Hendri Satrio mengatakan, laporan evaluasi sistem Akip bisa dijadikan acuan untuk merombak orang-orang yang tidak maksimal kinerjanya.https://news.okezone.com/read/2016/01/06/337/1281633/jika-tak-diganti-jaksa-agung-bisa-bikin-repot-presidenidhttps://news.okezone.com/read/2016/01/06/337/1281633/jika-tak-diganti-jaksa-agung-bisa-bikin-repot-presidenhttps://news.okezone.com/read/2016/01/06/337/1281633/jika-tak-diganti-jaksa-agung-bisa-bikin-repot-presidenRabu 06 Januari 2016 06:03 WIBAchmad Fardiansyah Jaksa Agung HM Prasetyo (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2016/01/06/337/1281633/jika-tak-diganti-jaksa-agung-bisa-bikin-repot-presiden-tN2g1Ypmtl.jpgJAKARTA - Hasil evaluasi kinerja instansi pemerintah yang dikeluarkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) harus mendapat perhatian serius Presiden Joko Widodo (Jokowi). Terutama terhadap Kejaksaan Agung (Kejagung) yang mendapat penilaian paling buncit atau rendah. Menurut pengamat komunikasi politik, Hendri Satrio, laporan evaluasi sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Akip) bisa dijadikan acuan untuk merombak orang-orang di instansi pemerintah yang kurang memuaskan. Misalnya, di Kejagung dengan mencopot Jaksa Agung HM Prasetyo. "Bila memang kinerjanya kurang baik dan bila menurut Presiden Joko Widodo (Jokowi) Pak Jaksa Agung tidak bisa mengikuti visi misi presiden ya kemungkinan besar presiden akan ganti beliau," katanya kepada Okezone, Rabu (6/1/2016). Dengan cara menganti atau merotasilah salah satu cara agar pemerintahan bisa berjalan sesuai dengan harapan. Sebab, jika tidak dilakukan hal tersebut hanya akan menjadi penghambat untuk mewujudkan visi misi presiden. "Sebab bila tidak diganti nanti malah bikin repot presiden," tutupnya.JAKARTA - Hasil evaluasi kinerja instansi pemerintah yang dikeluarkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) harus mendapat perhatian serius Presiden Joko Widodo (Jokowi). Terutama terhadap Kejaksaan Agung (Kejagung) yang mendapat penilaian paling buncit atau rendah. Menurut pengamat komunikasi politik, Hendri Satrio, laporan evaluasi sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Akip) bisa dijadikan acuan untuk merombak orang-orang di instansi pemerintah yang kurang memuaskan. Misalnya, di Kejagung dengan mencopot Jaksa Agung HM Prasetyo. "Bila memang kinerjanya kurang baik dan bila menurut Presiden Joko Widodo (Jokowi) Pak Jaksa Agung tidak bisa mengikuti visi misi presiden ya kemungkinan besar presiden akan ganti beliau," katanya kepada Okezone, Rabu (6/1/2016). Dengan cara menganti atau merotasilah salah satu cara agar pemerintahan bisa berjalan sesuai dengan harapan. Sebab, jika tidak dilakukan hal tersebut hanya akan menjadi penghambat untuk mewujudkan visi misi presiden. "Sebab bila tidak diganti nanti malah bikin repot presiden," tutupnya.