Tenaga honorer bisa dipecahkan dengan mengalokasikan tenaga honorer sesuai daerah yang membutuhkanhttps://news.okezone.com/read/2016/02/13/337/1311360/pemerintah-harus-aware-masalah-honoreridhttps://news.okezone.com/read/2016/02/13/337/1311360/pemerintah-harus-aware-masalah-honorerhttps://news.okezone.com/read/2016/02/13/337/1311360/pemerintah-harus-aware-masalah-honorerSabtu 13 Februari 2016 17:23 WIBBisma AliefFoto: Ilustrasi Okezonehttps://img.okezone.com/content/2016/02/13/337/1311360/pemerintah-harus-aware-masalah-honorer-t63dpWAOoP.jpgJAKARTA - Mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Azwar Abubakar, mengatakan permasalahan tenaga honorer bisa dipecahkan dengan mengalokasikan tenaga honorer sesuai daerah yang membutuhkan dan kompetensi dari tenaga honorer sendiri. "Pemerintah harus aware (sadar) . Prinsip kebutuhan daerah berapa. Ya itu harus dipenuhi dan dirapikan. Kedua kompetensi, jadi tidak bisa sembarangan. Contoh hanya S1 yang jadi guru," katanya saat menghadiri acara diskusi 'Mengejar Takdir Tenaga Honorer' di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (13/2/2016). Untuk ke depannya, Azwar menyarankan agar pemerintah lebih tegas soal aturan tenaga honorer. Sementara untuk penerimaan tergantung seleksi dan kebutuhan, pengangkatan juga harus secara bertahap. "Kalau butuh tenaga diangkatnya menjadi PNS (pegawai negeri sipil), jangan lagi tenaga honorer. Bila memang harus honorer, dipetakan terlebih dahulu mana daerah yang paling membutuhkan," pungkas dia. JAKARTA - Mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Azwar Abubakar, mengatakan permasalahan tenaga honorer bisa dipecahkan dengan mengalokasikan tenaga honorer sesuai daerah yang membutuhkan dan kompetensi dari tenaga honorer sendiri. "Pemerintah harus aware (sadar) . Prinsip kebutuhan daerah berapa. Ya itu harus dipenuhi dan dirapikan. Kedua kompetensi, jadi tidak bisa sembarangan. Contoh hanya S1 yang jadi guru," katanya saat menghadiri acara diskusi 'Mengejar Takdir Tenaga Honorer' di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (13/2/2016). Untuk ke depannya, Azwar menyarankan agar pemerintah lebih tegas soal aturan tenaga honorer. Sementara untuk penerimaan tergantung seleksi dan kebutuhan, pengangkatan juga harus secara bertahap. "Kalau butuh tenaga diangkatnya menjadi PNS (pegawai negeri sipil), jangan lagi tenaga honorer. Bila memang harus honorer, dipetakan terlebih dahulu mana daerah yang paling membutuhkan," pungkas dia.