<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title>Lantik Wiranto, Jokowi Didemo Aktivis HAM</title><description>Jokowi pernah berjanji jika ketua partai tidak diperbolehkan menjadi menteri.</description><link>https://news.okezone.com/read/2016/07/27/337/1448133/lantik-wiranto-jokowi-didemo-aktivis-ham</link><language>id</language><atom:link type="application/rss+xml" rel="self" href="https://news.okezone.com/read/2016/07/27/337/1448133/lantik-wiranto-jokowi-didemo-aktivis-ham"/><item><title>Lantik Wiranto, Jokowi Didemo Aktivis HAM</title><link>https://news.okezone.com/read/2016/07/27/337/1448133/lantik-wiranto-jokowi-didemo-aktivis-ham</link><guid isPermaLink="false">https://news.okezone.com/read/2016/07/27/337/1448133/lantik-wiranto-jokowi-didemo-aktivis-ham</guid><pubDate>Rabu 27 Juli 2016 16:02 WIB</pubDate><dc:creator>Salsabila Qurrataa'yun</dc:creator><media:content url="https://img.okezone.com/content/2016/07/27/337/1448133/lantik-wiranto-jokowi-didemo-aktivis-ham-OCnyXdnu8I.jpg" expression="full" type="image/jpeg">Wiranto (Foto: Okezone)</media:content><images><thumb></thumb><image>https://img.okezone.com/content/2016/07/27/337/1448133/lantik-wiranto-jokowi-didemo-aktivis-ham-OCnyXdnu8I.jpg</image><title>Wiranto (Foto: Okezone)</title></images><description>JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih politikus Partai Hanura Wiranto menjadi Menko Polhukam menggantikan Luhut Binsar Panjaitan yang menjadi Menko Maritim.
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) akan melakukan aksi unjuk rasa sebagai bentuk penolakan terhadap Presiden Jokowi yang dinilai telah melanggar janji.
&quot;Kami akan melakukan aksi di depan Istana Presiden jam 17.00 WIB terkait pengangkatan Wiranto menjadi Menko Polhukam,&quot; kata Koordinator KontraS, Haris Azhar saat dihubungi Okezone, Rabu (27/7/2016)
Sebelumnya Jokowi pernah berjanji jika ketua partai tidak diperbolehkan menjadi menteri. Oleh karena itu, KontraS kecewa dengan keputusan Jokowi yang telah melanggar janjinya tersebut.
&quot;Jokowi menyalahi janjinya sendiri bahwa ketua partai tidak akan diangkat menjadi menteri, kami juga mengkritisi keterlibatan Wiranto dalam sejumlah pelanggaran HAM berat. Wiranto diketahui luas berada di deret depan dari nama-nama yang harus bertanggung jawab atas sejumlah praktik pelanggaran HAM yang berat sebagaimana yang telah disebutkan dalam sejumlah laporan Komnas HAM,&quot; ujarnya.
Haris menilai, perombakan kabinet jilid dua ini tidak akan memenuhi harapan publik, khususnya terkait penegakan hukum. Dia pun mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam aksi tersebut.
&quot;Soliditas tidak akan terbangun di atas figur-figur rapuh yang seiring waktu harus mempertanggungjawabkan tindakannya ketika ia masih menjabat posisi-posisi penting di republik. Konsep retailer cenderung menguat,&quot; tukas dia.</description><content:encoded>JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih politikus Partai Hanura Wiranto menjadi Menko Polhukam menggantikan Luhut Binsar Panjaitan yang menjadi Menko Maritim.
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) akan melakukan aksi unjuk rasa sebagai bentuk penolakan terhadap Presiden Jokowi yang dinilai telah melanggar janji.
&quot;Kami akan melakukan aksi di depan Istana Presiden jam 17.00 WIB terkait pengangkatan Wiranto menjadi Menko Polhukam,&quot; kata Koordinator KontraS, Haris Azhar saat dihubungi Okezone, Rabu (27/7/2016)
Sebelumnya Jokowi pernah berjanji jika ketua partai tidak diperbolehkan menjadi menteri. Oleh karena itu, KontraS kecewa dengan keputusan Jokowi yang telah melanggar janjinya tersebut.
&quot;Jokowi menyalahi janjinya sendiri bahwa ketua partai tidak akan diangkat menjadi menteri, kami juga mengkritisi keterlibatan Wiranto dalam sejumlah pelanggaran HAM berat. Wiranto diketahui luas berada di deret depan dari nama-nama yang harus bertanggung jawab atas sejumlah praktik pelanggaran HAM yang berat sebagaimana yang telah disebutkan dalam sejumlah laporan Komnas HAM,&quot; ujarnya.
Haris menilai, perombakan kabinet jilid dua ini tidak akan memenuhi harapan publik, khususnya terkait penegakan hukum. Dia pun mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam aksi tersebut.
&quot;Soliditas tidak akan terbangun di atas figur-figur rapuh yang seiring waktu harus mempertanggungjawabkan tindakannya ketika ia masih menjabat posisi-posisi penting di republik. Konsep retailer cenderung menguat,&quot; tukas dia.</content:encoded></item></channel></rss>
