LBH Jakarta meminta Jokowi menegur Ahok soal reklamasi Teluk Jakarta.https://news.okezone.com/read/2016/04/14/338/1362439/jokowi-diminta-tegur-ahok-terkait-reklamasiidhttps://news.okezone.com/read/2016/04/14/338/1362439/jokowi-diminta-tegur-ahok-terkait-reklamasihttps://news.okezone.com/read/2016/04/14/338/1362439/jokowi-diminta-tegur-ahok-terkait-reklamasiKamis 14 April 2016 07:23 WIBDara Purnamahttps://img.okezone.com/content/2016/04/14/338/1362439/jokowi-diminta-tegur-ahok-terkait-reklamasi-Na6sLGmcB6.jpgJAKARTA - LBH Jakarta berharap DPRD DKI Jakarta konsiten terkait penghentian pembahasan rancangan peraturan daerah terkait reklamasi. "Iya kita harap mereka konsisten. Kita kan menolak reklamasi. Lagipula kita akan minta langsung ke Presiden Jokowi untuk menghentikan ini," kata Pengacara Publik dari LBH Jakarta, Tigor Gemdita Hutapea kepada Okezone, di Jakarta, Rabu (13/4/2016). Menurutnya, banyak proses yang dilanggar dalam reklamasi teluk Jakarta sehingga harus dihentikan. Bahkan dia meminta Presiden Jokowi untuk menegur Ahok. (Baca juga: Lanjutkan Reklamasi, Ahok Tak Ingin Dipecat DPRD) "Karena ada proses pelanggaran yang terjadi, pelanggaran hukum, kemudian masalah sosial nelayannya, masalah kerusakan lingkungan. Ini harus dihentikan. Jangan dibiarkan kesalahan-kesalahan yang ada, pelanggaran hukum yang ada, masalah lingkungan yang ada, jangan dibiarkan. Jokowi harus tegas menegur Ahok," tukasnya. (day)JAKARTA - LBH Jakarta berharap DPRD DKI Jakarta konsiten terkait penghentian pembahasan rancangan peraturan daerah terkait reklamasi. "Iya kita harap mereka konsisten. Kita kan menolak reklamasi. Lagipula kita akan minta langsung ke Presiden Jokowi untuk menghentikan ini," kata Pengacara Publik dari LBH Jakarta, Tigor Gemdita Hutapea kepada Okezone, di Jakarta, Rabu (13/4/2016). Menurutnya, banyak proses yang dilanggar dalam reklamasi teluk Jakarta sehingga harus dihentikan. Bahkan dia meminta Presiden Jokowi untuk menegur Ahok. (Baca juga: Lanjutkan Reklamasi, Ahok Tak Ingin Dipecat DPRD) "Karena ada proses pelanggaran yang terjadi, pelanggaran hukum, kemudian masalah sosial nelayannya, masalah kerusakan lingkungan. Ini harus dihentikan. Jangan dibiarkan kesalahan-kesalahan yang ada, pelanggaran hukum yang ada, masalah lingkungan yang ada, jangan dibiarkan. Jokowi harus tegas menegur Ahok," tukasnya. (day)