Menurutnya, Pilgub Kalteng yang akan diikuti tiga paslon Gubernur tersebut merupakan representasi pertarungan dari partai besar.https://news.okezone.com/read/2015/12/22/340/1272540/paslon-pilgub-harus-tunjukan-etika-politikidhttps://news.okezone.com/read/2015/12/22/340/1272540/paslon-pilgub-harus-tunjukan-etika-politikhttps://news.okezone.com/read/2015/12/22/340/1272540/paslon-pilgub-harus-tunjukan-etika-politikSelasa 22 Desember 2015 07:11 WIBMuhammad Sabarudin Rachmat (Okezone)Foto: Ilustrasi Okezonehttps://img.okezone.com/content/2015/12/22/340/1272540/paslon-pilgub-harus-tunjukan-etika-politik-0Jh5xh5vZT.jpgJAKARTA - Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kalimantan Tengah (Kalteng) akan digelar dalam waktu dekat ini yang sebelumnya sempat tertunda dilaksanakan dalam Pilkada serentak pada 9 Desember 2015. Tiga pasangan calon (paslon) yang bersiap berlaga pada Pilgub Kalteng yakni pasangan Sugianto-Habib nomor urut 1, Willy-Wahyudi nomor urut 2, serta Ujang-Jawawi nomor urut 3 dan mereka dituntut memiliki etika politik yang baik. Direktur Pusat Studi Sosial Politik Indonesia Ubedillah Badrun, di Jakarta, Senin (21/12/2015) mengatakan, tiga pasangan calon Gubernur yang akan memimpin Kalteng, harus memiliki track record dan etika politik yang jujur agar mendapatkan kepercayaan publik. Yang perlu dipertimbangkan adalah apabila terdapat paslon yang diduga menggunakan rekomendasi palsu yang menunjukan adanya ketidakjujuran. “Menggunakan rekomendasi palsu sudah cacat secara etika politik,” tandasnya. Menurutnya, Pilgub Kalteng yang akan diikuti tiga paslon Gubernur tersebut merupakan representasi pertarungan dari partai-partai politik besar, sehingga tidak heran ‘menghalalkan’ segala cara agar jagaonnya bisa masuk dan menang. "Dalam pertarungan di Pilkada, partai-partai politik besar yang bisa menghalalkan segala cara, sehingga menabrak etika politik," ucapnya. Sementara itu, Ketua Pemuda Ansor Kalteng, Suhardi menilai, jika melihat dalam pertarungan calon Gubernur Kalteng sejak awal terlihat adanya ketidakjujuran. Jika ini terjadi bagaimana ketika sudah memimpin Kalteng, di mana rakyat membutuhkan pemimpin dengan visi dan misi yang jelas, serta jujur. "Masyarakat menginginkan pemimpin baru yang jujur, memiliki visi dan misi yang jelas untuk menyejahterakan Kalteng," tandasnya. Sebelumnya pada Rabu 16 Desember 2015, Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Djan Faridz melaporkan dugaan pemalsuan tanda tangan pencalonan paslon Gubernur Kalteng, Ujang Iskandar dan Jawawi.JAKARTA - Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kalimantan Tengah (Kalteng) akan digelar dalam waktu dekat ini yang sebelumnya sempat tertunda dilaksanakan dalam Pilkada serentak pada 9 Desember 2015. Tiga pasangan calon (paslon) yang bersiap berlaga pada Pilgub Kalteng yakni pasangan Sugianto-Habib nomor urut 1, Willy-Wahyudi nomor urut 2, serta Ujang-Jawawi nomor urut 3 dan mereka dituntut memiliki etika politik yang baik. Direktur Pusat Studi Sosial Politik Indonesia Ubedillah Badrun, di Jakarta, Senin (21/12/2015) mengatakan, tiga pasangan calon Gubernur yang akan memimpin Kalteng, harus memiliki track record dan etika politik yang jujur agar mendapatkan kepercayaan publik. Yang perlu dipertimbangkan adalah apabila terdapat paslon yang diduga menggunakan rekomendasi palsu yang menunjukan adanya ketidakjujuran. “Menggunakan rekomendasi palsu sudah cacat secara etika politik,” tandasnya. Menurutnya, Pilgub Kalteng yang akan diikuti tiga paslon Gubernur tersebut merupakan representasi pertarungan dari partai-partai politik besar, sehingga tidak heran ‘menghalalkan’ segala cara agar jagaonnya bisa masuk dan menang. "Dalam pertarungan di Pilkada, partai-partai politik besar yang bisa menghalalkan segala cara, sehingga menabrak etika politik," ucapnya. Sementara itu, Ketua Pemuda Ansor Kalteng, Suhardi menilai, jika melihat dalam pertarungan calon Gubernur Kalteng sejak awal terlihat adanya ketidakjujuran. Jika ini terjadi bagaimana ketika sudah memimpin Kalteng, di mana rakyat membutuhkan pemimpin dengan visi dan misi yang jelas, serta jujur. "Masyarakat menginginkan pemimpin baru yang jujur, memiliki visi dan misi yang jelas untuk menyejahterakan Kalteng," tandasnya. Sebelumnya pada Rabu 16 Desember 2015, Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Djan Faridz melaporkan dugaan pemalsuan tanda tangan pencalonan paslon Gubernur Kalteng, Ujang Iskandar dan Jawawi.