Pasalnya, pernikahan yang tidak tercatat secara resmi, bukan termasuk sebagai tanggung jawab negara.https://news.okezone.com/read/2015/12/12/519/1266057/menag-negara-tidak-ikut-campur-pasangan-nikah-siriidhttps://news.okezone.com/read/2015/12/12/519/1266057/menag-negara-tidak-ikut-campur-pasangan-nikah-sirihttps://news.okezone.com/read/2015/12/12/519/1266057/menag-negara-tidak-ikut-campur-pasangan-nikah-siriSabtu 12 Desember 2015 09:00 WIBSyamsul Anwar KhoemaeniMenteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (Okezone)https://img.okezone.com/content/2015/12/12/519/1266057/menag-negara-tidak-ikut-campur-pasangan-nikah-siri-zQFg8LuUqS.jpgJAKARTA - Beredarnya iklan layanan nikah siri di Desa Orobulu, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, ditanggapi Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim. Ia  menegaskan, negara tidak bisa ikut campur terhadap pasangan yang melakukan pernikahan secara siri. Pasalnya, pernikahan yang tidak tercatat secara resmi, bukan termasuk sebagai tanggung jawab negara. “Kalau tidak dicatatkan secara resmi, konsekuensinya tidak dikehendaki negara, jadi negara tidak bisa ikut campur," ujar Lukman kepada Okezone, Sabtu (12/12/2015). Untuk itu, Lukman mengimbau, agar masyarakat melakukan pernikahan sesuai peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dilakukan, guna mendapat pertanggungjawaban hukum yang timbul dari pernikahan. "Kami, pemerintah mengimbau kepada masyarakat, agar pernikahan dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan, yaitu resmi dicatat di KUA," imbuhnya. Terlebih lanjut Lukman, pernikahan merupakan momen sakral yang menentukan tanggungjawab masing-masing pihak. "Pernikahan tidak hanya sakral, itu juga terkait tanggung jawab masing-masing pihak, dengan dicatat resmi negara ikut bertanggung jawab," pungkasnya.JAKARTA - Beredarnya iklan layanan nikah siri di Desa Orobulu, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, ditanggapi Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim. Ia  menegaskan, negara tidak bisa ikut campur terhadap pasangan yang melakukan pernikahan secara siri. Pasalnya, pernikahan yang tidak tercatat secara resmi, bukan termasuk sebagai tanggung jawab negara. “Kalau tidak dicatatkan secara resmi, konsekuensinya tidak dikehendaki negara, jadi negara tidak bisa ikut campur," ujar Lukman kepada Okezone, Sabtu (12/12/2015). Untuk itu, Lukman mengimbau, agar masyarakat melakukan pernikahan sesuai peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dilakukan, guna mendapat pertanggungjawaban hukum yang timbul dari pernikahan. "Kami, pemerintah mengimbau kepada masyarakat, agar pernikahan dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan, yaitu resmi dicatat di KUA," imbuhnya. Terlebih lanjut Lukman, pernikahan merupakan momen sakral yang menentukan tanggungjawab masing-masing pihak. "Pernikahan tidak hanya sakral, itu juga terkait tanggung jawab masing-masing pihak, dengan dicatat resmi negara ikut bertanggung jawab," pungkasnya.