Bedanya Jokowi dengan Soeharto dan SBY adalah mereka berdua adalah pemimpin partai, jadi memiliki kekuatan dan kekuasaanhttps://news.okezone.com/read/2016/02/06/337/1306218/mantan-penasihat-kpk-jangan-pilih-presiden-dari-petugas-partaiidhttps://news.okezone.com/read/2016/02/06/337/1306218/mantan-penasihat-kpk-jangan-pilih-presiden-dari-petugas-partaihttps://news.okezone.com/read/2016/02/06/337/1306218/mantan-penasihat-kpk-jangan-pilih-presiden-dari-petugas-partaiSabtu 06 Februari 2016 12:06 WIBBisma AliefPresiden Jokowi (foto: Antara)https://img.okezone.com/content/2016/02/06/337/1306218/mantan-penasihat-kpk-jangan-pilih-presiden-dari-petugas-partai-B5SToz287h.jpgJAKARTA - Pada Talkshow Sindotrijaya Network dengan topik 'Senjakala KPK', mantan penasihat KPK, Abdullah Hehamahua, mencoba membandingkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan presiden-presiden terdahulu. Menurutnya, kepemimpinan presiden saat ini lemah, karena berasal dari petugas partai, bukannya dari pimpinan partai. "Bedanya Jokowi dengan Soeharto dan SBY adalah mereka berdua adalah pemimpin partai, jadi memiliki kekuatan dan kekuasaan. Ini beda dengan Jokowi," paparnya, Sabtu (6/2/2016). Abdullah menilai, revisi Undang-Undang KPK yang tengah berhembus saat ini,merupakan keinginan partai pendukung, bukan inisiasi dari Jokowi. Karena itu, kata dia, Jokowi adalah petugas partai maka harus menuruti kemauan dari pimpinan partai. Dirinya juga menyindir Presiden Jokowi dengan menyebut pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 nanti, jangan memilih presiden yang dari petugas partai. "Jangan pilih calon presiden yang dari petugas partai. Karena petugas partai itu melakukan tugas yang disuruh dari pimpinan partai," tandasnya. JAKARTA - Pada Talkshow Sindotrijaya Network dengan topik 'Senjakala KPK', mantan penasihat KPK, Abdullah Hehamahua, mencoba membandingkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan presiden-presiden terdahulu. Menurutnya, kepemimpinan presiden saat ini lemah, karena berasal dari petugas partai, bukannya dari pimpinan partai. "Bedanya Jokowi dengan Soeharto dan SBY adalah mereka berdua adalah pemimpin partai, jadi memiliki kekuatan dan kekuasaan. Ini beda dengan Jokowi," paparnya, Sabtu (6/2/2016). Abdullah menilai, revisi Undang-Undang KPK yang tengah berhembus saat ini,merupakan keinginan partai pendukung, bukan inisiasi dari Jokowi. Karena itu, kata dia, Jokowi adalah petugas partai maka harus menuruti kemauan dari pimpinan partai. Dirinya juga menyindir Presiden Jokowi dengan menyebut pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 nanti, jangan memilih presiden yang dari petugas partai. "Jangan pilih calon presiden yang dari petugas partai. Karena petugas partai itu melakukan tugas yang disuruh dari pimpinan partai," tandasnya.