Sebab, kata Fadli, rekomendasi Pansus Pelindo II yang telah disetujui dalam sidang paripurna DPR sifatnya mengikat.https://news.okezone.com/read/2015/12/21/337/1272323/fadli-zon-sebut-pengetahuan-jk-kurangidhttps://news.okezone.com/read/2015/12/21/337/1272323/fadli-zon-sebut-pengetahuan-jk-kuranghttps://news.okezone.com/read/2015/12/21/337/1272323/fadli-zon-sebut-pengetahuan-jk-kurangSenin 21 Desember 2015 20:03 WIBAngkasa YudhistiraFoto: Antarahttps://img.okezone.com/content/2015/12/21/337/1272323/fadli-zon-sebut-pengetahuan-jk-kurang-g16ZLiiR1H.jpgJAKARTA - Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta agar Presiden Joko Widodo menjalankan rekomendasi Pansus Pelindo II yang diantaranya mencopot jabatan RJ Lino selaku Direktur Utama PT Pelindo II, yang ditetapkan tersangka oleh KPK dan mencopot Rini Soemarno dari posisi Menteri BUMN. Sebab, kata Fadli, rekomendasi Pansus Pelindo II yang telah disetujui dalam sidang paripurna DPR sifatnya mengikat. "Ya kalau pansus kan mengikat. Jadi, pansus ini mempunyai daya ikat ke pihak eksekutif," kata Fadli di Istana, Jakarta, Senin (21/12/2015). Politikus Partai Gerindra itu pun menampik bila rekomendasi Pansus Pelindo II sifatnya hanya sebagai saran politik sebagaimana apa yang disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla. "Jadi ini bukan kata Pak JK sekadar saran politik. Ini mengikat, ini undang-undang. Jadi, saya kira pemahaman Pak JK itu agak kurang dalam soal UU itu, pansus ini mengikat," tegasnya. DPR, kata Fadli, telah mengirimkan surat rekomendasi Pansus Pelindo II ke Presiden Joko Widodo pada Jumat 18 Desember 2015. Namun, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki mengatakan Istana belum mendapatkan surat tersebut. "Mungkin administrasi agak terlambat," tandasnya. Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla menganggap bila rekomendasi Pansus Pelindo II sifatnya hanya saran politik. JK dinilai seakan pasang badan untuk kedua orang tersebut.JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta agar Presiden Joko Widodo menjalankan rekomendasi Pansus Pelindo II yang diantaranya mencopot jabatan RJ Lino selaku Direktur Utama PT Pelindo II, yang ditetapkan tersangka oleh KPK dan mencopot Rini Soemarno dari posisi Menteri BUMN. Sebab, kata Fadli, rekomendasi Pansus Pelindo II yang telah disetujui dalam sidang paripurna DPR sifatnya mengikat. "Ya kalau pansus kan mengikat. Jadi, pansus ini mempunyai daya ikat ke pihak eksekutif," kata Fadli di Istana, Jakarta, Senin (21/12/2015). Politikus Partai Gerindra itu pun menampik bila rekomendasi Pansus Pelindo II sifatnya hanya sebagai saran politik sebagaimana apa yang disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla. "Jadi ini bukan kata Pak JK sekadar saran politik. Ini mengikat, ini undang-undang. Jadi, saya kira pemahaman Pak JK itu agak kurang dalam soal UU itu, pansus ini mengikat," tegasnya. DPR, kata Fadli, telah mengirimkan surat rekomendasi Pansus Pelindo II ke Presiden Joko Widodo pada Jumat 18 Desember 2015. Namun, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki mengatakan Istana belum mendapatkan surat tersebut. "Mungkin administrasi agak terlambat," tandasnya. Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla menganggap bila rekomendasi Pansus Pelindo II sifatnya hanya saran politik. JK dinilai seakan pasang badan untuk kedua orang tersebut.