Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono menegaskan, wibawa pemerintah dalam menghadapi kasus Reklamasi Teluk Jakarta sudah jatuhhttps://news.okezone.com/read/2016/04/26/338/1373452/gerindra-reklamasi-kangkangi-pemerintahidhttps://news.okezone.com/read/2016/04/26/338/1373452/gerindra-reklamasi-kangkangi-pemerintahhttps://news.okezone.com/read/2016/04/26/338/1373452/gerindra-reklamasi-kangkangi-pemerintahSelasa 26 April 2016 21:28 WIBReklamasi Teluk Jakarta (Antara)https://img.okezone.com/content/2016/04/26/338/1373452/gerindra-reklamasi-kangkangi-pemerintah-73aUT46ZU3.jpgJAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Ferry Juliantono menegaskan bahwa wibawa pemerintah dalam menghadapi kasus Reklamasi Teluk Jakarta sudah jatuh. Ia menyatakan bahwa pemerintah seperti takut dengan pengembang yang membuat reklamasi di 17 pulau di Pantai Utara Jakarta itu. “Jangan sampai menimbulkan kesan bahwa ini adalah persengkongkolan besar-besaran. Ini kok reklamasi kesannya nabrak aturan, lalu sengaja dibiarkan oleh pemerintah. Negara, jangan sampai berada di bawah pengaruh korporasi besar,” geram Ferry dalam diskusi di iNews, Selasa (26/4/2016). (Baca Juga: Pembangunan Reklamasi Tak Libatkan Warga Sekitar) Ferry menjelaskan bahwa setidaknya reklamasi menabrak banyak aturan. Oleh karenanya, pemerintah harus bertindak tegas dengan mengambil langkah hukum dari kasus itu. “Jangan cuma moratorium, tapi harus dihentikan selamanya. Pemerintah seperti tak punya wibawa, moratorium tak didengarkan. Singkatnya gini deh, jika ada pelanggaran tak ada Amdal, ambil langkah pidana lingkungan hidup,” lanjut Ferry. Ferry melanjutkan, tindakan tegas haruslah diambil jika memang pemerintah sudah menemukan pelanggaran dalam proyek reklamasi. Hal tersebut demi menghindarkan stigma masyarakat bahwa pemerintah takut terhadap pengembang reklamasi. (Baca Juga: Kasus Reklamasi, Jangan Sampai Pemerintah Takut Pengembang) “Sudah jelas bahwa reklamasi kangkangi pemerintah, tak indahkan rakyat miskin, pemerintah harusnya bersikap tegas,” ujar Ferry. <iframe width="100%" height="340" src="http://video.okezone.com/embed/MjAxNi8wNC8yMS8xLzcyNzY0LzMvTklyZG81UTNJX2s=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Ferry Juliantono menegaskan bahwa wibawa pemerintah dalam menghadapi kasus Reklamasi Teluk Jakarta sudah jatuh. Ia menyatakan bahwa pemerintah seperti takut dengan pengembang yang membuat reklamasi di 17 pulau di Pantai Utara Jakarta itu. “Jangan sampai menimbulkan kesan bahwa ini adalah persengkongkolan besar-besaran. Ini kok reklamasi kesannya nabrak aturan, lalu sengaja dibiarkan oleh pemerintah. Negara, jangan sampai berada di bawah pengaruh korporasi besar,” geram Ferry dalam diskusi di iNews, Selasa (26/4/2016). (Baca Juga: Pembangunan Reklamasi Tak Libatkan Warga Sekitar) Ferry menjelaskan bahwa setidaknya reklamasi menabrak banyak aturan. Oleh karenanya, pemerintah harus bertindak tegas dengan mengambil langkah hukum dari kasus itu. “Jangan cuma moratorium, tapi harus dihentikan selamanya. Pemerintah seperti tak punya wibawa, moratorium tak didengarkan. Singkatnya gini deh, jika ada pelanggaran tak ada Amdal, ambil langkah pidana lingkungan hidup,” lanjut Ferry. Ferry melanjutkan, tindakan tegas haruslah diambil jika memang pemerintah sudah menemukan pelanggaran dalam proyek reklamasi. Hal tersebut demi menghindarkan stigma masyarakat bahwa pemerintah takut terhadap pengembang reklamasi. (Baca Juga: Kasus Reklamasi, Jangan Sampai Pemerintah Takut Pengembang) “Sudah jelas bahwa reklamasi kangkangi pemerintah, tak indahkan rakyat miskin, pemerintah harusnya bersikap tegas,” ujar Ferry. <iframe width="100%" height="340" src="http://video.okezone.com/embed/MjAxNi8wNC8yMS8xLzcyNzY0LzMvTklyZG81UTNJX2s=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>