Guru Besar UI Hikmahanto Juwana menyebutkan banyak ketidakcocokan dalam dugaan penggunaan makelar di pertemuan Jokowi dengan Obama.https://news.okezone.com/read/2015/11/09/18/1245997/kontradiksi-penggunaan-makelar-dalam-pertemuan-jokowi-obamaidhttps://news.okezone.com/read/2015/11/09/18/1245997/kontradiksi-penggunaan-makelar-dalam-pertemuan-jokowi-obamahttps://news.okezone.com/read/2015/11/09/18/1245997/kontradiksi-penggunaan-makelar-dalam-pertemuan-jokowi-obamaSenin 09 November 2015 11:20 WIBRahman AsmardikaPertemuan Presiden Jokowi dengan Presiden Obama diduga diperantarai pelobi. (Foto: Reuters)https://img.okezone.com/content/2015/11/09/18/1245997/kontradiksi-penggunaan-makelar-dalam-pertemuan-jokowi-obama-YrP2lLFutk.jpgJAKARTA – Dugaan penggunaan makelar dalam pertemuan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama yang dilontarkan Dosen Ilmu Politik Asia Tenggara dari School of Oriental and Asian Studies, Dr Michael Buehler penuh dengan kontradiksi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana menyebutkan banyak ketidakcocokan dan spekulasi dalam artikel yang dipublikasikan Buehler di asiapacific.anu.edu.au, serta menyarankan Pemerintah Indonesia untuk meminta klarifikasi Buehler melalui kedutaan besarnya di Inggris. Dalam artikelnya, Buehler menyebutkan bahwa konsultan Singapura, Pareira International PTE LTD, telah menyepakati kerjasama dengan R&R Partner's Inc, perusahaan asal Las Vegas yang diduga menjadi makelar. Menurut artikel itu, R&R Partner's bekerja sebagai konsultan bagi pejabat RI, yang membantu untuk mendapatkan akses ke Gedung Putih untuk menemui Obama. Kerjasama itu diduga dalam rangka kunjungan Presiden Jokowi ke AS.Hikmahanto menjelaskan bahwa dugaan Buehler ini didasarkan pada sebuah dokumen service agreement antara Pareira International Pte Ltd dengan R&R Partner’s. Namun, dalam dokumen tersebut tidak ada satu kata pun yang merujuk pada Pemerintah Indonesia. Kontradiksi kedua adalah dokumen tersebut tidak menjelaskan hubungan antara Pareira International Pte Ltd dengan Pemerintah Indonesia. Namun, Buehler menyimpulkan dokumen ini sebagai permintaan dari Pemerintah Indonesia, padahal bisa saja yang menyewa Pareira International Pte Ltd adalah pihak lain misalnya, pengusaha Indonesia. Hal lainnya adalah rujukan terkait ruang lingkup kerja dari para pelobi atau konsultan tidak merujuk pada pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Presiden Obama. Dalam dokumen itu tercantum tiga ruang lingkup perjanjian yaitu: mengatur pertemuan dengan para pejabat baik di legislatif maupun pemerintah. Kedua, menyampaikan isu-isu saat legislatif dan pemerintah (joint sessions) bertemu. Ketiga, mengidentifikasi dan bekerja dengan tokoh berpengaruh di AS yang sekilas berkaitan dengan kunjungan Presiden Jokowi ke AS.“Kemungkinan Michael Buehler merangkai artikelnya antara Services Agreement dengan informasi yang didapat dari berbagai pihak dari Indonesia. Atas dasar ini, argumentasi yang hendak disampaikan adalah Presiden Jokowi tidak memegang kendali terhadap pemerintahan,” tulis Hikmahanto dalam rilis yang diterima Okezone, Senin (9/11/2015). Ditambahkannya bahwa dalam pertemuan antarkepala negara dan kepala pemerintahan tidak dikenal adanya broker. Pertemuan itu akan diatur melalui saluran-saluran diplomatik dan pemerintahan. Penggunaan pelobi merupakan bagian dari perpolitikan di AS. Namun Kedutaan Besar RI di Washington menegaskan sejak pelantikannya pada Oktober 2014, mereka tidak pernah sekalipun