Penunjukan Wiranto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).https://news.okezone.com/read/2016/07/27/337/1448441/wiranto-jadi-menko-polhukam-aktivis-khawatir-kasus-ham-terbengkalaiidhttps://news.okezone.com/read/2016/07/27/337/1448441/wiranto-jadi-menko-polhukam-aktivis-khawatir-kasus-ham-terbengkalaihttps://news.okezone.com/read/2016/07/27/337/1448441/wiranto-jadi-menko-polhukam-aktivis-khawatir-kasus-ham-terbengkalaiRabu 27 Juli 2016 19:58 WIBReni LestariWiranto (Foto: Ilustrasi)https://img.okezone.com/content/2016/07/27/337/1448441/wiranto-jadi-menko-polhukam-aktivis-khawatir-kasus-ham-terbengkalai-A75bwtpkcX.jpgJAKARTA – Penunjukan Wiranto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat kalangan aktivis hak asasi manusia (HAM) di Indonesia khawatir kasus pelanggaran kemanusian bakal terbengkalai. Wakil Koordinator Bidang Advokasi KontraS, Yati andriyani, mengatakan bagaimana bisa menyelesaikan kasus HAM jika menterinya adalah orang yang sangat bertanggung jawab atas kasus tersebut. "Bagaimana bisa dorong penyelesaian HAM berat sementara orang yang membidangi itu malah punya keterkaitan dengan ini," kata Yati di depan Istana Negara, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (27/7/2016). (Baca: Wiranto, Bekas Ajudan Soeharto Kini Jadi Menko Polhukam) Yati menambahkan, Menko Polhukam merupakan posisi yang strategis untuk mengoordinasikan masalah hukum, HAM, dan politik. Sehingga, ia sangat pesimis kasus HAM di bawah pengawasan Wiranto tidak akan menemukan titik terang. Bagi Yati, keputusan tersebut membuat Indonesia buruk di dunia internasional karena melindungi orang yang bertanggung jawab atas kasus pelanggaran HAM. "Lalu di mata Internasional menjadi sangat buruk, alih-alih menyelesaikan tapi malah melindungi orang terlibat HAM. Ini merupakan impunitas mahadahsyat, tapi ini juga cara negara ‘mencuci tangan’," kata Yati. Ia pun menuntut Presiden Jokowi untuk segera membatalkan penunjukan Wiranto sebagai Menko Polhukam di Kabinet Kerja. "Harus dicopot, dibatalkan. Bukan malah menujuknya sebagai Menko Polhukam," pungkasnya. JAKARTA – Penunjukan Wiranto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat kalangan aktivis hak asasi manusia (HAM) di Indonesia khawatir kasus pelanggaran kemanusian bakal terbengkalai. Wakil Koordinator Bidang Advokasi KontraS, Yati andriyani, mengatakan bagaimana bisa menyelesaikan kasus HAM jika menterinya adalah orang yang sangat bertanggung jawab atas kasus tersebut. "Bagaimana bisa dorong penyelesaian HAM berat sementara orang yang membidangi itu malah punya keterkaitan dengan ini," kata Yati di depan Istana Negara, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (27/7/2016). (Baca: Wiranto, Bekas Ajudan Soeharto Kini Jadi Menko Polhukam) Yati menambahkan, Menko Polhukam merupakan posisi yang strategis untuk mengoordinasikan masalah hukum, HAM, dan politik. Sehingga, ia sangat pesimis kasus HAM di bawah pengawasan Wiranto tidak akan menemukan titik terang. Bagi Yati, keputusan tersebut membuat Indonesia buruk di dunia internasional karena melindungi orang yang bertanggung jawab atas kasus pelanggaran HAM. "Lalu di mata Internasional menjadi sangat buruk, alih-alih menyelesaikan tapi malah melindungi orang terlibat HAM. Ini merupakan impunitas mahadahsyat, tapi ini juga cara negara ‘mencuci tangan’," kata Yati. Ia pun menuntut Presiden Jokowi untuk segera membatalkan penunjukan Wiranto sebagai Menko Polhukam di Kabinet Kerja. "Harus dicopot, dibatalkan. Bukan malah menujuknya sebagai Menko Polhukam," pungkasnya.