Komisi VII DPR mengaku sampai saat ini Menteri ESDM Sudirman Said enggan membeberkan nama dari oknum politisi Senayan itu.https://news.okezone.com/read/2015/11/11/337/1247412/politisi-senayan-jangan-sesumbar-catut-nama-jokowiidhttps://news.okezone.com/read/2015/11/11/337/1247412/politisi-senayan-jangan-sesumbar-catut-nama-jokowihttps://news.okezone.com/read/2015/11/11/337/1247412/politisi-senayan-jangan-sesumbar-catut-nama-jokowiRabu 11 November 2015 13:35 WIBGunawan WibisonoPresiden Jokowi (ANTARA)https://img.okezone.com/content/2015/11/11/337/1247412/politisi-senayan-jangan-sesumbar-catut-nama-jokowi-EtamY81SD6.jpgJAKARTA – Diduga terdapat politisi di Senayan telah mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK) lewat perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. Hal itu ditegaskan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said. Anggota Komisi VII DPR Inaz Nasrullah menegaskan agar Sudirman Said jangan takut melaporkan oknum politisi tersebut ke pihak kepolisian. Sebab, mencatut nama Presiden Jokowi dan Wapres JK sangat tidak dibenarkan, apalagi demi kepentingan pribadi. "Kalau nama Presiden dan Wapres dicatut, laporkan ke penegak hukum dan kepolisian harus mengusut. Jangan pernah mencatut nama Presiden dan Wapres," ujar Inaz di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2015). Kendati demikian, Inaz mengaku politisi yang menjual nama Jokowi tersebut bukan dari anggota DPR. Pasalnya dalam rapat kerja Komisi VII DPR, Sudirman Said membantah jika politisi tersebut dari DPR. Namun tetap saja pada saat didesak beberkan nama tersebut, Sudirman enggan menyebutkan nama oknum itu. "Itu pernah terungkap dalam rapat kerja dan kita bertanya. Tapi Pak Sudirman bilang bukan dari Senayan, politisi kan banyak. (Sudirman Said) enggak bisa komentar apa-apa, siapa orang itu?," pungkasnya. Sebelumnya, Menteri ESDM Sudirman Said sedikit membuka tabir mengenai adanya beberapa intrik di dalam mekanisme perpanjangan izin operasi yang saat ini tengah diupayakan oleh PT Freeport Indonesia (PTFI). Sudirman menyebut, ada pihak yang mencatut nama Presiden Jokowi dan Wapres JK untuk menjadi penghubung agar perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) itu agar memperoleh perpanjangan izin operasi pasca-berakhirnya kontrak karya (KK) Freeport di 2021. Sebagai kompensasi, pihak yang 'menjual' meminta sejumlah saham Freeport, di mana perseroan saat ini diwajibkan melepas 10,64 persen sahamnya sebagai implementasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas PP Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Sudirman mengungkapkan, Presiden Jokowi pun dikabarkan marah besar namanya dicatut. Namun ia enggan membeberkan nama pihak yang dimaksud.JAKARTA – Diduga terdapat politisi di Senayan telah mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK) lewat perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. Hal itu ditegaskan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said. Anggota Komisi VII DPR Inaz Nasrullah menegaskan agar Sudirman Said jangan takut melaporkan oknum politisi tersebut ke pihak kepolisian. Sebab, mencatut nama Presiden Jokowi dan Wapres JK sangat tidak dibenarkan, apalagi demi kepentingan pribadi. "Kalau nama Presiden dan Wapres dicatut, laporkan ke penegak hukum dan kepolisian harus mengusut. Jangan pernah mencatut nama Presiden dan Wapres," ujar Inaz di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2015). Kendati demikian, Inaz mengaku politisi yang menjual nama Jokowi tersebut bukan dari anggota DPR. Pasalnya dalam rapat kerja Komisi VII DPR, Sudirman Said membantah jika politisi tersebut dari DPR. Namun tetap saja pada saat didesak beberkan nama tersebut, Sudirman enggan menyebutkan nama oknum itu. "Itu pernah terungkap dalam rapat kerja dan kita bertanya. Tapi Pak Sudirman bilang bukan dari Senayan, politisi kan banyak. (Sudirman Said) enggak bisa komentar apa-apa, siapa orang itu?," pungkasnya. Sebelumnya, Menteri ESDM Sudirman Said sedikit membuka tabir mengenai adanya beberapa intrik di dalam mekanisme perpanjangan izin operasi yang saat ini tengah diupayakan oleh PT Freeport Indonesia (PTFI). Sudirman menyebut, ada pihak yang mencatut nama Presiden Jokowi dan Wapres JK untuk menjadi penghubung agar perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) itu agar memperoleh perpanjangan izin operasi pasca-berakhirnya kontrak karya (KK) Freeport di 2021. Sebagai kompensasi, pihak yang 'menjual' meminta sejumlah saham Freeport, di mana perseroan saat ini diwajibkan melepas 10,64 persen sahamnya sebagai implementasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas PP Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Sudirman mengungkapkan, Presiden Jokowi pun dikabarkan marah besar namanya dicatut. Namun ia enggan membeberkan nama pihak yang dimaksud.