Pengamat hukum dari Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hajar mengatakan penangkapan anggota DPR dalam OTT catatan buruk pemerintah.https://news.okezone.com/read/2016/01/16/337/1289538/ott-politisi-pdip-pengamat-korupsi-sudah-jadi-kebutuhanidhttps://news.okezone.com/read/2016/01/16/337/1289538/ott-politisi-pdip-pengamat-korupsi-sudah-jadi-kebutuhanhttps://news.okezone.com/read/2016/01/16/337/1289538/ott-politisi-pdip-pengamat-korupsi-sudah-jadi-kebutuhanSabtu 16 Januari 2016 08:58 WIBArie Dwi SatrioFoto: Illustrasi Okezonehttps://img.okezone.com/content/2016/01/16/337/1289538/ott-politisi-pdip-pengamat-korupsi-sudah-jadi-kebutuhan-XbQxM9RPGE.jpg JAKARTA - Pengamat hukum dari Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hajar mengatakan penangkapan seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK merupakan catatan buruk bagi pemerintah. "Ini artinya penghukuman para koruptor yang khususnya berasal dari legislatif, ternyata tidak membuat jera para legislator, ini menimbulkan kesan bahwa korupsi sudah menjadi kebutuhan sehari-hari," ujar Fikar dalam pesan singkatnya kepada Okezone, di Jakarta, Sabtu (16/1/2016). Selain itu, dirinya menilai bahwa sistem politik di Indonesia khususnya dalam mekanisme perekrutan politisi di DPR bisa jadi menjadi salah satu faktor penyebab terjadi korupsi dikalangan legislatif. "Karena itu para politisi harus mencari solusi agar sistem ini tidak mahal seperti sekarang ini yang menstimulasi para legislator mencari peluang untuk mencari pengganti biaya yang sudah dikeluarkannya," sambungnya. "Meski tidak semua politisi pengusaha seperti itu, tetapi semangat entrepreneurship-nya untuk selalu mencari peluang bisnis bisa jadi juga menjadi penyebabnya. Sehingga dalam kedudukannya sebagai anggota DPR yang memiliki kekuasaan akan menggunakannya mencari peluang bisnis," pungkasnya. JAKARTA - Pengamat hukum dari Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hajar mengatakan penangkapan seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK merupakan catatan buruk bagi pemerintah. "Ini artinya penghukuman para koruptor yang khususnya berasal dari legislatif, ternyata tidak membuat jera para legislator, ini menimbulkan kesan bahwa korupsi sudah menjadi kebutuhan sehari-hari," ujar Fikar dalam pesan singkatnya kepada Okezone, di Jakarta, Sabtu (16/1/2016). Selain itu, dirinya menilai bahwa sistem politik di Indonesia khususnya dalam mekanisme perekrutan politisi di DPR bisa jadi menjadi salah satu faktor penyebab terjadi korupsi dikalangan legislatif. "Karena itu para politisi harus mencari solusi agar sistem ini tidak mahal seperti sekarang ini yang menstimulasi para legislator mencari peluang untuk mencari pengganti biaya yang sudah dikeluarkannya," sambungnya. "Meski tidak semua politisi pengusaha seperti itu, tetapi semangat entrepreneurship-nya untuk selalu mencari peluang bisnis bisa jadi juga menjadi penyebabnya. Sehingga dalam kedudukannya sebagai anggota DPR yang memiliki kekuasaan akan menggunakannya mencari peluang bisnis," pungkasnya.