<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title>Kisruh Freeport, Pengamat: Ini Permainan P4</title><description>Polemik perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia sepatutnya dibahas pemerintah pada  2019, bukan saat ini.</description><link>https://news.okezone.com/read/2015/12/04/337/1260787/kisruh-freeport-pengamat-ini-permainan-p4</link><language>id</language><atom:link type="application/rss+xml" rel="self" href="https://news.okezone.com/read/2015/12/04/337/1260787/kisruh-freeport-pengamat-ini-permainan-p4"/><item><title>Kisruh Freeport, Pengamat: Ini Permainan P4</title><link>https://news.okezone.com/read/2015/12/04/337/1260787/kisruh-freeport-pengamat-ini-permainan-p4</link><guid isPermaLink="false">https://news.okezone.com/read/2015/12/04/337/1260787/kisruh-freeport-pengamat-ini-permainan-p4</guid><pubDate>Jum'at 04 Desember 2015 09:20 WIB</pubDate><dc:creator>Fachri Fachrudin</dc:creator><media:content url="https://img.okezone.com/content/2015/12/04/337/1260787/kisruh-freeport-pengamat-ini-permainan-p4-rm8D8V5mMW.jpg" expression="full" type="image/jpeg">foto: dok Okezone</media:content><images><thumb></thumb><image>https://img.okezone.com/content/2015/12/04/337/1260787/kisruh-freeport-pengamat-ini-permainan-p4-rm8D8V5mMW.jpg</image><title>foto: dok Okezone</title></images><description>JAKARTA - Polemik perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia yang terus berlarut-larut dinilai akan  menjadi bola liar. Bahkan, di balik laporan Menteri ESDM Sudirman Said ke MKD diduga ditunggangi pihak-pihak tertentu untuk  mengambil kursi pimpinan DPR.
Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarief Hidayatullah Jakarta, Pangi Syawri Chaniago mengatakan, pimpinan DPR yang namanya disebut-sebut  dalam transkrip rekaman dengan mencatut nama sejumlah tokoh nasional termasuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebenarnya telah menjadi korban dalam kisruh PT Freeport, termasuk Sudirman Said sebagai pelapor ke MKD.
&quot;Ini hanya sebagai tumbal saja, ini permainan Koalisi Indonesia Hebat (KIH)/Partai-Partai Pendukung Pemerintah  (P4)  saja yang menginginkan kursi DPR. Jadi, pimpinan DPR dan Sudirman Said tumbalnya,&quot; simpulnya.
Ia menambahkan, jika substansi persoalan hanya pada perebutan kursi kepemimpinan DPR, maka hal ini terlalu berat karena banyak mengorbankan kepentingan rakyat.
&quot;Polemik ini bisa menguntungkan salah satu pihak. Seperti bola salju yang merembet ke hal-hal (yang menganggu) kepentingan nasional, kinerja presiden, dan kinerja para menteri,&quot; pungkasnya.
Menurutnya, kisruh yang saat ini terjadi merupakan celah pemanfaataan atas UU MD3.
&quot;Undang-undang itu kan memberikan peluang, kalau satu orang diganti itu kan satu paket kan, jadi semuanya kocok ulang lagi pimpinan DPR,&quot; jelas Pangi.
Ia menjelaskan, polemik perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia tersebut sepatutnya dibahas pemerintah pada  2019, bukan saat ini.
&quot;Kalau memang persoalan Freeport ini tidak berkesudahan, ya 2019, bukan sekarang. Kan persoalannya difokuskan hanya diperpanjang atau tidak, sudah di situ saja. Jangan persoalan saham, namun masalah ini terus ditelanjangi,&quot; katanya.
</description><content:encoded>JAKARTA - Polemik perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia yang terus berlarut-larut dinilai akan  menjadi bola liar. Bahkan, di balik laporan Menteri ESDM Sudirman Said ke MKD diduga ditunggangi pihak-pihak tertentu untuk  mengambil kursi pimpinan DPR.
Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarief Hidayatullah Jakarta, Pangi Syawri Chaniago mengatakan, pimpinan DPR yang namanya disebut-sebut  dalam transkrip rekaman dengan mencatut nama sejumlah tokoh nasional termasuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebenarnya telah menjadi korban dalam kisruh PT Freeport, termasuk Sudirman Said sebagai pelapor ke MKD.
&quot;Ini hanya sebagai tumbal saja, ini permainan Koalisi Indonesia Hebat (KIH)/Partai-Partai Pendukung Pemerintah  (P4)  saja yang menginginkan kursi DPR. Jadi, pimpinan DPR dan Sudirman Said tumbalnya,&quot; simpulnya.
Ia menambahkan, jika substansi persoalan hanya pada perebutan kursi kepemimpinan DPR, maka hal ini terlalu berat karena banyak mengorbankan kepentingan rakyat.
&quot;Polemik ini bisa menguntungkan salah satu pihak. Seperti bola salju yang merembet ke hal-hal (yang menganggu) kepentingan nasional, kinerja presiden, dan kinerja para menteri,&quot; pungkasnya.
Menurutnya, kisruh yang saat ini terjadi merupakan celah pemanfaataan atas UU MD3.
&quot;Undang-undang itu kan memberikan peluang, kalau satu orang diganti itu kan satu paket kan, jadi semuanya kocok ulang lagi pimpinan DPR,&quot; jelas Pangi.
Ia menjelaskan, polemik perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia tersebut sepatutnya dibahas pemerintah pada  2019, bukan saat ini.
&quot;Kalau memang persoalan Freeport ini tidak berkesudahan, ya 2019, bukan sekarang. Kan persoalannya difokuskan hanya diperpanjang atau tidak, sudah di situ saja. Jangan persoalan saham, namun masalah ini terus ditelanjangi,&quot; katanya.
</content:encoded></item></channel></rss>
