Walhi sebagai tergugat intervensi setelah Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi, maka Walhi menilai keputusan ini tidak ada keadilan.https://news.okezone.com/read/2015/12/17/340/1269398/walhi-jambi-ajukan-banding-sengketa-mal-lippoidhttps://news.okezone.com/read/2015/12/17/340/1269398/walhi-jambi-ajukan-banding-sengketa-mal-lippohttps://news.okezone.com/read/2015/12/17/340/1269398/walhi-jambi-ajukan-banding-sengketa-mal-lippoKamis 17 Desember 2015 11:01 WIBilustrasi Walhi (foto: Antara)https://img.okezone.com/content/2015/12/17/340/1269398/walhi-jambi-ajukan-banding-sengketa-mal-lippo-rTxUgGu1fr.jpgJAMBI - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Provinsi Jambi, mengajukan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang telah memutuskan memenangkan gugatan PT Darmarindo terkait sengketa pembangunan Mall Lippo di Kota Jambi. "Walhi sebagai tergugat intervensi setelah Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi, maka kami menilai keputusan ini tidak ada keadilan," kata kuasa hukum Walhi Jambi, Yosua Situmeang di Jambi, Kamis, (17/12/2015). Menurut Yusoa, pembangunan Mall Lippo yang merupakan anak perusahaan PT Darmarindo itu tidak sesuai prosedur karena tidak memiliki izin Analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), tapi bangunannya sudah berdiri. "Ini jelas pembangunan Mall Lippo sudah salah, karena tidak sesuai dengan prosedur, tidak memiliki izin dasar yakni Amdal tapi bangunanya sudah berdiri," katanya. Meskipun sebagai tergugat intervensi, pihaknya optimistis banding tersebut dapat diterima dan ia juga berupaya agar peraturan yang sudah ditetapkan harus tegas dilaksanakan tanpa ada penyimpangan. "Kalau ditolak, kita akan melanjutkan ke tingkat kasasi, tapi itu kita lihat nanti karena berharap banding ini dapat diterima," ujarnya. Sementara itu, Direktur Ekskutif Walhi Jambi, Musri Nauli, menyesalkan keputusan yang secara tegas telah diambil oleh Pemkot Jambi yang tidak melakukan banding. "Kita sangat sesalkan, kenapa tidak mempertahankan kebijakan itu, karena Mall Lippo ini jelas salah, tidak punya izin Amdal sebelum membangun, padahal itu syarat mutlak," kata Musri. Menurut Musri, setiap bangunan yang berdiri itu harus memenuhi persyaratan teknis yaitu persyaratan hukum dan persyaratan lingkungan soal dampak lingkungan disekitar lokasi bangunan itu berdiri. "Dan itu sudah jelas tertuang dalam Perda No 6 tahun 2002 pasal 3 ayat (2), disebutkan setiap bangunan yang didrikan harus sesuai dengan peruntukan lokasi yang ditetapkan dalam rencana tata ruang," kata Musri menjelaskan. (ANT) JAMBI - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Provinsi Jambi, mengajukan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang telah memutuskan memenangkan gugatan PT Darmarindo terkait sengketa pembangunan Mall Lippo di Kota Jambi. "Walhi sebagai tergugat intervensi setelah Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi, maka kami menilai keputusan ini tidak ada keadilan," kata kuasa hukum Walhi Jambi, Yosua Situmeang di Jambi, Kamis, (17/12/2015). Menurut Yusoa, pembangunan Mall Lippo yang merupakan anak perusahaan PT Darmarindo itu tidak sesuai prosedur karena tidak memiliki izin Analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), tapi bangunannya sudah berdiri. "Ini jelas pembangunan Mall Lippo sudah salah, karena tidak sesuai dengan prosedur, tidak memiliki izin dasar yakni Amdal tapi bangunanya sudah berdiri," katanya. Meskipun sebagai tergugat intervensi, pihaknya optimistis banding tersebut dapat diterima dan ia juga berupaya agar peraturan yang sudah ditetapkan harus tegas dilaksanakan tanpa ada penyimpangan. "Kalau ditolak, kita akan melanjutkan ke tingkat kasasi, tapi itu kita lihat nanti karena berharap banding ini dapat diterima," ujarnya. Sementara itu, Direktur Ekskutif Walhi Jambi, Musri Nauli, menyesalkan keputusan yang secara tegas telah diambil oleh Pemkot Jambi yang tidak melakukan banding. "Kita sangat sesalkan, kenapa tidak mempertahankan kebijakan itu, karena Mall Lippo ini jelas salah, tidak punya izin Amdal sebelum membangun, padahal itu syarat mutlak," kata Musri. Menurut Musri, setiap bangunan yang berdiri itu harus memenuhi persyaratan teknis yaitu persyaratan hukum dan persyaratan lingkungan soal dampak lingkungan disekitar lokasi bangunan itu berdiri. "Dan itu sudah jelas tertuang dalam Perda No 6 tahun 2002 pasal 3 ayat (2), disebutkan setiap bangunan yang didrikan harus sesuai dengan peruntukan lokasi yang ditetapkan dalam rencana tata ruang," kata Musri menjelaskan. (ANT)