menggunakan jasa pelobi. Hikmahanto menyarankan Pemerintah Indonesia untuk meminta klarifikasi dari Buehler melalui kedutaan besarnya di Inggris. Klarifikasi yang dapat diminta melalui Universitas tempat Buehler bekerja itu dirasa perlu dilakukan karena dapat berpengaruh pada kredibilitas universitas tersebut terlepas dari kebebasan akademik yang dimiliki Buehler.JAKARTA – Dugaan penggunaan makelar dalam pertemuan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama yang dilontarkan Dosen Ilmu Politik Asia Tenggara dari School of Oriental and Asian Studies, Dr Michael Buehler penuh dengan kontradiksi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana menyebutkan banyak ketidakcocokan dan spekulasi dalam artikel yang dipublikasikan Buehler di asiapacific.anu.edu.au, serta menyarankan Pemerintah Indonesia untuk meminta klarifikasi Buehler melalui kedutaan besarnya di Inggris. Dalam artikelnya, Buehler menyebutkan bahwa konsultan Singapura, Pareira International PTE LTD, telah menyepakati kerjasama dengan R&R Partner's Inc, perusahaan asal Las Vegas yang diduga menjadi makelar. Menurut artikel itu, R&R Partner's bekerja sebagai konsultan bagi pejabat RI, yang membantu untuk mendapatkan akses ke Gedung Putih untuk menemui Obama. Kerjasama itu diduga dalam rangka kunjungan Presiden Jokowi ke AS.Hikmahanto menjelaskan bahwa dugaan Buehler ini didasarkan pada sebuah dokumen service agreement antara Pareira International Pte Ltd dengan R&R Partner’s. Namun, dalam dokumen tersebut tidak ada satu kata pun yang merujuk pada Pemerintah Indonesia. Kontradiksi kedua adalah dokumen tersebut tidak menjelaskan hubungan antara Pareira International Pte Ltd dengan Pemerintah Indonesia. Namun, Buehler menyimpulkan dokumen ini sebagai permintaan dari Pemerintah Indonesia, padahal bisa saja yang menyewa Pareira International Pte Ltd adalah pihak lain misalnya, pengusaha Indonesia. Hal lainnya adalah rujukan terkait ruang lingkup kerja dari para pelobi atau konsultan tidak merujuk pada pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Presiden Obama. Dalam dokumen itu tercantum tiga ruang lingkup perjanjian yaitu: mengatur pertemuan dengan para pejabat baik di legislatif maupun pemerintah. Kedua, menyampaikan isu-isu saat legislatif dan pemerintah (joint sessions) bertemu. Ketiga, mengidentifikasi dan bekerja dengan tokoh berpengaruh di AS yang sekilas berkaitan dengan kunjungan Presiden Jokowi ke AS.“Kemungkinan Michael Buehler merangkai artikelnya antara Services Agreement dengan informasi yang didapat dari berbagai pihak dari Indonesia. Atas dasar ini, argumentasi yang hendak disampaikan adalah Presiden Jokowi tidak memegang kendali terhadap pemerintahan,” tulis Hikmahanto dalam rilis yang diterima Okezone, Senin (9/11/2015). Ditambahkannya bahwa dalam pertemuan antarkepala negara dan kepala pemerintahan tidak dikenal adanya broker. Pertemuan itu akan diatur melalui saluran-saluran diplomatik dan pemerintahan. Penggunaan pelobi merupakan bagian dari perpolitikan di AS. Namun Kedutaan Besar RI di Washington menegaskan sejak pelantikannya pada Oktober 2014, mereka tidak pernah sekalipun menggunakan jasa pelobi. Hikmahanto menyarankan Pemerintah Indonesia untuk meminta klarifikasi dari Buehler melalui kedutaan besarnya di Inggris. Klarifikasi yang dapat diminta melalui Universitas tempat Buehler bekerja itu dirasa perlu dilakukan karena dapat berpengaruh pada kredibilitas universitas tersebut terlepas dari kebebasan akademik yang dimiliki Buehler.