Menteri ESDM, Sudirman Said berjanji mengungkap siapa Anggota DPR yang mencatut nama Jokowi-JK dalam rencana perpanjangan kontrak Freeport.https://news.okezone.com/read/2015/11/13/337/1249133/sudirman-said-janji-ungkap-politikus-pencatut-jokowi-jkidhttps://news.okezone.com/read/2015/11/13/337/1249133/sudirman-said-janji-ungkap-politikus-pencatut-jokowi-jkhttps://news.okezone.com/read/2015/11/13/337/1249133/sudirman-said-janji-ungkap-politikus-pencatut-jokowi-jkJum'at 13 November 2015 21:47 WIBFeri Agus SetyawanMenteri ESDM Sudirman Said (foto: Antara)https://img.okezone.com/content/2015/11/13/337/1249133/sudirman-said-janji-ungkap-politikus-pencatut-jokowi-jk-zjLmyKpGAU.jpgJAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said berjanji akan mengungkap siapa Anggota DPR yang mencatut nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dalam rencana perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia. Namun, Sudirman baru akan membongkar siapa yang berani menjual nama orang nomor satu dan nomor dua di republik ini untuk mendapat keuntungan pribadi dalam forum yang lebih tepat. "Gini, gini, ini bukan forum yang tepat untuk mengungkapkan nama. Suatu saat pada waktu dan forum yang tepat saya akan menyampaikan," kata dia usai diperiksa, di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (13/11/2015). Menurut anak buah Jokowi itu, dirinya pasti akan membongkar nama pencatut Jokowi-JK terkait perpanjangan kontrak perusahaan asal Negeri Paman Sam itu. Pasalnya, lanjut Sudirman saat ini, bukan waktu yang tepat untuk menyampaikan terkait penjual nama kedua pemimpin negara ini. "Ya nanti kan kita sampaikan di forum yang tepat. Suatu ketika akan kita sampaikan namanya ya," tuturnya.Sebelumnya, Sudirman Said menyebut ada oknum yang menjual nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk mengeruk keuntungan pribadi. Nama orang nomor satu dan nomor dua terpenting di negeri ini itu dimanfaatkan meminta saham PT Freeport Indonesia. Orang yang menjual nama Presiden dan Wakil Presiden itu menjadi jembatan perpanjangan izin operasi PT Freeport Indonesia. Sesuai kontrak, izin perusahaan asal negeri Paman Sam itu akan berakhir pada tahun 2021. Freeport saat ini diwajibkan melepas 10,64 persen sahamnya sebagai implementasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba).JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said berjanji akan mengungkap siapa Anggota DPR yang mencatut nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dalam rencana perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia. Namun, Sudirman baru akan membongkar siapa yang berani menjual nama orang nomor satu dan nomor dua di republik ini untuk mendapat keuntungan pribadi dalam forum yang lebih tepat. "Gini, gini, ini bukan forum yang tepat untuk mengungkapkan nama. Suatu saat pada waktu dan forum yang tepat saya akan menyampaikan," kata dia usai diperiksa, di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (13/11/2015). Menurut anak buah Jokowi itu, dirinya pasti akan membongkar nama pencatut Jokowi-JK terkait perpanjangan kontrak perusahaan asal Negeri Paman Sam itu. Pasalnya, lanjut Sudirman saat ini, bukan waktu yang tepat untuk menyampaikan terkait penjual nama kedua pemimpin negara ini. "Ya nanti kan kita sampaikan di forum yang tepat. Suatu ketika akan kita sampaikan namanya ya," tuturnya.Sebelumnya, Sudirman Said menyebut ada oknum yang menjual nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk mengeruk keuntungan pribadi. Nama orang nomor satu dan nomor dua terpenting di negeri ini itu dimanfaatkan meminta saham PT Freeport Indonesia. Orang yang menjual nama Presiden dan Wakil Presiden itu menjadi jembatan perpanjangan izin operasi PT Freeport Indonesia. Sesuai kontrak, izin perusahaan asal negeri Paman Sam itu akan berakhir pada tahun 2021. Freeport saat ini diwajibkan melepas 10,64 persen sahamnya sebagai implementasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba).