, Duta Besar selalu melakukan konsultasi dengan Menteri Luar Negeri dan Kepala Staf Kepresidenan yang kemudian menjadi Menko Polhukam agar kunjungan Presiden RI dapat menghasilkan hal-hal konkret baik yang bersifat strategis maupun komitmen bisnis sesuai kepentingan nasional Indonesia. Kunjungan Kepala Staf Kepresidenan pada Maret 2015 merupakan bagian dari berbagai kunjungan Pejabat Indonesia ke AS untuk menciptakan momentum menuju kunjungan Presiden. Selain Kepala Staf Kepresidenan, terdapat kunjungan Menhan dan Panglima TNI untuk kerjasama pertahanan; Menteri ESDM untuk urusan kerjasama bidang energi, Ketua DPR untuk kerjasama antarparlemen dan Menlu RI. Secara khusus, satu bulan sebelum kunjungan Presiden RI, Menlu RI melakukan pertemuan dengan Menlu Kerry yang secara khusus membahas persiapan kunjungan termasuk hasil konkret kunjungan Bapak Presiden. Dalam pertemuan tersebut, Kedua Menlu mengumumkan secara resmi kunjungan Presiden RI ke Amerika Serikat pada 26 Oktober 2015. 5. Terkait pemberitaan penggunaan Lobbyist di Amerika Serikat, meskipun Lobbyist merupakan bagian dari kehidupan politik di Amerika Serikat, Pemerintah RI sejak dilantik pada Oktober 2014 tidak pernah menggunakan Lobbyist di Amerika Serikat.