<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title>Kritik DPRD Depok atas 10 Tahun Kepemimpinan Nur Mahmudi</title><description>Namun, Mahzab mengapresiasi prestasi Kota Depok yang tiga kali  berturut-turut mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK.</description><link>https://news.okezone.com/read/2016/01/26/338/1297594/kritik-dprd-depok-atas-10-tahun-kepemimpinan-nur-mahmudi</link><language>id</language><atom:link type="application/rss+xml" rel="self" href="https://news.okezone.com/read/2016/01/26/338/1297594/kritik-dprd-depok-atas-10-tahun-kepemimpinan-nur-mahmudi"/><item><title>Kritik DPRD Depok atas 10 Tahun Kepemimpinan Nur Mahmudi</title><link>https://news.okezone.com/read/2016/01/26/338/1297594/kritik-dprd-depok-atas-10-tahun-kepemimpinan-nur-mahmudi</link><guid isPermaLink="false">https://news.okezone.com/read/2016/01/26/338/1297594/kritik-dprd-depok-atas-10-tahun-kepemimpinan-nur-mahmudi</guid><pubDate>Selasa 26 Januari 2016 16:44 WIB</pubDate><dc:creator>Marieska Harya Virdhani</dc:creator><media:content url="https://img.okezone.com/content/2016/01/26/338/1297594/kritik-dprd-depok-atas-10-tahun-kepemimpinan-nur-mahmudi-KEmFjKpFjD.jpg" expression="full" type="image/jpeg">Foto Ilustrasi (Dok. Okezone)</media:content><images><thumb></thumb><image>https://img.okezone.com/content/2016/01/26/338/1297594/kritik-dprd-depok-atas-10-tahun-kepemimpinan-nur-mahmudi-KEmFjKpFjD.jpg</image><title>Foto Ilustrasi (Dok. Okezone)</title></images><description>DEPOK &amp;ndash; Hari ini, Selasa 26 Januari 2016, Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail selesai menjabat. Ia duduk di kursi Wali Kota Depok selama dua periode sejak 2006.
DPRD Depok memiliki catatan sendiri tentang rapor menteri kehutanan di era Presiden Abdurrahman Wahid ini. Anggota DPRD Depok dari PPP, Mahzab, mengkritik banyaknya sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) selama kepemimpinan Nur Mahmudi. Selain itu, ada pula program yang tidak tercapai.
&quot;Banyak program tidak tercapai. Banyak gagal lelang. Belum memenuhi harapan. Pada 2015 saja hanya 27,41 persen belanja APBD,&quot; katanya, di Kota Depok, Selasa (26/1/2016).
Namun, Mahzab mengapresiasi prestasi Kota Depok yang tiga kali berturut-turut mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ia menambahkan, DPRD Depok pun memberi banyak catatan kepada pasangan selanjutnya yakni Idris Abdul Shomad-Pradi Supriatna yang akan menjadi pemimpin.
&quot;Pemkot harus benahi perencanaan anggaran. Tepat sasaran agar tak silpa besar. Evaluasi kinerja 2015 kurang baik, capaian tak tercapai. Harus pertahankan WTP ke depan. Perhatikan program pendidikan dan kesehatan,&quot; serunya.
Sementara Ketua DPRD Depok, Hendrik Tangke Alo, mengucapkan terima kasih kepada Nur Mahmudi atas kinerjanya selama 10 tahun.
&quot;Mengakhiri masa jabatan. Ada pertemuan tentunya ada perpisahan.
Sepuluh tahun lalu jadi awal bagi Pak Nur memberikan darma bakti sumbangsih kepada seluruh masyarakat Depok. Lima tahun awal kepemimpinan banyak keputusan strategis dan program strategis hingga lima tahun berikutnya dipercaya kembali,&quot; ucap Hendrik.
Menanggapi hal itu, Nur Mahmudi mengatakan Kota Depok memiliki keterbatasan keuangan dan sumber daya alam. Namun, Depok menjadi tujuan destinasi urbanisasi. Akibatnya, jumlah penduduk Kota Depok melebihi jumlah angka kelahiran.
&quot;Meningkatkan potensi pembangunan juga telah kita lakukan pada 2011&amp;ndash;2016. Banyak catatan di bidang pendidikan, infrastruktur, kependudukan kita rasakan bersama ini perlu ditingkatkan bersama, diselesaikan oleh wali kota terpilih,&quot; tutur Nur Mahmudi.
</description><content:encoded>DEPOK &amp;ndash; Hari ini, Selasa 26 Januari 2016, Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail selesai menjabat. Ia duduk di kursi Wali Kota Depok selama dua periode sejak 2006.
DPRD Depok memiliki catatan sendiri tentang rapor menteri kehutanan di era Presiden Abdurrahman Wahid ini. Anggota DPRD Depok dari PPP, Mahzab, mengkritik banyaknya sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) selama kepemimpinan Nur Mahmudi. Selain itu, ada pula program yang tidak tercapai.
&quot;Banyak program tidak tercapai. Banyak gagal lelang. Belum memenuhi harapan. Pada 2015 saja hanya 27,41 persen belanja APBD,&quot; katanya, di Kota Depok, Selasa (26/1/2016).
Namun, Mahzab mengapresiasi prestasi Kota Depok yang tiga kali berturut-turut mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ia menambahkan, DPRD Depok pun memberi banyak catatan kepada pasangan selanjutnya yakni Idris Abdul Shomad-Pradi Supriatna yang akan menjadi pemimpin.
&quot;Pemkot harus benahi perencanaan anggaran. Tepat sasaran agar tak silpa besar. Evaluasi kinerja 2015 kurang baik, capaian tak tercapai. Harus pertahankan WTP ke depan. Perhatikan program pendidikan dan kesehatan,&quot; serunya.
Sementara Ketua DPRD Depok, Hendrik Tangke Alo, mengucapkan terima kasih kepada Nur Mahmudi atas kinerjanya selama 10 tahun.
&quot;Mengakhiri masa jabatan. Ada pertemuan tentunya ada perpisahan.
Sepuluh tahun lalu jadi awal bagi Pak Nur memberikan darma bakti sumbangsih kepada seluruh masyarakat Depok. Lima tahun awal kepemimpinan banyak keputusan strategis dan program strategis hingga lima tahun berikutnya dipercaya kembali,&quot; ucap Hendrik.
Menanggapi hal itu, Nur Mahmudi mengatakan Kota Depok memiliki keterbatasan keuangan dan sumber daya alam. Namun, Depok menjadi tujuan destinasi urbanisasi. Akibatnya, jumlah penduduk Kota Depok melebihi jumlah angka kelahiran.
&quot;Meningkatkan potensi pembangunan juga telah kita lakukan pada 2011&amp;ndash;2016. Banyak catatan di bidang pendidikan, infrastruktur, kependudukan kita rasakan bersama ini perlu ditingkatkan bersama, diselesaikan oleh wali kota terpilih,&quot; tutur Nur Mahmudi.
</content:encoded></item></channel></rss>
