Publik menilai Presiden Jokowi dan wakilnya Jusuf Kalla belum melaksanakan janji kampanye Nawacita yang digaungkan saat kampanye lalu.https://news.okezone.com/read/2015/12/20/337/1271366/hasil-survei-jokowi-jk-belum-laksanakan-janji-kampanye-nawacitaidhttps://news.okezone.com/read/2015/12/20/337/1271366/hasil-survei-jokowi-jk-belum-laksanakan-janji-kampanye-nawacitahttps://news.okezone.com/read/2015/12/20/337/1271366/hasil-survei-jokowi-jk-belum-laksanakan-janji-kampanye-nawacitaMinggu 20 Desember 2015 12:45 WIBBayu Septiantofoto: Antarahttps://img.okezone.com/content/2015/12/20/337/1271366/hasil-survei-jokowi-jk-belum-laksanakan-janji-kampanye-nawacita-jxCU5PziGT.jpgJAKARTA - Publik menilai Presiden Jokowi dan wakilnya Jusuf Kalla belum melaksanakan janji kampanye Nawacita yang digaungkan saat kampanye Pilpres 2014 lalu. Hal itu terpapar melalui survei yang dikeluarkan Polcomm Institute. Sebanyak 36,1 persen responden menilai Jokowi-JK belum melaksanakan janji kampanye yang sesuai Nawacita. Sementara 30,5 persen menilai Jokowi-JK telah melaksanakannya. "Publik menilai bahwa pelaksanaan Nawacita belum dilaksanakan secara keseluruhan," ujar peneliti senior Polcomm Institute, Afdal Makkuraga Putra di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (20/12/2015). Afdal menambahkan, pelaksanaan Nawacita belum dilaksanakan secara optimal oleh jajaran pembantu presiden alias para menteri atau kepala lembaga tinggi negara. JAKARTA - Publik menilai Presiden Jokowi dan wakilnya Jusuf Kalla belum melaksanakan janji kampanye Nawacita yang digaungkan saat kampanye Pilpres 2014 lalu. Hal itu terpapar melalui survei yang dikeluarkan Polcomm Institute. Sebanyak 36,1 persen responden menilai Jokowi-JK belum melaksanakan janji kampanye yang sesuai Nawacita. Sementara 30,5 persen menilai Jokowi-JK telah melaksanakannya. "Publik menilai bahwa pelaksanaan Nawacita belum dilaksanakan secara keseluruhan," ujar peneliti senior Polcomm Institute, Afdal Makkuraga Putra di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (20/12/2015). Afdal menambahkan, pelaksanaan Nawacita belum dilaksanakan secara optimal oleh jajaran pembantu presiden alias para menteri atau kepala lembaga tinggi negara.