Jaksa Agung dari parpol rugikan Jokowi dan Kejaksaan.https://news.okezone.com/read/2015/11/07/337/1245374/jaksa-agung-dari-parpol-rugikan-jokowiidhttps://news.okezone.com/read/2015/11/07/337/1245374/jaksa-agung-dari-parpol-rugikan-jokowihttps://news.okezone.com/read/2015/11/07/337/1245374/jaksa-agung-dari-parpol-rugikan-jokowiSabtu 07 November 2015 14:59 WIBSyamsul Anwar KhoemaeniPresiden Jokowi (Foto: Antara)https://img.okezone.com/content/2015/11/07/337/1245374/jaksa-agung-dari-parpol-rugikan-jokowi-Iw0VCNlDQs.jpgJAKARTA - Isu reshuffle Kabinet Kerja jilid II kembali mengemuka. Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Faris mengkiritisi agenda penting penegakan hukum pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) selama setahun bekerja. "Sektor-sektor penegakan hukum jadi evaluasi," ujar Donal dalam diskusi Sindo Trijaya di Warung Daun, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/11/2015). Donal menambahkan, posisi Jaksa Agung (JA) dari partai politik (parpol) memunculkan bias kepemimpinan. Akibatnya, kebijakan hukum yang dipilih jaksa agung bakal diframing menguntungkan salah satu pihak. "Sederhananya begini, benarpun, kalau dia dari parpol selalu diframing parpol, misal nangkap, oposisi akan menganggap itu untuk menghajar lawan (politik). Apalagi yang salah," imbuhnya. Alhasil, pemilihan jaksa agung dari unsur parpol justru mencoreng institusi kejaksaan secara. Akibatnya, lanjut Donal, presiden juga pasti dirugikan dalam pemilihan pembantunya tersebut. "Jadi siapa yang dirugikan? Kejaksaan secara organisasi, dan presiden sebagai kepala negara. Jadi isunya akan ditarik ke atas. Kami mendorong profesional, atau berasal dari jaksa, terserah internal atau eksternal," pungkasnya. JAKARTA - Isu reshuffle Kabinet Kerja jilid II kembali mengemuka. Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Faris mengkiritisi agenda penting penegakan hukum pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) selama setahun bekerja. "Sektor-sektor penegakan hukum jadi evaluasi," ujar Donal dalam diskusi Sindo Trijaya di Warung Daun, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/11/2015). Donal menambahkan, posisi Jaksa Agung (JA) dari partai politik (parpol) memunculkan bias kepemimpinan. Akibatnya, kebijakan hukum yang dipilih jaksa agung bakal diframing menguntungkan salah satu pihak. "Sederhananya begini, benarpun, kalau dia dari parpol selalu diframing parpol, misal nangkap, oposisi akan menganggap itu untuk menghajar lawan (politik). Apalagi yang salah," imbuhnya. Alhasil, pemilihan jaksa agung dari unsur parpol justru mencoreng institusi kejaksaan secara. Akibatnya, lanjut Donal, presiden juga pasti dirugikan dalam pemilihan pembantunya tersebut. "Jadi siapa yang dirugikan? Kejaksaan secara organisasi, dan presiden sebagai kepala negara. Jadi isunya akan ditarik ke atas. Kami mendorong profesional, atau berasal dari jaksa, terserah internal atau eksternal," pungkasnya.