KPK menggeledah Kantor Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara serta rumah milik Kepala BPJN IX, Amran.https://news.okezone.com/read/2016/04/26/337/1373401/kpk-geledah-kantor-dan-rumah-kepala-bpjnidhttps://news.okezone.com/read/2016/04/26/337/1373401/kpk-geledah-kantor-dan-rumah-kepala-bpjnhttps://news.okezone.com/read/2016/04/26/337/1373401/kpk-geledah-kantor-dan-rumah-kepala-bpjnSelasa 26 April 2016 20:08 WIBFeri Agus SetyawanGedung KPK (Foto: Dok. Okezone)https://img.okezone.com/content/2016/04/26/337/1373401/kpk-geledah-kantor-dan-rumah-kepala-bpjn-pJTXoW4kMN.jpgJAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut keterlibatan pihak lain dalam dugaan suap proyek pembangunan jalan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Untuk itu, KPK menggeledah Kantor Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara serta rumah milik Kepala BPJN IX, Amran HI Mustary di Perumahan Citra Land, Maluku. "Penggeledahan dilakukan Senin 25 April 2016. Penyidik menyita enam dus dokumen dan barang bukti elektronik," kata Plh Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati saat jumpa pers di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (26/4/2016). Menurut dia, serangkaian penggeledahan dilakukan untuk mencari jejak-jejak tersangka dalam kasus suap yang sudah menjerat dua anggota Komisi V DPR RI yakni Damayanti Wisnu Putranti dan Budi Supriyanto. "Karena untuk mencari jejak-jejak tersangka," tukas Yuyuk. (Baca juga: KPK Geledah Kementerian PUPR) Seperti diketahui, nama Amran mencuat di kasus ini lantaran muncul dalam surat dakwaan Dirut PT Windu Tunggal Utama, Abdul Khoir. Amran disebut menerima uang puluhan miliar rupiah dari Khoir untuk mendapatkan sejumlah proyek pembangunan jalan di Maluku dan Maluku Utara. Abdul didakwa bersama-sama dengan So Kok Seng alias Aseng selaku Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa dan Hong Arta John Alfred selaku Direktur PT Sharleen (Jeco Group) memberikan uang sebesar Rp21,2 miliar SGD1.674.039 serta USD72.727. Uang diberikan kepada Amran HI Mustary selaku Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara serta kepada sejumlah Anggota Komisi V DPR yakni, Damayanti Wisnu Putranti dari Fraksi PDIP, Budi Supriyanto dari Fraksi Golkar, Andi Taufan Tiro dari Fraksi PAN serta Musa Zainuddin dari Fraksi PKB. Atas perbuatannya itu, Abdul didakwa melanggar Pasal 5 Ayat (1) Huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana.JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut keterlibatan pihak lain dalam dugaan suap proyek pembangunan jalan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Untuk itu, KPK menggeledah Kantor Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara serta rumah milik Kepala BPJN IX, Amran HI Mustary di Perumahan Citra Land, Maluku. "Penggeledahan dilakukan Senin 25 April 2016. Penyidik menyita enam dus dokumen dan barang bukti elektronik," kata Plh Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati saat jumpa pers di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (26/4/2016). Menurut dia, serangkaian penggeledahan dilakukan untuk mencari jejak-jejak tersangka dalam kasus suap yang sudah menjerat dua anggota Komisi V DPR RI yakni Damayanti Wisnu Putranti dan Budi Supriyanto. "Karena untuk mencari jejak-jejak tersangka," tukas Yuyuk. (Baca juga: KPK Geledah Kementerian PUPR) Seperti diketahui, nama Amran mencuat di kasus ini lantaran muncul dalam surat dakwaan Dirut PT Windu Tunggal Utama, Abdul Khoir. Amran disebut menerima uang puluhan miliar rupiah dari Khoir untuk mendapatkan sejumlah proyek pembangunan jalan di Maluku dan Maluku Utara. Abdul didakwa bersama-sama dengan So Kok Seng alias Aseng selaku Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa dan Hong Arta John Alfred selaku Direktur PT Sharleen (Jeco Group) memberikan uang sebesar Rp21,2 miliar SGD1.674.039 serta USD72.727. Uang diberikan kepada Amran HI Mustary selaku Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara serta kepada sejumlah Anggota Komisi V DPR yakni, Damayanti Wisnu Putranti dari Fraksi PDIP, Budi Supriyanto dari Fraksi Golkar, Andi Taufan Tiro dari Fraksi PAN serta Musa Zainuddin dari Fraksi PKB. Atas perbuatannya itu, Abdul didakwa melanggar Pasal 5 Ayat (1) Huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana.