Terpaan kritik tampaknya terus bergulir ke Kejaksaan Agung besutan HM Prasetyohttps://news.okezone.com/read/2016/07/22/337/1444552/jaksa-agung-dari-parpol-ganggu-independensi-kejaksaanidhttps://news.okezone.com/read/2016/07/22/337/1444552/jaksa-agung-dari-parpol-ganggu-independensi-kejaksaanhttps://news.okezone.com/read/2016/07/22/337/1444552/jaksa-agung-dari-parpol-ganggu-independensi-kejaksaanJum'at 22 Juli 2016 18:09 WIBJaksa Agung, HM Prasetyo (Foto: Dok. Okezone)https://img.okezone.com/content/2016/07/22/337/1444552/jaksa-agung-dari-parpol-ganggu-independensi-kejaksaan-gQj19gJY1I.jpgJAKARTA - Terpaan kritik tampaknya terus bergulir ke Kejaksaan Agung besutan HM Prasetyo. Prestasi Kejaksaan yang minim membuat banyak pengamat menilai Jaksa Agung harus segera dievaluasi Presiden Joko Widodo. "Tidak ada prestasi dan gerak cepat korupsi. Apalagi Jaksa Agung dari partai, hal itu bisa ganggu independensi Kejaksaan," ujar Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago saat diwawancarai Okezone, Jumat (22/07/2016). Pangi menegaskan, jika Presiden Jokowi ingin membereskan penegakan hukum di Indonesia. Kejaksaan sebagai gate keeper atau penjaga benteng keadilan haruslah dievaluasi, termasuk penunjukan Jaksa Agung HM Prasetyo sebagai pucuk pimpinan. "Memang reshuffle itu hak prerogatif presiden, kalau kita dorong-dorong juga enggak baik, tapi jika memang Jokowi mau membereskan masalah penegakan hukum, ya Kejaksaan harus dirombak total dan menyeluruh," terang Pangi. "Hukum itu harus di atas segalanya, jangan ada keterikatan politik, jangan ada aroma politik, apalagi berpihak ke segelintir orang," papar Pangi.JAKARTA - Terpaan kritik tampaknya terus bergulir ke Kejaksaan Agung besutan HM Prasetyo. Prestasi Kejaksaan yang minim membuat banyak pengamat menilai Jaksa Agung harus segera dievaluasi Presiden Joko Widodo. "Tidak ada prestasi dan gerak cepat korupsi. Apalagi Jaksa Agung dari partai, hal itu bisa ganggu independensi Kejaksaan," ujar Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago saat diwawancarai Okezone, Jumat (22/07/2016). Pangi menegaskan, jika Presiden Jokowi ingin membereskan penegakan hukum di Indonesia. Kejaksaan sebagai gate keeper atau penjaga benteng keadilan haruslah dievaluasi, termasuk penunjukan Jaksa Agung HM Prasetyo sebagai pucuk pimpinan. "Memang reshuffle itu hak prerogatif presiden, kalau kita dorong-dorong juga enggak baik, tapi jika memang Jokowi mau membereskan masalah penegakan hukum, ya Kejaksaan harus dirombak total dan menyeluruh," terang Pangi. "Hukum itu harus di atas segalanya, jangan ada keterikatan politik, jangan ada aroma politik, apalagi berpihak ke segelintir orang," papar Pangi.