Soal wacaha hukuman kebiri, Jimly Asshiddiqie mengatakan tidak perlua Perppu dan lebih baik membuat undang-undang (UU).https://news.okezone.com/read/2016/05/18/337/1391679/jimly-enggak-usah-perppu-buat-aja-uu-soal-kebiriidhttps://news.okezone.com/read/2016/05/18/337/1391679/jimly-enggak-usah-perppu-buat-aja-uu-soal-kebirihttps://news.okezone.com/read/2016/05/18/337/1391679/jimly-enggak-usah-perppu-buat-aja-uu-soal-kebiriRabu 18 Mei 2016 16:04 WIBArie Dwi SatrioJimly Asshiddiqie (foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2016/05/18/337/1391679/jimly-enggak-usah-perppu-buat-aja-uu-soal-kebiri-KSUvJ2nl7g.jpgJAKARTA - Mantan Ketua Mahkamah Kontitusi pertama di Indonesia Jimly Asshiddiqie menyatakan, sepakat dengan hukuman kebiri yang tengah digodok oleh Pemerintah kepada para pelaku kekerasan seksual. "Kalau dari trend di dunia hukuman fisik sejak lama memang tidak manusiawi, termasuk hukum cambuk, tapi karena kompleksitas di negara kita sekarang mungkin ada gunanya juga, dan saya setuju saja," ujar Jimly ditemui di Gedung MUI, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Rabu (18/5/2016). (Baca Juga: Revisi UU Lebih Baik dari Terbitkan Perppu Hukuman Kebiri) Menurut Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tersebut, seharusnya pemerintah tidak perlu berlama-lama menggodok Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk hukuman kebiri. "Mungkin perlu dipertimbangkan, tidak perlu pakai Perppu, buat aja undang-undang kan tidak ada yang tergesa-gesa, nanti ada evaluasi,‎ makin banyak Perppu, fungsi legislasi nggak jalan," jelasnya. Jimly menambahkan, agar pemerintah segera memproses wacana hukuman kebiri dengan didampingi oleh penegakan hukum‎, lantaran kekerasan seksual di Indonesia sudah dalam kondisi mengkhawatirkan. "Jadi diproses saja sebagaimana lazimnya, tapi hukum yang ada ditegakkan sekeras-kerasnya dan para hakim juga harus komit dengan penegakan hukum terhadap tindak kejahatan seperti ini ini merupakan kejahatan luar biasa," tukasnya.JAKARTA - Mantan Ketua Mahkamah Kontitusi pertama di Indonesia Jimly Asshiddiqie menyatakan, sepakat dengan hukuman kebiri yang tengah digodok oleh Pemerintah kepada para pelaku kekerasan seksual. "Kalau dari trend di dunia hukuman fisik sejak lama memang tidak manusiawi, termasuk hukum cambuk, tapi karena kompleksitas di negara kita sekarang mungkin ada gunanya juga, dan saya setuju saja," ujar Jimly ditemui di Gedung MUI, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Rabu (18/5/2016). (Baca Juga: Revisi UU Lebih Baik dari Terbitkan Perppu Hukuman Kebiri) Menurut Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tersebut, seharusnya pemerintah tidak perlu berlama-lama menggodok Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk hukuman kebiri. "Mungkin perlu dipertimbangkan, tidak perlu pakai Perppu, buat aja undang-undang kan tidak ada yang tergesa-gesa, nanti ada evaluasi,‎ makin banyak Perppu, fungsi legislasi nggak jalan," jelasnya. Jimly menambahkan, agar pemerintah segera memproses wacana hukuman kebiri dengan didampingi oleh penegakan hukum‎, lantaran kekerasan seksual di Indonesia sudah dalam kondisi mengkhawatirkan. "Jadi diproses saja sebagaimana lazimnya, tapi hukum yang ada ditegakkan sekeras-kerasnya dan para hakim juga harus komit dengan penegakan hukum terhadap tindak kejahatan seperti ini ini merupakan kejahatan luar biasa," tukasnya.