Massa dari komunitas nelayan se-Indonesia, menuntut agar Presiden Joko Widodo mencopot Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.https://news.okezone.com/read/2016/04/06/338/1355318/ini-peraturan-menteri-susi-yang-ditolak-nelayanidhttps://news.okezone.com/read/2016/04/06/338/1355318/ini-peraturan-menteri-susi-yang-ditolak-nelayanhttps://news.okezone.com/read/2016/04/06/338/1355318/ini-peraturan-menteri-susi-yang-ditolak-nelayanRabu 06 April 2016 10:43 WIBSyamsul Anwar KhoemaeniDemo Nelayan tuntut Menteri Susi dicopot (Foto: Syamsul/Okezone)https://img.okezone.com/content/2016/04/06/338/1355318/ini-peraturan-menteri-susi-yang-ditolak-nelayan-rICec2sMHp.jpgJAKARTA - Massa dari komunitas nelayan se-Indonesia, menuntut agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti. Massa mencatat, sejumlah kebijakan Menteri Susi yang dianggap bermasalah diantaranya: - Permen KKP No. 56/2014 tentang moratorium kapal asing dan eks asing. - Permen KKP No. 57/2014 tentang larangan transhipment (alih muatan) - Permen KKP No. 01/2015 tentang pelarangan penangkapan lobster, kepiting dan rajungan - Permen KKP No. 02/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) Selain itu, massa juga menolak Peraturan Pemerintah No. 75/2015 tentang penerimaan negara bukan pajak pada Kementrian Kelautan dan Perikanan. Kemudian surat edaran dirjen budidaya nomor 721 / 2016 tentang kapal pengangkut ikan kerapu budidaya. (Baca Juga: Demo Menteri Susi, Ribuan Nelayan Berarak ke Istana Merdeka) "Peraturan-peraturan tersebut telah mengakibatkan pengangguran dan tutupnya industri perikanan rakyat yang sudah bertahun-tahun dibangun di seluruh Indonesia," ujar juru bicara massa, Aprilianto Wijaya di pintu 1, Monas Utara, Rabu (6/4/2016). Aprilianto memastikan, saat ini 15 perwakilan massa juga telah memasuki istana merdeka untuk bertemu dengan perwakilan presiden. (Baca Juga: Nelayan Demo, Ratusan Aparat Gabungan Siap Siaga di Monas) "Sudah ada 15 perwakilan masuk, dari 15 wilayah se-Indonesia," tukasnya. JAKARTA - Massa dari komunitas nelayan se-Indonesia, menuntut agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti. Massa mencatat, sejumlah kebijakan Menteri Susi yang dianggap bermasalah diantaranya: - Permen KKP No. 56/2014 tentang moratorium kapal asing dan eks asing. - Permen KKP No. 57/2014 tentang larangan transhipment (alih muatan) - Permen KKP No. 01/2015 tentang pelarangan penangkapan lobster, kepiting dan rajungan - Permen KKP No. 02/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) Selain itu, massa juga menolak Peraturan Pemerintah No. 75/2015 tentang penerimaan negara bukan pajak pada Kementrian Kelautan dan Perikanan. Kemudian surat edaran dirjen budidaya nomor 721 / 2016 tentang kapal pengangkut ikan kerapu budidaya. (Baca Juga: Demo Menteri Susi, Ribuan Nelayan Berarak ke Istana Merdeka) "Peraturan-peraturan tersebut telah mengakibatkan pengangguran dan tutupnya industri perikanan rakyat yang sudah bertahun-tahun dibangun di seluruh Indonesia," ujar juru bicara massa, Aprilianto Wijaya di pintu 1, Monas Utara, Rabu (6/4/2016). Aprilianto memastikan, saat ini 15 perwakilan massa juga telah memasuki istana merdeka untuk bertemu dengan perwakilan presiden. (Baca Juga: Nelayan Demo, Ratusan Aparat Gabungan Siap Siaga di Monas) "Sudah ada 15 perwakilan masuk, dari 15 wilayah se-Indonesia," tukasnya.