Anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ini menegaskan bahwa partai politik juga tidak perlu bermanuver mendikte presiden.https://news.okezone.com/read/2016/04/04/337/1353727/pkb-jangan-adu-domba-jokowi-soal-reshuffle-kabinetidhttps://news.okezone.com/read/2016/04/04/337/1353727/pkb-jangan-adu-domba-jokowi-soal-reshuffle-kabinethttps://news.okezone.com/read/2016/04/04/337/1353727/pkb-jangan-adu-domba-jokowi-soal-reshuffle-kabinetSenin 04 April 2016 18:33 WIBFahmi Firdaus Foto: Antarahttps://img.okezone.com/content/2016/04/04/337/1353727/pkb-jangan-adu-domba-jokowi-soal-reshuffle-kabinet-C7sXLqlgBO.jpgJAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan mengatakan, reshuffle kabinet sepenuhnya adalah hak prerogatif presiden yang tidak bisa diintervensi oleh siapa pun. "PKB percaya dan menyerahkan ikhwal reshuffle kabinet sepenuhnya kepada Presiden. Partai atau siapa pun tidak perlu menekan, mendikte, apalagi memaksa soal resuffle kabinet ini," kata Daniel Johan kepada wartawan di Jakarta, Senin (4/4/2016). Menurutnya, PKB benar-benar ingin mewujudkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kuat dan solid sehingga seluruh target nawacita dapat diwujudkan dengan baik dan efektif. "Karena itu, kami meminta kepada semua pihak untuk menjaga dan menahan diri. Jangan sebarkan berita fitnah apalagi mengadu domba presiden dengan siapa pun termasuk dengan PKB," kata dia. Dia mengatakan bahwa jika Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet, harapannya bahwa resuffle kabinet itu semakin memperkuat konsolidasi politik dan kerja kabinet. "Jangan justru malah menambah kekisruhan dan memperlemah konsolidasi politik yang sudah semakin baik saat ini," kata Daniel Johan. Anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ini menegaskan bahwa partai politik juga tidak perlu bermanuver mendikte presiden. "Apalagi dengan menyebarkan fitnah yang bisa meruntuhkan kekompakan partai koalisi pendukung pemerintah yang dibutuhkan untuk mewujudkan pemerintahan yang kuat," ujarnya. Selain itu, Daniel Johan mengingatkan agar sesama partai politik pendukung Presiden Joko Widodo jangan saling menjatuhkan. Apalagi, kata Daniel Johan, sekarang ini muncul berita fitnah secara sistematis yang tidak sesuai dengan fakta dan hanya bertujuan untuk merebut posisi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. "Kekuatan gelap ini mencoba merebutnya dengan cara-cara fitnah yang kasar dan tidak terhormat," tandasnya.JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan mengatakan, reshuffle kabinet sepenuhnya adalah hak prerogatif presiden yang tidak bisa diintervensi oleh siapa pun. "PKB percaya dan menyerahkan ikhwal reshuffle kabinet sepenuhnya kepada Presiden. Partai atau siapa pun tidak perlu menekan, mendikte, apalagi memaksa soal resuffle kabinet ini," kata Daniel Johan kepada wartawan di Jakarta, Senin (4/4/2016). Menurutnya, PKB benar-benar ingin mewujudkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kuat dan solid sehingga seluruh target nawacita dapat diwujudkan dengan baik dan efektif. "Karena itu, kami meminta kepada semua pihak untuk menjaga dan menahan diri. Jangan sebarkan berita fitnah apalagi mengadu domba presiden dengan siapa pun termasuk dengan PKB," kata dia. Dia mengatakan bahwa jika Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet, harapannya bahwa resuffle kabinet itu semakin memperkuat konsolidasi politik dan kerja kabinet. "Jangan justru malah menambah kekisruhan dan memperlemah konsolidasi politik yang sudah semakin baik saat ini," kata Daniel Johan. Anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ini menegaskan bahwa partai politik juga tidak perlu bermanuver mendikte presiden. "Apalagi dengan menyebarkan fitnah yang bisa meruntuhkan kekompakan partai koalisi pendukung pemerintah yang dibutuhkan untuk mewujudkan pemerintahan yang kuat," ujarnya. Selain itu, Daniel Johan mengingatkan agar sesama partai politik pendukung Presiden Joko Widodo jangan saling menjatuhkan. Apalagi, kata Daniel Johan, sekarang ini muncul berita fitnah secara sistematis yang tidak sesuai dengan fakta dan hanya bertujuan untuk merebut posisi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. "Kekuatan gelap ini mencoba merebutnya dengan cara-cara fitnah yang kasar dan tidak terhormat," tandasnya.