Yusril Ihza Mahendra mengaku prihatin dengan lembaga yang dikepalai oleh HM Prasetyo yang tidak menunjukan perbaikan.https://news.okezone.com/read/2016/01/05/337/1280989/yusril-prihatin-kejagung-dipimpin-oleh-hm-prasetyoidhttps://news.okezone.com/read/2016/01/05/337/1280989/yusril-prihatin-kejagung-dipimpin-oleh-hm-prasetyohttps://news.okezone.com/read/2016/01/05/337/1280989/yusril-prihatin-kejagung-dipimpin-oleh-hm-prasetyoSelasa 05 Januari 2016 12:00 WIBGunawan Wibisonohttps://img.okezone.com/content/2016/01/05/337/1280989/yusril-prihatin-kejagung-dipimpin-oleh-hm-prasetyo-Cvb9ZQ80q8.jpgJAKARTA – Kejaksaan Agung mendapat rapor jeblok dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dibandingkan lembaga penegak hukum lainnya seperti Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan prihatin dengan lembaga yang dipimpin oleh HM Prasetyo tersebut yang tidak menunjukkan perbaikan. Karena itu, dia menginginkan agar Kejaksaan Agung harus bersih dari kepentingan politik. "Tapi, sebenarnya memang penegakan hukum itu harus steril dari kepentingan politik," ujar Yusril kepada Okezone di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka, Jakarta, Selasa (5/1/2015). Jika akhirnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan reshuffle kepada HM Prasetyo, mantan Menkumham ini meminta orang pengganti Prasetyo harus benar-benar bersih dari kepentingan politik. Sebab selama ini, Yusril melihat orang yang tidak berlatarbelakang partai politik bisa tiba-tiba ikut dalam kepentingan politik. "Ya, harus steril betul dari politik. Kalau hukum ya hukum saja. Jangan campur aduk hukum dengan politik. Karena, orang yang nonpolitik sama sekali saja bisa ikut politik," pungkasnya. JAKARTA – Kejaksaan Agung mendapat rapor jeblok dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dibandingkan lembaga penegak hukum lainnya seperti Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan prihatin dengan lembaga yang dipimpin oleh HM Prasetyo tersebut yang tidak menunjukkan perbaikan. Karena itu, dia menginginkan agar Kejaksaan Agung harus bersih dari kepentingan politik. "Tapi, sebenarnya memang penegakan hukum itu harus steril dari kepentingan politik," ujar Yusril kepada Okezone di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka, Jakarta, Selasa (5/1/2015). Jika akhirnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan reshuffle kepada HM Prasetyo, mantan Menkumham ini meminta orang pengganti Prasetyo harus benar-benar bersih dari kepentingan politik. Sebab selama ini, Yusril melihat orang yang tidak berlatarbelakang partai politik bisa tiba-tiba ikut dalam kepentingan politik. "Ya, harus steril betul dari politik. Kalau hukum ya hukum saja. Jangan campur aduk hukum dengan politik. Karena, orang yang nonpolitik sama sekali saja bisa ikut politik," pungkasnya.