Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menilai sulit bagi Jokowi untuk membenahi sistem penegakan hukum.https://news.okezone.com/read/2016/02/14/337/1311847/penegakan-hukum-di-rezim-jokowi-kacau-balauidhttps://news.okezone.com/read/2016/02/14/337/1311847/penegakan-hukum-di-rezim-jokowi-kacau-balauhttps://news.okezone.com/read/2016/02/14/337/1311847/penegakan-hukum-di-rezim-jokowi-kacau-balauMinggu 14 Februari 2016 19:11 WIBBayu SeptiantoFoto: dok Okezonehttps://img.okezone.com/content/2016/02/14/337/1311847/penegakan-hukum-di-rezim-jokowi-kacau-balau-DwYthJrQb4.jpgJAKARTA - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menilai perlu adanya perombakan atau reshuffle kabinet oleh Presiden Joko Widodo terutama dalam hal penegakan supremasi hukum. "Penegakan hukum selama kepemimpinan Presiden Jokowi masih kacau balau, mafia kasus dimana-mana, korupsi masih terus berjalan," jelas Neta dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (14/2/2016). Neta menilai sulit bagi Jokowi untuk membenahi sistem penegakan hukum. Pasalnya hal ini telah terjadi lama di era berbagai pemerintahan sebelum Jokowi menjabat sebagai presiden. Namun, kewajiban Jokowi untuk membenahi carut marutnya penegakan hukum di Indonesia ini. Ini karena janji Jokowi dalam kampanyenya yang selalu menjunjung revolusi mental. "Tapi ini kan janji-janji kampanyenya sehingga haruslah bergerak cepat sesuai revolusi mental yang diusung tatkala penegakan supremasi hukum tak berjalan, revolusi mental ya hanya omong kosong," tukas Neta.JAKARTA - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menilai perlu adanya perombakan atau reshuffle kabinet oleh Presiden Joko Widodo terutama dalam hal penegakan supremasi hukum. "Penegakan hukum selama kepemimpinan Presiden Jokowi masih kacau balau, mafia kasus dimana-mana, korupsi masih terus berjalan," jelas Neta dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (14/2/2016). Neta menilai sulit bagi Jokowi untuk membenahi sistem penegakan hukum. Pasalnya hal ini telah terjadi lama di era berbagai pemerintahan sebelum Jokowi menjabat sebagai presiden. Namun, kewajiban Jokowi untuk membenahi carut marutnya penegakan hukum di Indonesia ini. Ini karena janji Jokowi dalam kampanyenya yang selalu menjunjung revolusi mental. "Tapi ini kan janji-janji kampanyenya sehingga haruslah bergerak cepat sesuai revolusi mental yang diusung tatkala penegakan supremasi hukum tak berjalan, revolusi mental ya hanya omong kosong," tukas Neta.