DPRD Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur sudah menerima surat dari DPC PPP terkait rencana pencopotan oknum anggota DPRD berinisial IS.https://news.okezone.com/read/2016/04/18/519/1366017/pencopotan-is-masih-tunggu-keputusan-badan-kehormatanidhttps://news.okezone.com/read/2016/04/18/519/1366017/pencopotan-is-masih-tunggu-keputusan-badan-kehormatanhttps://news.okezone.com/read/2016/04/18/519/1366017/pencopotan-is-masih-tunggu-keputusan-badan-kehormatanSenin 18 April 2016 17:35 WIBSyaiful IslamFoto: Illustrasi Okezonehttps://img.okezone.com/content/2016/04/18/519/1366017/pencopotan-is-masih-tunggu-keputusan-badan-kehormatan-Ci393fMS5a.jpeg BANGKALAN - DPRD Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur sudah menerima surat dari DPC PPP terkait rencana pencopotan oknum anggota DPRD Pamekasan berinisial IS sebagai pimpinan komisi, pasca-beredarnya foto syurnya. Ketua DPRD Pamekasan, Halili Yasin membenarkan bahwa surat yang dikirimkan partai berlambang kakbah tersebut berisi permintaan pemberhentian IS sebagai pimpinan komisi. "Karena IS dianggap melakukan pelanggaran sesuai dengan AD/ART partai," ungkap Halili, Senin (18/4/2016). Namun politisi PPP itu menilai bahwa partainya tidak punya kekuatan untuk memberhentikan IS dari pimpinan komisi. Sebab penggantian pimpinan merupakan ranah komisi. "Partai dalam hal ini tidak begitu dominan di dalam menentukan apakah ketua komisi itu bisa diberhentikan," imbuhnya. Justru menurut adik kandung Bupati Pamekasan itu, yang lebih berwenang untuk menentukan itu adalah Badan Kehormatan Dewan. Sehingga pihaknya menunggu keputusan Badan Kehormatan. "Apakah keputusan badan kehormatan itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh partai atau tidak, karena ketua komisi dipilih oleh anggota," jelas Halili. BANGKALAN - DPRD Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur sudah menerima surat dari DPC PPP terkait rencana pencopotan oknum anggota DPRD Pamekasan berinisial IS sebagai pimpinan komisi, pasca-beredarnya foto syurnya. Ketua DPRD Pamekasan, Halili Yasin membenarkan bahwa surat yang dikirimkan partai berlambang kakbah tersebut berisi permintaan pemberhentian IS sebagai pimpinan komisi. "Karena IS dianggap melakukan pelanggaran sesuai dengan AD/ART partai," ungkap Halili, Senin (18/4/2016). Namun politisi PPP itu menilai bahwa partainya tidak punya kekuatan untuk memberhentikan IS dari pimpinan komisi. Sebab penggantian pimpinan merupakan ranah komisi. "Partai dalam hal ini tidak begitu dominan di dalam menentukan apakah ketua komisi itu bisa diberhentikan," imbuhnya. Justru menurut adik kandung Bupati Pamekasan itu, yang lebih berwenang untuk menentukan itu adalah Badan Kehormatan Dewan. Sehingga pihaknya menunggu keputusan Badan Kehormatan. "Apakah keputusan badan kehormatan itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh partai atau tidak, karena ketua komisi dipilih oleh anggota," jelas Halili.