Mulfachri menyoroti sikap Ahok yang sering mengeluarkan pernyataan, yang dianggapnya arogan, kontroversial dan ugal-ugalan.https://news.okezone.com/read/2016/04/15/338/1363984/ngotot-lanjutkan-reklamasi-pan-anggap-ahok-ugal-ugalanidhttps://news.okezone.com/read/2016/04/15/338/1363984/ngotot-lanjutkan-reklamasi-pan-anggap-ahok-ugal-ugalanhttps://news.okezone.com/read/2016/04/15/338/1363984/ngotot-lanjutkan-reklamasi-pan-anggap-ahok-ugal-ugalanJum'at 15 April 2016 17:03 WIBQur'anul HidayatIlustrasi. (dok.Okezone)https://img.okezone.com/content/2016/04/15/338/1363984/ngotot-lanjutkan-reklamasi-pan-anggap-ahok-ugal-ugalan-VitD3xx5oR.jpgJAKARTA - Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI Mulfachri Harahap menyatakan, pihaknya sepakat dengan yang diputuskan oleh Komisi IV dengan Menteri KKP Susi Pudjiastuti untuk menunda proses pembahasan reklamasi Teluk Jakarta. "Prosedur belum dipenuhi seperti AMDAL, kemudian beberapa hal lain terkait alokasi, masih simpang siur, Perda juga belum dibuat," kata Mulfachri kepada Okezone, di Jakarta, Jumat (15/4/2016). (Baca Juga: Reklamasi di Teluk Jakarta untuk Kepentingan Bisnis) Terkait sikap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang masih ngotot untuk melanjutkan reklamasi, Wakil Ketua Komisi III itu menganggap hal itu tak bisa dijadikan rujukan. Pasalnya, sudah ada keputusan dari Menteri Susi yang jabatannya di atas Ahok. Mulfachri juga menyoroti sikap Ahok yang belakangan sering mengeluarkan pernyataan, yang tidak hanya dianggapnya arogan, tapi juga kontroversial dan ugal-ugalan. "Saya kira kalau kita lihat belakangan ini, sebulan belakangan ini, Ahok selalu membuat pernyataan kontroversi, tidak hanya arogan tapi kontroversial dan agak ugal-ugalan," sebutnya. "Misalnya secara serampangan yang bersangkutan menuduh audit BPK itu ngaco, dan dibuat oleh oknum tak bertanggungjawab. Ada banyak pernyataan tak pantas sebagai pejabat di level gubernur, apalagi di DKI," sindirnya. (Baca Juga: Pengamat: Kenapa Ahok Ngotot soal Reklamasi?) Bagi Mulfachri, keputusan yang diambil DPR dan Menteri Susi adalah yang paling tepat dijadikan sebagai rujukan hukum. Dia pun meminta semua pihak untuk menahan diri dan menunggu hasil investigasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Tentu berharap hasil investigasi yang sedang dilakukan KPK bisa menghasilkan sesuatu rasa keadilan bagi masyarakat. Kita tahu negeri ini dibangun tidak hanya untuk dinikmati orang yang finasialnya kuat, tapi negara menjamin ada tempat buat saudara kita yang kurang beruntung," tuntasnya. <iframe width="100%" height="340" src="http://video.okezone.com/embed/MjAxNi8wNC8xNS8xLzcyMTg2LzMvSEFEUjZlRXhoTFk=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI Mulfachri Harahap menyatakan, pihaknya sepakat dengan yang diputuskan oleh Komisi IV dengan Menteri KKP Susi Pudjiastuti untuk menunda proses pembahasan reklamasi Teluk Jakarta. "Prosedur belum dipenuhi seperti AMDAL, kemudian beberapa hal lain terkait alokasi, masih simpang siur, Perda juga belum dibuat," kata Mulfachri kepada Okezone, di Jakarta, Jumat (15/4/2016). (Baca Juga: Reklamasi di Teluk Jakarta untuk Kepentingan Bisnis) Terkait sikap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang masih ngotot untuk melanjutkan reklamasi, Wakil Ketua Komisi III itu menganggap hal itu tak bisa dijadikan rujukan. Pasalnya, sudah ada keputusan dari Menteri Susi yang jabatannya di atas Ahok. Mulfachri juga menyoroti sikap Ahok yang belakangan sering mengeluarkan pernyataan, yang tidak hanya dianggapnya arogan, tapi juga kontroversial dan ugal-ugalan. "Saya kira kalau kita lihat belakangan ini, sebulan belakangan ini, Ahok selalu membuat pernyataan kontroversi, tidak hanya arogan tapi kontroversial dan agak ugal-ugalan," sebutnya. "Misalnya secara serampangan yang bersangkutan menuduh audit BPK itu ngaco, dan dibuat oleh oknum tak bertanggungjawab. Ada banyak pernyataan tak pantas sebagai pejabat di level gubernur, apalagi di DKI," sindirnya. (Baca Juga: Pengamat: Kenapa Ahok Ngotot soal Reklamasi?) Bagi Mulfachri, keputusan yang diambil DPR dan Menteri Susi adalah yang paling tepat dijadikan sebagai rujukan hukum. Dia pun meminta semua pihak untuk menahan diri dan menunggu hasil investigasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Tentu berharap hasil investigasi yang sedang dilakukan KPK bisa menghasilkan sesuatu rasa keadilan bagi masyarakat. Kita tahu negeri ini dibangun tidak hanya untuk dinikmati orang yang finasialnya kuat, tapi negara menjamin ada tempat buat saudara kita yang kurang beruntung," tuntasnya. <iframe width="100%" height="340" src="http://video.okezone.com/embed/MjAxNi8wNC8xNS8xLzcyMTg2LzMvSEFEUjZlRXhoTFk=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>