Direktur Jenderal Bina Wilayah Satpol PP Kemendagri Asadullah menegaskan bahwa demo Satpol PP salah alamat.https://news.okezone.com/read/2015/11/26/338/1256405/minta-diangkat-jadi-pns-satpol-pp-disarankan-ke-kemenpan-rbidhttps://news.okezone.com/read/2015/11/26/338/1256405/minta-diangkat-jadi-pns-satpol-pp-disarankan-ke-kemenpan-rbhttps://news.okezone.com/read/2015/11/26/338/1256405/minta-diangkat-jadi-pns-satpol-pp-disarankan-ke-kemenpan-rbKamis 26 November 2015 17:37 WIBSyamsul Anwar Khoemaenifoto: Dok Okezonehttps://img.okezone.com/content/2015/11/26/338/1256405/minta-diangkat-jadi-pns-satpol-pp-disarankan-ke-kemenpan-rb-XDzguYWf96.jpg JAKARTA - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) pada Senin 16 November sempat menggelar aksi di depan Kantor Kementerian Dalam Negeri. Mereka menuntut agar diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Namun, Direktur Jenderal Bina Wilayah Satpol PP Kemendagri Asadullah menegaskan bahwa demo tersebut salah alamat. Ia menyebut Kemendagri hanyalah pembina, sedangkan pengelolaan teknis Satpol PP diserahkan kepada masing-masing kepala daerah. "Itu demonya salah alamat. Kita (Kemendagri) sebagai pembina, kalau teknis kepala daerah," ujar Asadullah kepada Okezone usai diskusi bertajuk 'Kampanye Masyarakat Sadar Tantibum' di kawasan Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (26/11/2015). Meski demikian, Asadullah menolak berkomentar terkait relevansi tuntutan bawahannya tersebut. Ia mengatakan bukan ranah Kemendagri untuk bersuara terkait permintaan agar mereka diangkat menjadi PNS. "Saya tidak bisa komentar yang bukan kewenangan saya," imbuhnya. Namun, Asadullah mengimbau Satpol PP menyuarakan tuntutannya kepada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Ia menambahkan, akan tepat apabila demo tersebut dilakukan di kantor Kemenpan-RB. "Demo yang menuntut PNS kalau ke Kemendagri salah alamat. Harusnya ke Kemenpan-RB," pungkasnya. JAKARTA - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) pada Senin 16 November sempat menggelar aksi di depan Kantor Kementerian Dalam Negeri. Mereka menuntut agar diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Namun, Direktur Jenderal Bina Wilayah Satpol PP Kemendagri Asadullah menegaskan bahwa demo tersebut salah alamat. Ia menyebut Kemendagri hanyalah pembina, sedangkan pengelolaan teknis Satpol PP diserahkan kepada masing-masing kepala daerah. "Itu demonya salah alamat. Kita (Kemendagri) sebagai pembina, kalau teknis kepala daerah," ujar Asadullah kepada Okezone usai diskusi bertajuk 'Kampanye Masyarakat Sadar Tantibum' di kawasan Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (26/11/2015). Meski demikian, Asadullah menolak berkomentar terkait relevansi tuntutan bawahannya tersebut. Ia mengatakan bukan ranah Kemendagri untuk bersuara terkait permintaan agar mereka diangkat menjadi PNS. "Saya tidak bisa komentar yang bukan kewenangan saya," imbuhnya. Namun, Asadullah mengimbau Satpol PP menyuarakan tuntutannya kepada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Ia menambahkan, akan tepat apabila demo tersebut dilakukan di kantor Kemenpan-RB. "Demo yang menuntut PNS kalau ke Kemendagri salah alamat. Harusnya ke Kemenpan-RB," pungkasnya.