Menteri ESDM Sudirman Said tidak perlu menduga menyebut politisi yang mencatut nama Jokowi. Namun, baiknya diungkap secara lugas saja.https://news.okezone.com/read/2015/11/11/337/1247287/sudirman-said-harus-beberkan-politisi-yang-catut-nama-jokowiidhttps://news.okezone.com/read/2015/11/11/337/1247287/sudirman-said-harus-beberkan-politisi-yang-catut-nama-jokowihttps://news.okezone.com/read/2015/11/11/337/1247287/sudirman-said-harus-beberkan-politisi-yang-catut-nama-jokowiRabu 11 November 2015 10:37 WIBGunawan WibisonoMenteri ESDM Sudirman Said (foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2015/11/11/337/1247287/sudirman-said-harus-beberkan-politisi-yang-catut-nama-jokowi-RAygWyqrHJ.jpgJAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said menuding adanya politisi di Senayan yang ingin menjual nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia. Menanggapi hal tersebut, Pelaksana tugas (PLT) Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Nining Indra Saleh mendesak agar Sudirman Said membeberkan nama tersebut. Pasalnya akan menjadi bola liar di tengah masyarakat. "Harusnya dibuka saja (identitasnya), supaya tidak menjadi polemik liar. Kalau sudah dilempar, kalau memang ada, dibuka saja. Susah kalau menduga-duga," ujar Nining saat dikonfirmasi, Rabu (11/11/2015). Nining mengaku, sangat tidak etis menjual nama Presiden Jokowi soal Freeport, bahkan ancamannya bisa mendapat kurungan penjara. Pasalnya Jokowi tidak tahu-menahu bahwa namanya dicatut. "Menurut saya sangat tidak elok mencatut-catut nama seperti itu, apalagi nama seorang Kepala Negara," tegasnya. Sebelumnya, Menteri ESDM Sudirman Said mulai membuka tabir mengenai adanya beberapa intrik di dalam mekanisme perpanjangan izin operasi yang saat ini tengah diupayakan oleh PT Freeport Indonesia (PTFI). Sudirman menyebut, ada pihak yang mencatut nama Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), untuk menjadi penghubung agar perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) itu bisa memperoleh perpanjangan izin operasi pasca-berkahirnya kontrak karya (KK) Freeport di 2021. Sebagai kompensasi, pihak yang 'menjual' meminta sejumlah saham Freeport, di mana perseroan saat ini diwajibkan melepas 10,64 persen sahamnya sebagai implementasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas PP Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Sudirman mengungkapkan, Presiden Jokowi pun dikabarkan marah besar namanya dicatut. Namun ia enggan membeberkan nama pihak yang dimaksud. JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said menuding adanya politisi di Senayan yang ingin menjual nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia. Menanggapi hal tersebut, Pelaksana tugas (PLT) Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Nining Indra Saleh mendesak agar Sudirman Said membeberkan nama tersebut. Pasalnya akan menjadi bola liar di tengah masyarakat. "Harusnya dibuka saja (identitasnya), supaya tidak menjadi polemik liar. Kalau sudah dilempar, kalau memang ada, dibuka saja. Susah kalau menduga-duga," ujar Nining saat dikonfirmasi, Rabu (11/11/2015). Nining mengaku, sangat tidak etis menjual nama Presiden Jokowi soal Freeport, bahkan ancamannya bisa mendapat kurungan penjara. Pasalnya Jokowi tidak tahu-menahu bahwa namanya dicatut. "Menurut saya sangat tidak elok mencatut-catut nama seperti itu, apalagi nama seorang Kepala Negara," tegasnya. Sebelumnya, Menteri ESDM Sudirman Said mulai membuka tabir mengenai adanya beberapa intrik di dalam mekanisme perpanjangan izin operasi yang saat ini tengah diupayakan oleh PT Freeport Indonesia (PTFI). Sudirman menyebut, ada pihak yang mencatut nama Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), untuk menjadi penghubung agar perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) itu bisa memperoleh perpanjangan izin operasi pasca-berkahirnya kontrak karya (KK) Freeport di 2021. Sebagai kompensasi, pihak yang 'menjual' meminta sejumlah saham Freeport, di mana perseroan saat ini diwajibkan melepas 10,64 persen sahamnya sebagai implementasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas PP Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Sudirman mengungkapkan, Presiden Jokowi pun dikabarkan marah besar namanya dicatut. Namun ia enggan membeberkan nama pihak yang dimaksud.