Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon meminta KTP yang dikumpulkan untuk calon independen disensus guna memastikan kebenarannya.https://news.okezone.com/read/2016/06/02/338/1404573/khawatir-fiktif-fadli-zon-minta-ktp-dukungan-ahok-disensusidhttps://news.okezone.com/read/2016/06/02/338/1404573/khawatir-fiktif-fadli-zon-minta-ktp-dukungan-ahok-disensushttps://news.okezone.com/read/2016/06/02/338/1404573/khawatir-fiktif-fadli-zon-minta-ktp-dukungan-ahok-disensusKamis 02 Juni 2016 15:59 WIBQur'anul HidayatWakil Ketua DPR Fadli Zon (Okezone)https://img.okezone.com/content/2016/06/02/338/1404573/khawatir-fiktif-fadli-zon-minta-ktp-dukungan-ahok-disensus-NifrBOkzN4.jpgJAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon meminta kartu tanda penduduk (KTP) yang dikumpulkan untuk calon independen disensus guna memastikan kebenarannya. "Calon perseorangan datanya harus diverifikasi faktual seperti sensus. Kalau ada 1 juta KTP berarti 1 juta KTP harus disensus," kata Fadli di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (2/6/2016). Jika verifikasi dan sensus tak dilakukan, Fadli khawatir KTP yang dikumpulkan tersebut palsu. Pengecekan ulang juga penting untuk menghindari adanya oknum-oknum yang sengaja mengumpulkan KTP. (Baca Juga: Sowan ke Markas PDIP, PKB Pesimistis Ahok Maju Independen) "Kalau KTP itu palsu atau yang bersangkutan tidak pernah menyatakan calon tertentu (untuk didukung), ya batal. Ini menghindari orang tukang kumpul KTP karena dia tidak tahu untuk apa KTP dikumpulkan," kata Fadli. Meski tak mau menduga-duga apakah KTP dukungan ke bakal calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) murni atau tidak, Fadli menitikberatkan pada peningkatan kualitas calon independen. "Saya enggak mau tanggapi, bergantung proses. Perlu ada peningkatan kualitas calon independen. Mengmpulkan KTP harus terverifikasi dengan baik. Jangan sampai ada calo pengumpul KTP, diperjualbelikan fotokopi KTP, sebenarnya masyarakat tidak mendukung," tuntasnya.JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon meminta kartu tanda penduduk (KTP) yang dikumpulkan untuk calon independen disensus guna memastikan kebenarannya. "Calon perseorangan datanya harus diverifikasi faktual seperti sensus. Kalau ada 1 juta KTP berarti 1 juta KTP harus disensus," kata Fadli di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (2/6/2016). Jika verifikasi dan sensus tak dilakukan, Fadli khawatir KTP yang dikumpulkan tersebut palsu. Pengecekan ulang juga penting untuk menghindari adanya oknum-oknum yang sengaja mengumpulkan KTP. (Baca Juga: Sowan ke Markas PDIP, PKB Pesimistis Ahok Maju Independen) "Kalau KTP itu palsu atau yang bersangkutan tidak pernah menyatakan calon tertentu (untuk didukung), ya batal. Ini menghindari orang tukang kumpul KTP karena dia tidak tahu untuk apa KTP dikumpulkan," kata Fadli. Meski tak mau menduga-duga apakah KTP dukungan ke bakal calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) murni atau tidak, Fadli menitikberatkan pada peningkatan kualitas calon independen. "Saya enggak mau tanggapi, bergantung proses. Perlu ada peningkatan kualitas calon independen. Mengmpulkan KTP harus terverifikasi dengan baik. Jangan sampai ada calo pengumpul KTP, diperjualbelikan fotokopi KTP, sebenarnya masyarakat tidak mendukung," tuntasnya.