Selain itu, anjloknya penerimaan devisa mencapai sebesar sekitar 817 juta US$. Lalu meningkatnya angka kriminalitas di wilayah pesisir.https://news.okezone.com/read/2016/04/06/338/1355341/dampak-negatif-peraturan-menteri-susi-bagi-nelayanidhttps://news.okezone.com/read/2016/04/06/338/1355341/dampak-negatif-peraturan-menteri-susi-bagi-nelayanhttps://news.okezone.com/read/2016/04/06/338/1355341/dampak-negatif-peraturan-menteri-susi-bagi-nelayanRabu 06 April 2016 11:09 WIBSyamsul Anwar KhoemaeniDemo Nelayan tuntut Menteri Susi dicopot (Foto: Syamsul/Okezone)https://img.okezone.com/content/2016/04/06/338/1355341/dampak-negatif-peraturan-menteri-susi-bagi-nelayan-ujNTkkpiP5.jpgJAKARTA - Juru bicara nelayan, Aprianto Wijaya menyebut, dampak peraturan yang dibuat oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti diantaranya ialah meningkatnya pengangguran. Bahkan, jumlahnya mencapai sekira sejuta orang. "Terciptanya penganguran baru di indonesia lebih kurang sejumlah satu juta orang," ujar Aprianto kepada Okezone di lokasi, Rabu (6/4/2016). Selain itu, anjloknya penerimaan devisa mencapai sebesar sekitar 817 juta US$. Lalu meningkatnya angka kriminalitas di wilayah pesisir. (Baca Juga: Ini Peraturan Menteri Susi yang Ditolak Nelayan) "Dengan melihat fakta-fakta tersebut dengan berbagai macam regulasi kementerian perikanan dan kelautan , bukan tidak mungkin wilayah laut kita akan diserahkan pengelolaanya kepada asing, seperti diatur di dalam unclos Pasal 62," imbuhnya. Hingga kini, para nelayan masih menggelar orasi di area pintu 1 Monas sisi Utara. Sementara itu, 700 aparat kepolisian bersiaga di sekitar lokasi disertai puluhan mobil anti huru-hara. JAKARTA - Juru bicara nelayan, Aprianto Wijaya menyebut, dampak peraturan yang dibuat oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti diantaranya ialah meningkatnya pengangguran. Bahkan, jumlahnya mencapai sekira sejuta orang. "Terciptanya penganguran baru di indonesia lebih kurang sejumlah satu juta orang," ujar Aprianto kepada Okezone di lokasi, Rabu (6/4/2016). Selain itu, anjloknya penerimaan devisa mencapai sebesar sekitar 817 juta US$. Lalu meningkatnya angka kriminalitas di wilayah pesisir. (Baca Juga: Ini Peraturan Menteri Susi yang Ditolak Nelayan) "Dengan melihat fakta-fakta tersebut dengan berbagai macam regulasi kementerian perikanan dan kelautan , bukan tidak mungkin wilayah laut kita akan diserahkan pengelolaanya kepada asing, seperti diatur di dalam unclos Pasal 62," imbuhnya. Hingga kini, para nelayan masih menggelar orasi di area pintu 1 Monas sisi Utara. Sementara itu, 700 aparat kepolisian bersiaga di sekitar lokasi disertai puluhan mobil anti huru-hara.