Ketua DPR RI Ade Komaruddin menganggap tindakan kelompok Abu Sayyaf yang menyandera 10 WNI sebagai premanisme dan terorismehttps://news.okezone.com/read/2016/03/29/337/1348139/ketua-dpr-minta-pemerintah-tak-takut-kelompok-abu-sayyafidhttps://news.okezone.com/read/2016/03/29/337/1348139/ketua-dpr-minta-pemerintah-tak-takut-kelompok-abu-sayyafhttps://news.okezone.com/read/2016/03/29/337/1348139/ketua-dpr-minta-pemerintah-tak-takut-kelompok-abu-sayyafSelasa 29 Maret 2016 12:10 WIBQur'anul HidayatIlustrasi (Foto: Dok. Okezone)https://img.okezone.com/content/2016/03/29/337/1348139/ketua-dpr-minta-pemerintah-tak-takut-kelompok-abu-sayyaf-1CVkYhAIWj.jpgJAKARTA - Ketua DPR RI Ade Komaruddin menganggap tindakan kelompok Abu Sayyaf yang menyandera 10 WNI sebagai premanisme dan terorisme. Terlebih, mereka juga melakukan pemerasan dengan meminta tebusan Rp15 miliar. Untuk itulah, pemerintah Indonesia diminta untuk tak berkompromi dan menindak tegas aksi tersebut. Aparat Indonesia juga sudah punya pengalaman menghadapi situasi sama dalam Operasi Woyla. "Apalagi ini menghadapi semacam tanda petik pemerasan, masa negara ini harus takut kepada premanisme, kepada terorisme, enggak boleh, terlalu mahal harga diri bangsa terhadap suatu upaya sedikit kelompok orang yang melakukan upaya itu," kata pria yang disapa Akom di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (29/3/2016). Akom yakin aparat Indonesia bisa mengambil langkah cepat untuk membebaskan para WNI tersebut. Perlindungan terhadap warga negara adalah amanah dari Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. "Saya yakin dan percaya pada pengamanan di negara ini bisa melakukan yang terbaik, dan kita jangan pernah kompromi. Jangan pernah kompromi, lakukan operasi secara tepat, jangan khawatir, kita sudah pernah berhasil melakukan operasi sebelumnya," sebutnya. Diberitakan, Kepala BIN Sutiyoso membenarkan jika kapal Indonesia Brahma 12 dibajak kelompok Abu Sayyaf di perairan Filipina. Dia mengatakan, setidaknya ada 10 WNI ditawan kelompok Abu Syyaf tersebut. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menambahkan, setidaknya kelompok Abu Sayyaf meminta uang tebusan ke pemerintah Indonesia sebesar 50 juta peso atau setara Rp15 miliar. Uang itu untuk menebus 10 WNI tersebut yang disandera. Sementara itu, Bang Yos mengaku akan berkoordinasi lebih dahulu dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), TNI, dan Polri terkait uang tebusan tersebut. JAKARTA - Ketua DPR RI Ade Komaruddin menganggap tindakan kelompok Abu Sayyaf yang menyandera 10 WNI sebagai premanisme dan terorisme. Terlebih, mereka juga melakukan pemerasan dengan meminta tebusan Rp15 miliar. Untuk itulah, pemerintah Indonesia diminta untuk tak berkompromi dan menindak tegas aksi tersebut. Aparat Indonesia juga sudah punya pengalaman menghadapi situasi sama dalam Operasi Woyla. "Apalagi ini menghadapi semacam tanda petik pemerasan, masa negara ini harus takut kepada premanisme, kepada terorisme, enggak boleh, terlalu mahal harga diri bangsa terhadap suatu upaya sedikit kelompok orang yang melakukan upaya itu," kata pria yang disapa Akom di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (29/3/2016). Akom yakin aparat Indonesia bisa mengambil langkah cepat untuk membebaskan para WNI tersebut. Perlindungan terhadap warga negara adalah amanah dari Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. "Saya yakin dan percaya pada pengamanan di negara ini bisa melakukan yang terbaik, dan kita jangan pernah kompromi. Jangan pernah kompromi, lakukan operasi secara tepat, jangan khawatir, kita sudah pernah berhasil melakukan operasi sebelumnya," sebutnya. Diberitakan, Kepala BIN Sutiyoso membenarkan jika kapal Indonesia Brahma 12 dibajak kelompok Abu Sayyaf di perairan Filipina. Dia mengatakan, setidaknya ada 10 WNI ditawan kelompok Abu Syyaf tersebut. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menambahkan, setidaknya kelompok Abu Sayyaf meminta uang tebusan ke pemerintah Indonesia sebesar 50 juta peso atau setara Rp15 miliar. Uang itu untuk menebus 10 WNI tersebut yang disandera. Sementara itu, Bang Yos mengaku akan berkoordinasi lebih dahulu dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), TNI, dan Polri terkait uang tebusan tersebut.