<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title>Ada Yulianto di Rapor Merah Jaksa Agung</title><description>Dia juga telah melaporkan Yulianto dalam dugaan kasus korupsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Anambas ke KPK.</description><link>https://news.okezone.com/read/2016/01/06/337/1281724/ada-yulianto-di-rapor-merah-jaksa-agung</link><language>id</language><atom:link type="application/rss+xml" rel="self" href="https://news.okezone.com/read/2016/01/06/337/1281724/ada-yulianto-di-rapor-merah-jaksa-agung"/><item><title>Ada Yulianto di Rapor Merah Jaksa Agung</title><link>https://news.okezone.com/read/2016/01/06/337/1281724/ada-yulianto-di-rapor-merah-jaksa-agung</link><guid isPermaLink="false">https://news.okezone.com/read/2016/01/06/337/1281724/ada-yulianto-di-rapor-merah-jaksa-agung</guid><pubDate>Rabu 06 Januari 2016 10:05 WIB</pubDate><dc:creator>Fahmi Firdaus </dc:creator><media:content url="https://img.okezone.com/content/2016/01/06/337/1281724/ada-yulianto-di-rapor-merah-jaksa-agung-6HISvawxYX.jpg" expression="full" type="image/jpeg">Foto: Okezone</media:content><images><thumb></thumb><image>https://img.okezone.com/content/2016/01/06/337/1281724/ada-yulianto-di-rapor-merah-jaksa-agung-6HISvawxYX.jpg</image><title>Foto: Okezone</title></images><description>JAKARTA - Kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) dipimpin HM Prasetyo dinilai buruk. Bahkan, Korps Adhyaksa ini mendapat rapor merah dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).
Koordinator Koalisi Pemuda Anti-Suap (Kopas), Wawan Muliawan mengatakan, bobroknya Kejagung juga ditambah dugaan korupsi yang melibatkan Kepala Subdit Pidsus Kejaksaan Agung, Yulianto.
Dia juga telah melaporkan anak buah HM Prasetyo itu dalam dugaan kasus korupsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Kepulauan Anambas pada 2011-2013 sebesar Rp8,4 miliar ke KPK.
&quot;Menurut saya, hasil rapor Kemenpan-RB ini sudah benar. Kenapa benar? Bisa jadi Jaksa Agung yang menunjuk Yulianto ini tidak berdasar kompetensi atau karena Jaksa Agung sudah pegang troof dari Yulianto, sehingga Yulianto tersandera hingga melakukan pekerjaan kotor dari atasannya,&quot; ungkapnya kepada Okezone, Rabu (6/1/2016).
Menurutnya, ini merupakan waktu yang tepat untuk mencopot HM Prasetyo  dari posisi Jaksa Agung. Karena mantan politikus Partai Nasdem ini tidak layak dipertahankan memimpin Korps Adhyaksa.
&quot;Kita juga perlu simpati kepada Presiden, karena Nawacitanya terutama di dalam penegakan hukum, presiden tidak punya kekuatan yang dahsyat terutama di kejaksaan. Kalau polisi sudah menunjukkan perbaikan, KPK juga pimpinannya karena baru dipilih,&quot; pungkasnya.</description><content:encoded>JAKARTA - Kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) dipimpin HM Prasetyo dinilai buruk. Bahkan, Korps Adhyaksa ini mendapat rapor merah dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).
Koordinator Koalisi Pemuda Anti-Suap (Kopas), Wawan Muliawan mengatakan, bobroknya Kejagung juga ditambah dugaan korupsi yang melibatkan Kepala Subdit Pidsus Kejaksaan Agung, Yulianto.
Dia juga telah melaporkan anak buah HM Prasetyo itu dalam dugaan kasus korupsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Kepulauan Anambas pada 2011-2013 sebesar Rp8,4 miliar ke KPK.
&quot;Menurut saya, hasil rapor Kemenpan-RB ini sudah benar. Kenapa benar? Bisa jadi Jaksa Agung yang menunjuk Yulianto ini tidak berdasar kompetensi atau karena Jaksa Agung sudah pegang troof dari Yulianto, sehingga Yulianto tersandera hingga melakukan pekerjaan kotor dari atasannya,&quot; ungkapnya kepada Okezone, Rabu (6/1/2016).
Menurutnya, ini merupakan waktu yang tepat untuk mencopot HM Prasetyo  dari posisi Jaksa Agung. Karena mantan politikus Partai Nasdem ini tidak layak dipertahankan memimpin Korps Adhyaksa.
&quot;Kita juga perlu simpati kepada Presiden, karena Nawacitanya terutama di dalam penegakan hukum, presiden tidak punya kekuatan yang dahsyat terutama di kejaksaan. Kalau polisi sudah menunjukkan perbaikan, KPK juga pimpinannya karena baru dipilih,&quot; pungkasnya.</content:encoded></item></channel></rss>
